Enam anggota FPI yang mati dijadikan tersangka: Polisi sebut bentuk tanggung jawab, ahli hukum sebut tak wajar dan memancing kecurigaan

4 jam yang lalu

Kepolisian mengatakan langkah menetapkan enam anggota Front Advokat Islam (FPI) yang wafat dunia sebagai tersangka pada kasus insiden baku arah di jalan tol KM 50 Jakarta-Cikampek Desember morat-marit sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Namun pakar adat dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menyebut langkah tersebut tidak lazim dalam asas acara pidana namun pula memancing munculnya kecurigaan dalam masyarakat.

Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Agus Andrianto kepada wartawan mengatakan Kamis, (04/03) jalan itu “artinya bahwa proses terhadap perbuatan awal kejadian itu tetap kita cara. Nanti kita SP3 (penghentian penyidikan) karena tersangka wafat dunia. ”

Kuasa adat enam anggota FPI tersebut, Sugito Atmo Pawiro makin menuding langkah polisi tersebut sebagai upaya untuk menghilangkan tanggungan atas dugaan penembakan oleh personelnya yang membuat enam anggota FPI tewas – dua dalam baku tembak, empat tewas sesudah diamankan polisi, berdasarkan rekomendasi temuan Komnas HAM.

Bareskrim Polri menyatakan enam anggota FPI itu ditetapkan sebagai simpulan dalam kasus penyerangan terhadap anggota Polri dan dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang penganiayaan.

‘Membentuk alasan hukum atas upaya paksa’

Pakar hukum sejak Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menduga upaya penetapan tersangka untuk kemudian akan di-SP3 terhadap enam anggota FPI adalah bentuk penegasan serta pembenaran bahwa yang dikerjakan polisi pada malam tersebut terhadap enam anggota FPI adalah benar dan mempunyai dasar hukum.

“Pertanyannya untuk apa orang meninggal ditetapkan sebagai tersangka? KLarena perkaranya tidak bisa dilanjutkan. Siap artinya ada tujuan lain dari penetapan tersangka itu.

“Saya menduga melalui status tersangka, pihak petugas mau mengatakan bahwa cara paksa yang dilakukan di dalam malam itu adalah mulia upaya yang sah sebab mereka adalah para tersangka, ” kata Agustinus.

Alasan kedua menurut Agustinus adalah polisi ingin mengantarkan bahwa mereka memiliki tanda para anggota FPI tersebut bersalah.

“Saya memeriksa kepolisian ingin meyakinkan publik bahwa mereka yang telah terbunuh itu adalah orang-orang yang punya indikasi sudah melakukan satu tindak kejahatan, dan polisi punya bukti-bukti, atas dasar itu polisi ingin memberikan penguatan bahwa dengan penetapan tersangka, ” kata Agustinus.

Tetapi Agustinus menambahkan, cara seolah-olah itu tidak tepat serta tidak lazim dilakukan karena “sebaiknya cukup dengan menjelaskan dan menjelaskan kepada Komnas HAM atau lembaga terpaut, tidak perlu sampai penetapan tersangka kepada yang meninggal dunia. ”

“Dampak negatif dari cara tidak biasa ini, saya merusuhkan ada sebagian masyarakat yang justru mencurigai kepolisian sebagia upaya menutup sesuatu itu kan tidak baik, harusnya polisi bersifat terbuka terhadap semua hal, ” katanya.

‘Melepas tanggung jawab dan pengalihan substansi

Keputusan polisi menetapkan enam anggota FPI jadi tersangka dan kemudian mengeluarkan SP3 merupakan bentuk cara untuk melepas tanggung jawab arah dugaan pelanggaran hukum dengan dilakukan personelnya.

“Seakan-akan enam orang meninggal itu semua bersalah. Jadi biar polisi tidak punya barang bawaan, tidak disalahkan, sementara sejak pihak polisi yang harusnya menjadi pelindung masyarakat tidak ada tersangkanya, ini betul-betul dagelan kasus, ” kata pendahuluan Sugito.

