Apakah Indonesia dan Asia bisa membantu krisis politik di Myanmar, di tengah penolakan anti-kudeta yang terus berlanjut?

  • Jonathan Head
  • Koresponden BBC News di Asia Tenggara

sejam dengan lalu

Kedatangan Menteri Luar Jati Myanmar yang ditunjuk pemerintahan junta militer, Wunna Maung Lwin, ke Bangkok, Thailand, Rabu (24/02) lalu, mencatat dimulainya upaya diplomatik yang pelik untuk Asia Tenggara.

Apa-apa saja dengan dibahas Maung Lwin saat bertemu Menlu Indonesia, Retno Marsudi dan Menlu Thailand, tidak diumumkan ke terbuka.

Pembicaraan resmi pertama dengan seorang anggota senior pemerintahan junta Myanmar juga berlaku begitu rumit.

Kala ditanya tentang kontak itu, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha bahkan sampai tak bersedia mengkonfirmasi kontak tersebut benar-benar terjadi.

Untuk setiap negara dengan memiliki kepentingan dengan situasi di Myanmar, krisis sudah kudeta militer memunculkan persoalan yang sangat amat suram.

Respons negara-negara dengan gaya militer dan ekonomi adidaya menarik banyak perhatian. Hukuman dijatuhkan pemerintah Amerika Konsorsium. Uni Eropa juga tengah mempersiapkan sanksi untuk Myanmar.

Sementara itu, China melahirkan pernyataan diplomatis yang sebenarnya bisa ditebak. Mereka mendesak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara damai.

Namun China mendukung pernyataan Jawatan Keamanan PBB versi perbaikan. Pernyataan itu tidak menyumpahi kudeta, tapi menyerukan penghentian Aung San Suu Kyi dan agar prinsip demokrasi kembali ditegakkan di Myanmar.

Bagaimanapun, itu menunjukkan bahwa China tidak membenarkan dengan kudeta yang berlaku.

Namun, baik AS serta China tidak memiliki penuh opsi untuk turut menangani krisis di Myanmar.

Buah AS sudah berkurang di Asia Tenggara, jauh bertambah rendah dibandingkan saat belakang kali mereka menjatuhkan hukuman ekonomi yang masif kepada Myanmar pada dekade 1990-an.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di instrumen pencari lain

Tetapi sanksi memang melumpuhkan ekonomi Myanmar tersebut tidak sungguh-sungguh mempengaruhi beragam keputusan dengan diambil pemerintahan junta masa itu.

Sanksi terbatas masa ini hanya menyerang pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam kudeta dan juga usaha angkatan bersenjata Myanmar.

Namun sanksi itu selalu tidak akan secara masif mengubah orang-orang yang kini berkuasa di Myanmar.

Genting Myanmar terjadi pada masa-masa awal pemerintahan Joe Biden di AS, tepat kala ia mulai merumuskan ancangan baru terhadap kawasan Asia-Pasifik.

Formula yang disusun Biden itu seharusnya menekankan nilai-nilai demokrasi dan juga kegiatan sama dengan mitra pada kawasan, antara lain sepuluh anggota ASEAN.

Meski begitu, seperti halnya China, ASEAN tidak akan menyetujui ancangan berdasarkan sanksi dan bidasan terhadap junta militer Myanmar.

Langkah hati-hati China

China terlihat seperti pemenang daripada kudeta di Myanmar. Itu adalah negara adidaya dengan bersedia bekerja sama secara rezim baru serta terus memasok senjata dan simpanan investasi.

Namun, bukan rahasia lagi bahwa China bertambah nyaman berurusan dengan tadbir yang dipimpin Suu Kyi, yaitu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Hubungan China menjadi semakin hangat dengan NLD. Kejadian sebaliknya terjadi pada hubungan China dengan rezim militer yang tidak dapat diprediksi.

Militer Myanmar secara historis memiliki ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pengaruh tetangga tumbuh mereka ini, terutama soal keberadaan beberapa pemberontak bersenjata di garis perbatasan itu.

