Anies Baswedan: Jakarta terapkan kembali PSBB seperti di awal pandemi, ‘Rem darurat harus kita tarik’

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan untuk menerapkan kembali pembatasan baik berskala besar (PSBB) yang serupa diterapkan pada awal pandemi Covid-19.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (09/09) malam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan “pihaknya menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti pada masa awal pandemi dulu. ”

Dengan demikian, “bukan teristimewa PSBB transisi, tapi kita kudu melakukan PSBB sebagaimana masa pembukaan dulu, ” katanya. “Dan ini lah rem darurat yang harus kita tarik. ”

“Sekali lagi ini perkara menyelamatkan warga Jakarta, ” ujarnya.

Menurutnya, apabila ini dibiarkan, maka “rumah sakit tidak akan sanggup menampung [pasien covid-19]” dan “efeknya kematian akibat Covid-19 akan tinggi” di Jakarta.

Dikatakannya, langkah ini dikerjakan karena penularan virus corona pada Jakarta sudah masuk “kondisi darurat”.

Situasi darurat itu, demikian Anies, ditandai kenaikan kasus covid-19 dalam Jakarta, angka kematian akibat virus ini, serta kemampuan rumah sakit menampung pasien yang terpapar.

“Meskipun kita mendorong peningkatan kapasitas rumah melempem kita, tapi jumlah kasus rajin di Jakarta pertambahannya lebih lekas daripada pertambahan kapasitas tampung buat pelayanan rumah, baik tempat rebah atau ICU. ”

“Jadi, dari tiga data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus covid, menunjukkan bahwa situasi epidemi di Jakarta ada dalam status darurat, ” paparnya.

Keputusan implementasi kembali PSBB ini, menurutnya, bersandarkan kesimpulan dari rapat Gugus perintah penanganan Covid-19 DKI Jakarta pada Rabu sore.

“Maka dengan tahu kedaruratan ini maka tidak tersedia banyak pilihan bagi Jakarta melainkan menarik rem darurat sesegera jadi, ” ujarnya.

Kebijakan ini akan mulai berlaku pada Senin, 14 September 2020, kata Anies.

‘Kegiatan perkantoran non esensial harus dilaksanakan dari rumah’

“Prinsipnya mulai Senin, 14 September, kegiatan perkantoran yang non pokok diharuskan untuk melaksanakan kegiatan sebab rumah, ” ungkapnya.

Anies menekankan, tidak kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantor yang ditiadakan.

“Kegiatan jalan terus, kegiatan kantor berkepanjangan terus, tapi perkantoran [non esensial] di gedungnya, yang tidak diizinkan untuk beroperasi.

“Akan ada 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal. Jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa, lebih dikurangi, ” paparnya.

Pemprov Jakarta akan “mengevaluasi ulang” perkantoran yang selama ini sudah dikasih izin berkegiatan.

‘Seluruh tempat hiburan akan ditutup’

Dalam jumpa pers, Anies menyatakan bahwa “seluruh wadah hiburan” akan ditutup.

“Kegiatan yang dikelola Pemprov DKI akan ditutup, kaya [kebun binatang] Ragunan, Tanjung, Monas, dan taman-taman kota,

“Dan kegiatan belajar tetap berlangsung di rumah, seperti yang sudah berlangsung selama ini, ” tambahnya.

Rumah makan boleh beroperasi, tapi tidak boleh dahar di lokasi’

Lebih lanjut Anies mengungkapkan, kegiatan usaha makanan, semacam rumah makan, kafe atau restoran diperbolehkan untuk tetap beroperasi, tetapi “tidak dibolehkan untuk menerima pengunjung makan di lokasi”.

“Jadi order diambil, pesanan diantar, tapi tidak makan di lokasi. ”

Alasannya, pemprov DKI menemukan “di tempat-tempat inilah terjadi interaksi yang mengantarkan kepada penularan. ”

Kapan mulai diberlakukan PSBB?

Kebijakan ini akan mulai berlaku pada Senin, 14 September 2020, kata Anies Baswedan.

Di bagian asing jumpa persnya, Anies menekankan bahwa apa yang dia sampaikan barulah “prinsip-prinsip awal”. Adapun “detil-detilnya” bakal disampaikan pada “hari-hari ke depan”.

“[Ini} sebagai ancang-ancang pada seluruh masyarakat bahwa kita akan menuju PSBB. Ada fase, ada cara supaya kita bisa menyiapkan agar berjalan dengan baik. ”

“Supaya kita semua bisa mengantisipasi, ” katanya.