Covid-19: Indonesia akan tambah penerima vaksin gratis, epidemiolog minta digratiskan seluruhnya demi wujudkan ‘herd immunity’

Negeri Indonesia bakal memperluas cakupan klan masyarakat yang akan mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis, yang sementara ini tercatat 32 juta karakter.

Tambahan cakupan itu mengungkung warga yang dalam status ekonomi kurang mampu, menjadi tulang punggung keluarga, dan tinggal di zona merah.

Akan tetapi, seorang spesialis epidemiologi berpendapat pemerintah Indonesia sepantasnya memberikan vaksin secara gratis kepada seluruh penduduk di tengah status pandemi dan bencana nasional perlu tercapainya program vaksinasi.

Jika tak, maka Covid-19 bisa menjadi keburukan endemik dan memakan lebih banyak korban meninggal.

Dicky Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University, mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi dan penetapan status bencana nasional program vaksinasi Covid-19 harus ditangung sepenuhnya oleh pemerintah.

Selain karena vaksinasi termasuk dalam imunisasi khusus dengan dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Imunisasi, menurut Dicky, serupa untuk tercapainya herd immunity atau kekuatan masyarakat di suatu negara terhadap suatu penyakit tertentu.

Jika peristiwa itu tidak tercapai, maka Covid-19 bisa menjadi penyakit endemik sehingga pemulihan kesehatan masyarakat akan mematikan waktu lebih lama.

“Jadi jika vaksinasi tak mencapai herd immunity , penyakit itu bisa jadi endemik. Tapi sebelumnya, akan banyak korban seperti yang terjadi pada penyakit Ebola pada Afrika, ” ujar Dicky Berakal kepada Quin Pasaribu yang mengadukan untuk BBC News Indonesia, Minggu (13/12).

Sebab itu ia menilai pemberian vaksinasi Covid-19 gratis hanya kepada 32 juta orang tidak akan berhasil mengatasi pandemi virus corona.

Kalaupun tidak bisa menggratiskan seluruhnya, tempat menyarankan pemerintah agar memperluas cakupan kelompok masyarakat yang akan menerima vaksinasi Covid-19 secara gratis.

Yaitu tidak hanya kepada tenaga kesehatan tubuh, petugas pelayanan publik, aparat kesejahteraan, dan masyarakat kurang mampu.

Akan tetapi juga kepada golongan masyarakat dengan kini secara ekonomi kondisinya telah sangat terimpit karena dipecat kelanjutan pandemi.

“Saat ini yang separuh miskin jauh lebih besar & belum layak ditanggung. Kalau dibuat skema bayar, akan membebani itu. ”

Cara lain, pemerintah bisa menyerahkan subsidi kepada penerima vaksin mandiri.

Bagaimana agar vaksinasi berhasil?

Dicky Bijaksana juga menjelaskan, keberhasilan mengatasi pandemi Covid-19 akan tercapai jika efektivitas vaksin dipastikan mencapai 90%, kemudian R atau angka reproduksi virus corona di bawah 1, dan cakupan penerima vaksin mencapai 90%.

Jika kombinasi ketiga syarat tersebut bisa dilakukan, maka herd immunity hendak berhasil.

Karena itu ia mengingatkan pemerintah Indonesia agar mempersiapkan program vaksinasi secara matang, sebab potensi kegagalan sangat besar.

“Contohnya Ebola, tarikh 2018 vaksin ditemukan dengan efektivitas 90%. Saat itu buru-buru dikerjakan vaksinasi tapi gagal karena angka reproduksinya tinggi mendekati 5. Kemudian cakupannya rendah. Ini membuktikan adanya vaksin yang efektif sekalipun tidak jaminan. Gagal di tahun 2018 itu dan diulang lagi alhasil. ”

“Pemerintah kan maunya cepat sembuh, tapi bisa jadi lama. Di situ pemerintah akan kehilangan kekayaan lagi untuk menyediakan vaksin. ”

Sesuai apa rancangan vaksinasi Covid-19 pada Indonesia?

Juru bicara program vaksinasi dengan juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan negeri tak bisa menggratiskan vaksin Covid-19 karena persoalan anggaran.

Kata dia, anggaran kesehatan pemerintah tidak hanya diprioritaskan untuk vaksin tetapi pula pembiayaan pengobatan pasien Covid-19 di rumah sakit, penyediaan ventilator, lab..

Selain itu masih ada keinginan anggaran untuk pembiayaan penyakit asing seperti TBC, HIV, dan Malaria.

“Itu semua membutuhkan biaya. Tersebut yang kita coba untuk bagaimana semua pihak sama-sama untuk mampu mengatasi dan salah satunya vaksin sebagai upaya pencegahan sekunder selain 3M, ” imbuh Siti Nadia Tarmizi kepada BBC News Nusantara, Minggu (13/12).

Istilah 3M merujuk di protokol kesehatan untuk menggunakan kedok, mencuci tangan dan menjaga jeda.

Itu mengapa pemerintah, lanjutnya, sangat mencagarkan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk bersedia membantu menanggung biaya vaksin kepada pekerjanya masing-masing.

Sejauh ini pemerintah menargetkan 107 penduduk sebagai penerima vaksin Covid-19 yang berkedudukan Emergency Use Authorization (EUA) pada 2021.

Angka itu diperoleh berdasarkan penghitungan 60% dari 160 juta orang dengan berada di rentang usia 18-59 tahun.

