Food estate: Proyek lumbung pangan di hutan lindung, pegiat lingkungan peringatkan bencana dan konflik dengan bangsa adat ‘tidak terhindarkan’

Pegiat lingkungan mendesak Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan, Siti Nurbaya, untuk membekukan Peraturan Menteri Nomor 24 Tarikh 2020 yang mengizinkan penggunaan zona hutan lindung dipakai untuk proyek food estate atau lumbung pangan.

LSM Lingkungan Walhi mengutarakan kebijakan itu bakal merusak fungsi hutan lindung untuk mencegah bencana banjir dan longsor.

Walhi juga menyebut aturan terkait penggunaan alas lindung ini tidak memperhitungkan konsekuensi lingkungan dan memberikan keleluasaan penuh kepada korporasi karena tak mengharuskan membuat Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Adapun KLHK menyebut, kawasan hutan lindung yang akan digunakan untuk lumbung pangan adalah hutan dengan tidak produktif.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi, mengatakan pihaknya segera memanggil Gajah KLHK, Siti Nurbaya, untuk menjelaskan Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020 yang membolehkan hutan lindung digunakan untuk proyek lumbung pangan.

Dedi menilai, kebijakan itu melampaui peran Kementerian Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan yang semestinya membatalkan fungsi hutan lindung sebagai penopang ekosistem dan mencegah bencana ekologis seperti banjir dan longsor.

Sebab itu, lanjutnya, KLHK harus mementahkan peraturan tersebut.

“Kalau hutan lindung yang tidak produktif, tugas perdana mereka adalah mereboisasi dan dikembalikan lagi fungsinya sebagai hutan lindung. Itu yang harus dilakukan, ” ujar Dedi Mulyadi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (18/11).

Ia mengusulkan pemerintah agar menggunakan lahan perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) dengan terlantar untuk ditanami pangan.

Catatan Forest Watch Indonesia (FWI) pada 2019, ada 1, 5 juta hektar lahan HGU terlantar. Adapun 344. 000 hektar lahan HGU sedang berupa hutan.

Lahan-lahan terlantar tersebut, disebut Dedi, bisa dikembalikan pada pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

“Jadi utamakan dulu areal-areal perkebunan terlantar dan tidak kaya itu. Jangan merambah ke hutan lindung, ” tukasnya.

Apa penjelasan KLHK?

Proyek food estate atau lumbung bertabur di era Presiden Joko Widodo dimaksudkan sebagai penyedia cadangan bertabur nasional dan antisipasi krisis bertabur akibat pandemi Covid-19.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan 1, 4 juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah untuk ditanami tumbuhan pangan dan holtikultura.

Kini melalui Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate , melahap area alas lindung.

Dirjen Planologi Kehutanan & Tata Lingkungan, Sigit Hardwinarto, mengucapkan kebijakan ini merupakan program strategis nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional yang disebutnya cukup mendesak.

Kawasan hutan lindung yang bakal dipakai sudah tidak sepenuhnya berfungsi atau terdegredasi.

KLHK mengeklaim, program ini nantinya dilakukan secara terintegrasi dengan mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Skema yang diatur pun disebut akan memperbaiki kegiatan hutan lindung sebab dilakukan dengan kombinasi tanaman hutan dengan tumbuhan pangan (agroforestry) .

Tersedia juga kombinasi tanaman hutan secara hewan ternak yang dikenal jadi wana ternak ( sylvopasture ) dan kombinasi tumbuhan hutan dengan perikanan yang lumrah sebagai wana mina ( sylvofishery ).

“Tanaman hutan di kombinasi-kombinasi tersebut di atas mau memperbaiki fungsi hutan lindung, ” kata Sigit dalam siaran pers yang diterima BBC Indonesia.

“Untuk itu kawasan hutan lindung dengan akan digunakan sebagai areal food estate tidak harus dilakukan secara pelepasan kawasan hutan. ”

“Namun yang terpenting harus dilakukan di zona hutan lindung yang memenuhi sarana sebagai hutan lindung yang sudah tidak ada tegakkan pohonnya, ataupun fungsi hutan lindungnya sudah tak ada lagi, ” sambungnya.

Peraturan baru ini juga memberikan sah pengelolaan maksimal 20 tahun pada pengelola dan bisa diperpanjang.

Jika merujuk pada ketentuan peraturan itu, maka Peraturan Menteri ini tiba berlaku 2 November 2020.

Walhi tutur aturan ini tak memperhitungkan buah lingkungan

Manager Kampanye Pangan, Air, serta Ekosistem Esensial Walhi Nasional, Wahyu Perdana, mengatakan program food estate itu berskala besar namun KLHK tidak memperhitungkan dampak lingkungan yang diakibatkan.

Menurut Wahyu, hal itu tercermin dari tak adanya keharusan pemimpin membuat Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Pihak pemohon hanya disyaratkan melengkapi dokumen komitmen dan persyaratan teknis seperti Kajian Lingkungan Hidup Penting (KLHS) cepat.

“KLSH cepat ini tidak ada basis argumentasi regulasi yang membaca soal itu. KLHS kan tangga naik dari Amdal, ada enam komponen yang diperhitungkan yakni menghitung daya dukung dan daya tampung, ” jelas Wahyu.

“Sehingga tahu seberapa besar dampak bencana yang ditimbulkan dan biasanya memakan waktu hapir satu tahun. ”

“Nah KLSH cepat ini tidak jelas. Dalam norma sederhana, tinggal kirim surat janji bermaterai bisa langsung beroperasi. ”

Bila hutan lindung ini dipakai untuk proyek food estate, maka bencana ekologis tak terhindarkan.

Persoalan lain, kata Wahyu, potensi konflik yang berhubungan secara masyarakat adat.

“Karena lokasinya dibenturkan dengan korporasi. ”

“Banjir, kekeringan pada setahun terakhir akan meningkat. Dalam samping deforestasi sebagai dampak tepat. ”

Pengamatan Walhi, lokasi yang disasar proyek ini berada di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua.