Covid-19: Penutupan pengadilan di berbagai daerah dikhawatirkan berbuntut penumpukan kasus, persidangan virtual ‘memberatkan’ pencari keadilan

Penutupan sejumlah pengadilan di berbagai wilayah menyusul temuan Covid-19 pada hakim dan pegawai disebut Komisi Yudisial bakal berdampak pada penumpukan kasus.

Sementara Perhimpunan Advokasi Indonesia mengatakan, persidangan virtual terhadap semua perkara seperti yang diatur dalam Tulisan Edaran Mahkamah Agung memberatkan para pencari keadilan kasus pidana.

Jadi upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pada lingkungan peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan pengadilan menggelar persidangan secara virtual atau telekonferensi.

Kepala Biro Hukum & Humas Mahkamah Agung, Abdullah, membaca persidangan secara elektronik dimungkinkan kepada semua perkara.

“Kalau semua (perkara) bisa (elektronik) kenapa tidak. Kan bisa meringankan sehingga peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya rendah bisa terwujud, ” ujar Abdullah kepada BBC News Indonesia, Rabu (19/08).

Tapi khusus untuk perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan era penahanannya tidak dapat diperpanjang teristimewa selama masa pencegahan penyebaran Covid-19, Mahkamah Agung memberi keluasaan buat menggelar persidangan langsung.

“Jadi batasannya tergantung pertimbangan hakim. Kalau ketua menganggap bisa dilakukan manual sungguh manual. ”

Masih dibolehkannya persidangan langsung berdampak pada penyebaran Covid-19 di kalangan hakim dan staf mahkamah.

Di Denpasar, Pengadilan Negeri ditutup selama 14 hari karena tiga hakim dan dua pegawai dinyatakan positif terpapar virus corona.

Penumpukan perkara

Begitu pula di Surabaya, Jawa Timur, Pengadilan Agama ditutup tengah, lantaran tujuh hakim dan 27 pegawai positif Covid-19.

Kemudian di Sulawesi Selatan, Pengadilan Negeri Parepare menutup layanan setelah tiga personel terkonfirmasi positif virus corona.

Komisioner Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari, mengaku khawatir penutupan sejumlah pengadilan di bermacam-macam daerah akan menimbulkan penumpukan urusan.

Apalagi dalam surat edaran tersebut, perkara dengan terdakwa yang secara hukum penahanannya masih dapat diperpanjang agar ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19.

“Akan terjadi penumpukan perkara karena keterlambatan penanganan. Karena kasus tidak berkurang, ” katanya.

“Dan itu pasti menyusahkan pengadilan negeri sebab ada sumbatan-sumbatan tertentu yang akan memperlambat jalan persidangan perkara. ”

Sejauh ini, kata pendahuluan Abdullah, Mahkamah Agung belum menyambut rincian berapa banyak pengadilan dengan ditutup sementara karena penularan Covid-19.

Tapi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung yang diterbitkan Maret kelam, ketua pengadilan harus melapor bila terpapar Covid-19 dan menutup servis persidangan.

“Kalau sesuai surat informasi, harus melapor ke MA akan tetapi mungkin tertahan di Pengadilan Luhur, ” imbuh Abdullah.

Persidangan maya menyulitkan

Karena kondisi yang memaksa juga, Abdullah mengakui fasilitas untuk persidangan virtual di sejumlah daerah jauh dari sempurna.

“Fasilitas persidangan di lapas, rutan, kantor kejaksaan itu membentuk tidak didesain dari awal untuk persidangan sehingga fasilitas sidang semampunya. ”

Hal itu dibenarkan Sekjen Dewan Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradi), Sugeng Teguh Santoso. Kata dia, kendala pati persidangan virtual sinyal internet dengan terputus.

Ini karena pemeriksaan terhadap terdakwa maupun saksi dilakukan pada lokasi berbeda. Untuk terdakwa dilakukan dari rumah tahanan (rutan) dan saksi di kantor kejaksaan.

“Ini kesulitan karena sidang daring terhambat sinyal. Jadi ada dialog-dialog yang tidak bisa ditangkap, mis-komunikasi, tidak lengkap, ” ucap Sugeng Setia.

“Pemeriksaan saksi-saksi jadi tidak longgar secara detail dan cermat. Kita bertanya ke saksi untuk menyelami kebenaran materil, kadang sinyal (mati). Dan saksi juga bisa sekadar dipengaruhi jaksa atau dalam bentuk tidak bebas. Kalau di depan hakim kan kondisi psikologis tidak bisa bohong, ” sambungnya.

Memberatkan terdakwa kasus pidana

Bagi Sugeng Teguh persidangan virtual juga merugikan terdakwa kejadian pidana.

Sebab, kebutuhan pengacara buat memeriksa bukti-bukti terhambat dan ketua menjadi tidak cermat lagi mengontrol kasus tersebut.

“Misalnya ada kepatutan memeriksa barang bukti berupa sabu. Sabu itu kan seperti butiran dan mirip gula. Nah kalau tidak dilihat langsung tidak bisa membedakan. Kemudian kepastian barang fakta, warna, ukuran, apakah ada noda bercak darah atau yang lain itu harus dibuktikan. ”

“Mereka (terdakwa kasus pidana) karena dalam sidang sudah dianggap salah. Hakim biar tidak cermat lagi memeriksa. ”

Karena itulah, ia menyarankan Mahkamah Agung agar melakukan persidangan “kombinasi” untuk kasus-kasus pidana. Yaitu dilakukan secara maya dan langsung.

“Usul kami tetap digelar dengan protokol yang ketat, sehari sebelum sidang swap tes atau rapid tes. Biaya ditanggung negara dan ruang sidang dibuat pemisah yang transparan. ”

Menjawab usulan itu Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, mengatakan akan mempertimbangkan. Tapi juga harus mengindahkan potensi penularan baru di dunia pengadilan.

“Karena intinya yang utama itu kan keselamatan. ”