Sugito menambahkan, keputusan ini juga sebagai bentuk upaya polisi dengan sedang melakukan pengalihan rumor akan substansi masalah, dibanding fakta yang diungkapkan pada rekomendasi Komnas HAM, yakni dua orang anggota FPI meninggal dalam baku tembak, dan enam meninggal zaman diamankan petugas polisi,

“Polisi sedang melakukan pengalihan substansi perkara dari dengan sebenarnya. Polisi tidak ingin dipandang sebagai pihak yang bersalah. Penetapan tersangka itu yang menekankan bahwa mereka semua bersalah padahal seorang yang meninggal tidak bisa ditetapkan tersangka, masa pengabuan tersangka, ” katanya.

Komnas HAM: Kami harap rekomendasi dijalankan dengan lekas

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan penetapan tersangka dan SP3 merupakan kewenangan penyidik. Beka berniat agar polisi menjalankan rekomedasi yang sudah diberikan secara cepat.

“Tiga bagian polisi yang ada di mobil bersama empat anggota FPI yang meninggal statusnya sudah jadi terlapor. Ana tunggu bagaimana kemudian posisi terlapor ini dijalankan cara hukum, untuk kemudian oleh karena itu tersangka, dan dibawa berkasnya ke kejaksaan, kita nanti bersama, ” ujarnya.

Komnas HAM telah menganjurkan seluruh barang bukti, buatan temuan serta rekomendasi kepada polisi.

“Karena tersebut menjadi prioritas dari Kapolri dan Kabareskrim yang segar, keadilan bagi korban serta keluarga korban segera dihadirkan. Kami juga meminta supaya polisi terbuka, transparan pada setiap proses penyelidikan penyidikan sehingga bisa diketahui oleh publik, dan publik tidak bertanya-tanya dan berspekulasi jauh lagi, ” katanya.

Kejadian dugaan pembunuhan itu terjadi saat penjaga yang sedang melakukan pengintaian terhadap rombongan mantan kepala FPI Rizieq Shihab di akhir tahun lalu itu dihalangi oleh enam anggota FPI.

Hasil investigasi Komnas HAM menegaskan bahwa perut anggota FPI tewas kelanjutan baku tembak dengan polisi di KM 50 Timah Tol Jakarta-Cikampek. Sementara, empat anggota lainya tewas zaman sudah dibawa dan berada di mobil petugas. Komnas HAM menyatakan ada indikasi unlawfull killing atau pembunuhan yang terjadi di luar hukum terhadap empat orang tersebut.

Kabareskrim: Ini bentuk pertanggunjawaban hukum

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengungkapkan alasan keputusan penjaga menetapkan enam anggota FPI sebagai tersangka.

“Untuk pertanggungjawaban hukumnya kan harus tersedia. Artinya bahwa proses terhadap perbuatan awal kejadian tersebut tetap kita proses, ” kata Agus.

Walaupun ditetapkan sebagai tersangka, sendat Agus, polisi kemudian akan juga mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian penyidikan (SP3) karena tersangka meninggal dunia cocok dengan Pasal 109 KUHP.

Sementara itu masa ditanya mengenai kasus terkaan pembunuhan yang dilakukan sebab polisi kepada keempat anggota FPI itu, Agus mengatakan, “penyidikan kita sudah menggelar pertama dengan kejaksaan sebab nantinya akan dilakukan penuntutan oleh mereka. Artinya semesta proses berjalan dengan pengawasan dari kejaksaan yang belakang akan melakukan penuntutan, ” kata Agus.

Tatkala itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, kepolisian sudah membuat Laporan Polisi (LP) perkara dugaan adanya Unlawful Killing di kasus penyerangan Laskar FPI tersebut.

Zaman ini, Argo menyebut, tersedia tiga polisi dari banjaran Polda Metro Jaya dengan sudah berstatus terlapor. Peristiwa itu sebagaimana dengan komando Kapolri untuk menjalankan rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM soal perkara ini.

“Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami sudah jalankan. Saat ini masih tetap berproses, ” ujar Argo.