Dari jumlah itu, 32 juta orang akan ditanggung negeri alias gratis dan 75 juta orang lainnya lewat program sendiri atau membayar sendiri.

Siapa selalu kelompok masyarakat yang menerima vaksin gratis?

Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, gerombolan sasaran penerima vaksin gratis itu adalah tenaga kesehatan beserta aparat yang ada dalam fasilitas penyajian seperti petugas pembersih APD & pembuang limbah medis.

Kemudian, pekerja di pelayanan publik, anggota Polri-TNI, Satpol PP, kelompok masyarat rentan dan kurang mampu.

Pengertian bangsa rentan tersebut yakni mereka yang dalam status ekonomi kurang berharta, tulang punggung keluarga, dan tinggal di zona merah.

Karenanya, kata pendahuluan Siti Nadia, pemerintah akan memperluas jumlah penerima vaksin gratis Covid-19 dari yang ditargetkan 32 juta orang.

“Angka 32 juta itu masih bisa berubah. ”

Data kelompok masyarakat rentan masih dihitung ulang sebab tersebar di Kementerian Sosial, Lembaga Pusat Statistik, dan pemerintah daerah.

“Jadi kita tidak lihat apakah dia peserta BPJS atau tidak. Kita lihat apakah dia klub rentan atau tidak. Kalau sensitif akan menerima vaksin gratis tersebut. Tapi kalau kebetulan dia Penyambut Bantuan Iuran (PBI) BPJS mau masuk. ”

Wilayah mana yang pengutamaan mendapat vaksin?

Pemerintah, menurut Siti Nadia, menetapkan Pulau Jawa dan Bali sebagai prioritas penerima vaksin Covid-19 karena wilayah itu terdapat memutar banyak kasus virus corona.

“Jadi ada tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang tinggi kejadian Covid-19nya. ”

Data peta sebaran peristiwa per provinsi dari Satgas Covid-19 yang dihimpun dari 34 daerah menunjukkan DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan Timur, dan Bali mencatat kasus tinggi.

Tenggat Minggu (13/12), kasus kumulatif membangun Corona di Indonesia sebanyak 617. 820 kasus. Total pasien sembuh ada 505. 836 kasus serta kasus meninggal mencapai 18. 819.

Berapa harga vaksin mandiri?

Kementerian Kesehatan, sambungnya, belum bisa menentukan harga vaksin Covid-19 yang berbayar selama belum bisa dipastikan vaksin buatan mana yang akan masuk ke Indonesia dalam skema mandiri tersebut.

Itu mengapa, ia meminta rumah sakit swasta agar tidak membuka pendaftaran vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu.

“Karena kita tidak tahu harganya & barangnya dan pemerintah belum formal memutuskan. ”

Sebelumnya Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia telah membuka pemesanan vaksin Covid-19. Di akun sah Instagramnya dikatakan, perkiraan vaksin perdana akan datang dalam 1-2 bulan ke depan. Di situ pula tercantum nomor WhatsApp bagi dengan berminat mendaftar dengan harga invalid lebih Rp450. 000 per sekali suntikan.

Berapa banyak vaksin yang dibutuhkan Indonesia?

Untuk memenuhi vaksinasi Covid-19 pada 107 juta penduduk, setidaknya negeri membutuhkan 214 juta dosis vaksin.

Ratusan juta vaksin itu kendati harus lolos persetujuan dan direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Sekitar ini sudah ada 1, 2 juta vaksin siap suntik dengan tiba di Indonesia buatan Sinovac. Siti Nadia berkata, vaksin tersebut hanya bisa diberikan kepada 600. 000 orang.

“Untuk mencapai 32 juta bisa dibayangkan tidak? 10% lantaran populasi saja belum. ”

Kemudian pada Januari 2021, Indonesia akan kedatangan 1, 8 juta dosis vaksin siap suntik dan tambahan 45 juta dosis vaksin berupa objek baku untuk pembuatan vaksin.

Seperti apa tanggapan warga?

Shena Elyzabeth, warga Enau, Jawa Barat, mengaku tidak mempersoalkan jika harus membayar vaksin Covid-19 asalkan aman untuk penderita alergi sepertinya.

Hanya saja, ia berharap harga yang dipatok untuk vaksin mandiri tidak lebih dari Rp200. 000.

“Kalau aman setuju saja (bayar). Tapi kalau bisa gratis bertambah baik tapi apa pemerintah piawai? Jadi kalau memang bayar pokok terjangkau, jangan mahal. ”

Perempuan 33 tahun yang bekerja di perusahaan swasta ini mengaku tidak pandangan detail tentang vaksin yang sudah tiba di Indonesia.

Ia tidak tahu pasti bagaimana kualitas vaksin tersebut apakah memiliki efek samping atau tidak. Karena itu ia sedikit ragu pada vaksin keluaran Sinovac tersebut.

“Takutnya kalau gratis, vaksinnya tidak bagus, malah jadi autoimun ke saya. ”

Berbeda secara warga DKI Jakarta, Rai Belas kasih Indra sangat berharap vaksin Covid-19 diberikan secara gratis seperti negeri2 lain.

Hal lain, perekonomian masyarakat masa ini sedang payah apalagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

“Karena kondisinya pandemi, itu (vaksin) oleh sebab itu tanggung jawab pemerintah untuk sediakan. ”

“Karena tak semua beruntung punya duit untuk bayar. Kalau vaksin bayar, ya tak akan bakal ikut. Programnya gagal kan? ”