Namun banyak orang pada Myanmar yakin bahwa China mendukung pemerintah junta militer. Ini memicu sentimen anti-China di antara jutaan awak Myanmar yang sekarang menentang kudeta.

Situasi itu memaksa pemerintah China angkat suara untuk menyangkal rumor kalau mereka membantu militer Myanmar membangun sistem keamanan jaringan internet atau mengirim rombongan khusus untuk turut menumpas pengunjuk rasa.

Penolakan berkobar-kobar terhadap kudeta juga membuat momok berupa ketidakstabilan jangka panjang di Myanmar. Ini mengancam kepentingan ekonomi dan urusan strategis China yang substansial di sana.

Atas semua alasan itu China berupaya melangkah secara sangat hati-hati.

Sementara itu, PBB memiliki catatan tak menyenangkan di Myanmar. Suruhan khusus mereka gagal menawarkan iklim demokrasi selama besar dekade terakhir, setelah perlawanan tahun 1988.

Beberapa besar upaya pelapor sah asasi manusia PBB buat Myanmar juga tidak mengakibatkan hasil.

Ada pula perdebatan soal badan-badan PBB dengan tutup mulut atas penindasan etnis Rohingya yang mendatangkan eksodus massal tahun 2017.

Utusan khusus PBB buat Myanmar saat ini ialah diplomat asal Swiss, Christine Schraner Burgener. Dia memiliki tugas berat untuk menemukan siasat kompromi yang dapat membawa mengeluarkan Myanmar lantaran konfrontasi militer dan sipil.

Burgener sedang berusaha bersemuka perwakilan pemerintah junta militer. Akan tetapi, pertemuan itu akan sangat tergantung di keberhasilannya menemui Aung San Suu Kyi. Lokasi pengurungan pimpinan Partai NLD itu tidak diketahui publik.

Dalam situasi seperti itu, Burgener tidak dapat memberi penetapan formal apapun kepada junta.

Burgener juga membawa mandat dari Sekjen PBB, Antonio Guterres, yang menyatakan kalau kudeta harus digagalkan. Pemberitahuan itu akan menyulitkan Burgener mendapatkan kepercayaan dari para jenderal.

Tidak banyak kalangan percaya bahwa pemimpin kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing, bersedia membahas penyerahan kekuasaan yang baru saja dia rebut.

Beberapa bawahannya mungkin tidak setuju dengan kudeta tersebut dan menyadari risiko besar yang ditimbulkannya kepada Myanmar.

Namun perbedaan dasar di internal tentara Myanmar jarang sekali terekspos ke publik.

Aung San Suu Kyi, yang sikap bersusah-susah kepalanya dapat mengatasi periode tahanan rumah selama 15 tahun mungkin lebih enggan berkompromi ketimbang para jenderal yang menggulingkannya.

Indonesia lulus ke depan

Dampak minus kudeta militer Myanmar dengan mempersulit upaya negoisasi tampak dalam upaya Indonesia menyelenggarakan inisiatif ASEAN di Myanmar.

ASEAN menghadapi tantangan berat dalammengatasi krisis ini. Federasi negara Asia Tenggara tersebut terikat pada mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan konsensus.

Setiap anggota ASEAN juga tidak dapat campur tangan dalam urusan dalam kampung anggota lainnya.

Walau begitu, inisiatif harus diambil sebab konfrontasi dan pertumpahan pembawaan akan berdampak serius bagi stabilitas dan reputasi ASEAN, khususnya terhadap negara kaya Thailand yang berbatasan secara Myanmar.

Otoritas Thailand telah menyiapkan kemungkinan muncul buruan dari Myanmar yang melintasi perbatasan.

ASEAN tidak mulia pendapat terkait Myanmar.

Thailand, Vietnam, Kamboja, dan dalam awalnya bahkan Filipina, dengan pernah menjadi negara bagian paling liberal dalam tempat hak asasi manusia serta demokrasi, menolak mengkritik kudeta itu.

