Dikhawatirkan akan kudeta, militer Myanmar nyatakan ‘akan mematuhi konstitusi’

29 Januari 2021

Diperbarui 3 jam yang lalu

Militer di Myanmar menyatakan hendak melindungi dan mematuhi konstitusi, serta bertindak sesuai hukum, menyusul kewaswasan bahwa mereka akan melakukan kudeta.

Dalam sebuah pernyataan, militer Myanmar mengatakan bahwa komentar panglimanya baru-baru ini tentang hasil pemilu dimaksudkan buat mengklarifikasi situasi konstitusi kepada personel militer.

Pada Jumat (29/01), laporan bahwa militer Myanmar mungkin tengah menyiapkan kudeta mendorong PBB untuk menodong semua pihak agar menghormati demokrasi.

Myanmar baru menikmati satu dekade belakang di alam demokrasi setelah hampir 50 tahun di bawah kekuasaan militer.

Para anggota dewan perwakilan rakyat Myanmar akan mulai bekerja pada Senin (01/02), sesi baru sejak partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi meraih kemenangan mutlak pada pemilihan ijmal November lalu.

Namun militer Myanmar dengan sangat kuat mempertanyakan validitas kemajuan itu. Selama berminggu-minggu, militer mendakwa terjadinya kecurangan besar dalam pemilu.

Bayaran pemilihan umum Myanmar sendiri mengutarakan pemilu diselenggarakan secara bebas serta adil.

Apa sebutan militer Myanmar?

Pada Rabu (27/01), panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan kepada personel militer bahwa konstitusi harus dihapus jika tak dipatuhi. Ia memberi contoh peristiwa-peristiwa sebelumnya ketika undang-undang dihapuskan pada Myanmar.

Dalam pernyataan yang dirilis di Sabtu (30/01), militer Myanmar – dikenal secara lokal sebagai Tatmadaw – mengatakan komentar sang panglima itu telah disalahartikan.

“Tatmadaw melindungi konsitusi 2008 dan akan bertindak sesuai hukum, ” menurut pernyataan itu, yang dikutip kantor berita Reuters .

“Beberapa organisasi dan media berasumsi apa yang mereka sedia dan menulis seakan-akan Tatmadaw akan menghapus konstitusi. ”

Menurut pernyataan tentara, komentar tersebut bermaksud “membuat mereka [personel militer] memahami status konstitusi. ”

Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang meraih kemenangan otoriter dalam pemilu November lalu, menyebut pernyataan dari militer “penjelasan yang cukup”.

Juru bicara NLD Myo Nyunt mengatakan kepada Reuters bahwa partai ingin militer menjadi organisasi “yang menerima hasrat masyarakat tentang pemilu”.

Mengapa muncul kekhawatiran akan ada kudeta?

Militer menuding ada sekitar 10 juta kasus pelanggaran secara nasional dalam pemilihan umum November lalu. Mereka menuntut agar permintaan tersebut diselidiki.

Militer juga menuntut bayaran pemilihan menerbitkan daftar pemilih untuk verifikasi.

Pemilu pada November lalu ialah pemilu kedua yang diselenggarakan di Myanmar.

Seperti yang telah diperkirakan, Aung San Suu Kyi – bentuk yang sangat dihormati di Myanmar – serta partainya menyapu hasil pemilu dengan kemenangan besar.

Militer mengucapkan akan “bertindak” jika keluhan itu soal pemilu tidak ditanggapi. Seorang juru bicara militer menolak berkomentar terkait kemungkinan pengambilalihan kekusaan.

Komisi pemilihan mengeluarkan pernyataan Kamis (28/01) secara mengatakan pemilu diselenggarakan bebas & adil dan mencerminkan “keinginan rakyat”.

Tip juga menyanggah adanya tudingan manipulasi. Namun mengakui ada “kejanggalan” di daftar pemilih dan tengah menyidik 287 keluhan yang mereka terima.

Pada hari Jumat (30/01), Kedutaan besar AS beriringan dengan 16 kedutaan negara lain termasuk Inggris dan delegasi Bon Eropa mengeluarkan pernyataan, mendesak militer “mematuhi norma demokrasi. ”

“Kami mengarah upaya apapun untuk mengubah buatan pemilihan umum atau menghalangi pertukaran demokratis Myanmar, ” demikian penjelasan yang ditandatangani oleh sejumlah kedutaan termasuk AS, Uni Eropa, Australia dan Inggris.

Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Gutteres juga mengungkap seruan serupa seperti diungkapkan oleh ujung bicaranya, Stephane Dujarric.

“Dia mendesak semua pihak untuk mencegah bentuk hasutan apapun dan menunjukkan kepemimpinan serta mematuhi norma demokrasi dan menilai hasil (pemilu), ” kata Dujarric dalam pernyataan.

“Semua masalah pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme legal, ” tambahnya.

Keamanan di ibu kota Naypidaw ketat pada hari Jumat (29/01) dengan pengerahan polisi dan jalan-jalan ditutup dengan pagar dan kawat berduri.