Covid-19: Presiden Korea Selatan serukan peraturan WHO harus mengikat secara lembaga untuk paksa negara laporkan wabah dan bagi data

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, mengatakan Sistem Kesehatan Dunia (WHO) harus diberi kekuasaan yang lebih besar untuk memerangi wabah Covid-19.

Dalam pidato di pertemuan tahunan Majelis Kesehatan Dunia ke-73, yang diselenggarakan secara daring, Presiden Moon mengatakan regulasi WHO harus didukung dengan regulasi yang mengikat secara hukum, untuk memastikan negara-negara melaporkan wabah dan membagikan data.

“Kita harus memutakhirkan regulasi kesehatan internasional WHO dan aturan-aturan lain yang relevan dan memperkuatnya dengan payung hukum yang menggalang, ” kata Presiden Moon.

“Penyakit menular baru mampu muncul kapan saja dan kita harus mampu menanganinya secara bertambah cepat dan efisien. Data terkait dengan penularan, seharusnya dibagikan pada negara-negara lain secara lebih terang. Sistem peringatan dini dan mekanisme kerja sama juga perlu dibentuk bersama-sama, ” katanya.

Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, berjanji bahwa akan dibentuk tim independen yang mengevaluasi respons WHO dalam menangangi wabah Covid-19.

Dalam khotbah pembukaan, ia menyambut baik teriakan perlunya WHO melakukan evaluasi dan mengatakan evaluasi atas penanganan epidemi “akan dilakukan secepatnya”.

Ia juga mengatakan dunia tak kekurangan alat, ilmu pengetahuan, ataupun sumber daya untuk menghadapi epidemi.

“Yang kurang adalah komitmen berkelanjutan untuk menggunakan corong, ilmu pengetahun dan sumber gaya tersebut. Ini harus berubah & perubahan itu harus dilakukan hari ini, ” katanya.

“Saya menyerukan semua negara agar wabah yang terjadi pada 2020 ini tidak terulang lagi, ” tegas dirjen WHO.

Sementara itu, Presiden China, Xi Jinping, bersikukuh bahwa negaranya berlaku secara bertanggung jawab pada periode awal wabah.

Namun Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, negara-negara harus membayar sangat mahal karena tidak melakukan kerja sama secara efektif.

‘Jawab pertanyaan kunci’

Perwakilan daripada 194 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan bertemu secara virtual untuk acara tahunan Molek Kesehatan Dunia ke-73, hari Senin dan Selasa, 18-19 Mei.

Pandemi virus corona mau menjadi topik pembahasan utama.

Berbagai pertanyaan akan diajukan tentang bagaimana virus ini bisa menginfeksi lebih dari 4, tujuh juta orang, dan membunuh lebih dari 300. 000.

Setiap tahun, negara-negara berkumpul pada majelis untuk meninjau pekerjaan awak kesehatan PBB itu, dan menetapkan prioritas untuk satu tahun ke depan.

Uni Eropa diperkirakan akan memimpin permintaan internasional, bersama sejumlah negara termasuk Inggris, Australia, dan Selandia Baru, untuk penelahaan tentang bagaimana pandemi Covid-19 telah ditangani dan pelajaran apa saja yang bisa diambil.

Juru bicara Uni Eropa Virginie Battu-Henriksson mengatakan beberapa pertanyaan kunci perlu dijawab sebagai periode dari proses penelahaan.

“Bagaimana pandemi ini menyebar? Apa epidemiologi di baliknya? Semua itu sangat penting bagi kita untuk melangkah maju. Untuk menghindari pandemi lain seperti ini. ”

Namun, katanya, sekarang tidak saatnya untuk “saling menyalahkan”.

Pada pertemuan tersebut, WHO kemungkinan bakal mendapat banyak lagu terkait caranya menangani pandemi.

Juru bicara WHO dr. Margaret Harris mengatakan, “Majelis Kesehatan Dunia selalu jadi kesempatan buat melakukan banyak pengawasan [terhadap WHO]. ”

Tapi, dia menambahkan, organisasi itu akan tentu “fokus” untuk bekerja dalam memimpin respon keseluruhan, serta dalam ilmu dan solusi untuk pandemi itu.

Pertarungan geopolitik

WHO seharusnya mewakili kepentingan seluruh negara anggotanya secara setara, tetapi kini menemukan dirinya di tengah pertempuran politik antara China serta AS.

Situasi tersebut memuncak bulan lalu ketika GANDAR – donor tunggal terbesar WHO – menyetop pendanaan ke agensi PBB itu setelah Presiden Trump menuduhnya salah mengelola dan menutup-nutupi penyebaran virus di Cina.

WHO adalah lembaga penasihat dan tidak berwenang untuk memandang atau memaksa suatu negara buat berbagi informasi.

Perhimpunan juga diperkirakan akan mendengar permintaan untuk menambah wewenang WHO, yang akan memungkinkan pengawas untuk berangkat ke negara-negara pada awal pagebluk, dan melakukan penyelidikan independen.

Devi Sridhar, guru besar ilmu kesehatan masyarakat global pada Universitas Edinburgh, mengatakan, “Tantangan mulia dengan wabah adalah tidak ada negara yang ingin memilikinya.

“Setiap negara ingin menggugat wabah ada di sana, & setiap negara ingin mengecilkan angka kematian. ”

Negara2 saat ini diminta untuk meluluskan tahu WHO tentang penyakit yang muncul di negara mereka jadi bagian dari Peraturan Kesehatan Global. Wewenang yang diusulkan ini mau memungkinkan mereka melangkah lebih jauh.

Profesor Sridhar memasukkan, “Jika WHO dapat mengirim urusan internasional yang tugasnya bukan mengacaukan atau menunjuk, tapi benar-benar mengidentifikasi asal mula wabah, dan menganjurkan saran terbaik kepada negara-negara lain, itu bisa menjadi satu jalan positif untuk mencegah wabah. ”

Para pemimpin kesehatan tubuh global akan meminta telaah swasembada pada respons internasional terhadap pandemi Covid-19 pada pertemuan pekan tersebut.