Mereka menggambarkannya sebagai masalah internal Myanmar.

Singapura, investor asing terbesar di Myanmar, lebih kasar lewat pernyataan yang mengungkapkan “keprihatinan besar”.

Singapura menyebut penggunaan kekuatan menjemput terhadap pengunjuk rasa jadi tindakan yang “tidak bisa dimaafkan”.

Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN yang dulu kerap mengambil kedudukan utama dalam penyelesaian masalah seperti konflik Kamboja di 1980-an.

Indonesia mulai mengarungi untuk mencoba merakit muncul dari krisis Myanmar.

Gajah Luar Negeri Retno Marsudi adalah salah satu wujud yang paling berpengalaman di kawasan ini. Dia rajin mencari solusi untuk genting Rohingya empat tahun berserakan.

Namun Indonesia jauh sebab Myanmar. Indonesia tidak berbagi perbatasan dengan Myanmar serta tidak memiliki kepentingan ekonomi atau strategis besar pada sana.

Bagaimanapun, sebagai negeri besar multi-etnis yang barisan bersenjatanya pernah memainkan peran sentral dalam pembangunan marga, para jenderal Myanmar kerap menjadikan Indonesia sebagai referensi.

Namun saat Retno Marsudi mulai menjajaki pertemuan khusus ASEAN terkait Myanmar, rincian proposal yang sedang mereka susun bocor.

Detail itu antara lain menyangkut proposal agar junta militer Myanmar berjanji menggelar pemilihan umum dalam setahun ke depan.

Dokumen itu juga mendesak junta militer membebaskan Aung San Suu Kyi serta politisi NLD lainnya beserta mengizinkan mereka untuk mengikuti dalam pemilu.

Sebagai persetujuan, ide itu masuk akal.

Namun ide itu malah memicu kemarahan kelompok anti-militer di Myanmar. Mereka mendesak agar pemilu November berarakan yang dimenangkan oNLD diakui.

Kelompok penentang kudeta juga menilai pemilu pertama adalah bentuk dukungan kepada militer karena membatalkan hasil pemilihan yang sah.

Usulan ini, menurut mereka, hanya akan mendorong tentara melakukan kudeta lainnya pada masa depan.

Akibat eskalasi ini, rencana perjalanan Retno Marsudi ke Myanmar tepat dibatalkan.

Permainan diplomatik dengan sangat rumit

Terlepas sebab semua kelemahannya, ASEAN tentu menjadi satu-satunya forum di mana para pejabat superior Myanmar akan disambut.

Konvensi ini adalah tempat pada mana saluran komunikasi langgeng terbuka.

ASEAN mungkin adalah forum yang paling benar untuk memfasilitasi pesan segenap dunia kepada para jenderal Myanmar, sekaligus mendengarkan pertimbangan mereka tentang cara menyelesaikan krisis.

Sanksi yang diterapkan oleh negara-negara Barat pada tahap ini tidak akan mempengaruhi para jenderal Myanmar.

Sebaliknya, penghentian hukuman akan mendorong militer Myanmar menghindari konfrontasi dan kebengisan.

Keterlibatan negara tetangga Myanmar di Asia juga tak akan banyak menggerakkan para jenderal yang anti-asing itu.

Namun tetapi jika cara kawasan dikoordinasikan secara positif dengan tekanan yang diterapkan negara Barat, hasil pasti mungkin akan tercapai.

Penguasa militer yang masih mengatasi pemerintahan Thailand memiliki kesempatan untuk menunjukkan kenegarawanan. Itu juga bisa menggunakan ikatan dekat secara pribadi secara Min Aung Hlaing buat menjajaki diskusi.

Pengaruh China juga sangat vital di kondisi ini.

Akankah China duduk diam, menunggu apakah militer Myanmar akan menggebuk pengunjuk rasa lalu meneruskan bisnis seperti biasa? Atau akankah China bergabung di upaya negosiasi mencari hidup keluar?

Sejauh itu China belum menunjukkan wajah mereka dalam permainan diplomatik yang sangat rumit ini.