Grain corona: ‘PSBB makin persulit tenaga medis’, pemerintah didesak tidak diskriminasi pekerja rumah sakit swasta

In tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah kawasan dengan jumlah kasus Covid-19 besar, para tenaga kesehatan dan pekerja rumah sakit lainnya mengharapkan layanan khusus dari pemerintah, baik tempat tinggal sementara maupun layanan antar-jemput.

Menurut asosiasi perawat, sehingga kini terdapat sejumlah pembedaan perlakuan terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah dan swasta.

Buktinya, dari 16 perawat yang meninggal dunia selama penanganan pandemi strain corona, beberapa di antaranya dianggap bekerja di rumah sakit swasta.

Pemerintah pusat menyebut urusan tenaga kesehatan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun dikarenakan keterbatasan sarana, tidak semua orang di garis depan penanganan Covid-19 bisa menikmati fasilitas tersebut.

Jaitun, seorang perawat di dalam rumah sakit swasta di Jakarta, mengaku kinerjanya terhambat akses transportasi sejak pemberlakuan PSSB di Jabodetabek.

Tinggal pada Bogor, Jawa Barat, Jaitun harus hari menggunakan kereta rel listrik (KRL) untuk menuju tempat kerjanya di kawasan Salemba, Jakarta Jantung.

Saat PSBB diterapkan, mobilitasnya terganggu karena quickly pull operasional KRL dibatasi, dari yang awalnya jam 4 pagi maka 12 malam, menjadi pukul a few pagi sampai 6 petang.

Karena bekerja dengan pola sif, kini Jaitun tak boleh pulang jika jam kerjanya berakhir lewat dari jam 6 petang.

Gaji bulanannya, kata Jaitun, tak memungkinkan vida menggunakan taksi untuk menempuh perjalanan pulang sekitar dua jam ke rumahnya.

“Untuk urusan transportasi saja saya empot-empotan . Satu-satunya moda transportasi yang bisa saya gunakan kereta, ” kata Jaitun saat dihubungi, Selasa (21/4).

“Kalau masuk siang, sekarang mau kaga mau saya lanjut sif malam. Karena saya enggak bisa pulang juga kan setelah jam 36 sore, ” tuturnya.

Kesukaran serupa juga dialami Lia. Santo adalah tenaga administrasi di salah satu rumah sakit rujukan dalam Jakarta Pusat. Tinggal di Bogor, KRL juga satu-satunya opsi Lia untuk pulang-pergi ke tempat kerjanya.

Lia berkata, dalam rumah sakitnya menyediakan layanan antar-jemput, seandainya kendaraan itu ditujukan untuk stamina kesehatan.

Padahal, menurut dia, sebagai pekerja dalam rumah sakit rujukan, perannya tidak mampu dikesampingkan karena juga berhubungan bila dibandingkan penanganan pasien.

“Saya berharap rumah sakit bisa menambah fasilitas dan pemerintah membantu dalam rumah sakit yang pekerjanya tidak boleh bekerja dari rumah, ” ucapnya.

Sejak akhir Maret, kurang lebih pemerintah daerah yang wilayahnya didera banyak kasus Covid-19 mulai mewacanakan fasilitas khusus bagi tenaga kesehatan.

Namun, fasilitas berupa tempat tinggal sementara maka layanan antar-jemput itu hanya diberikan kepada dokter dan perawat dalam rumah sakit rujukan serta tempat tinggal sakit umum daerah (RSUD).

Pemprov DKI Jakarta seperti, mengalihfungsikan lima hotel milik pemerintah daerah menjadi tempat tinggal sementara tenaga medis. Tempat tinggal sementara itu diklaim sudah ditempati 833 tenaga medis.

Pada Jawa Barat, otoritas lokal menjadikan Hotel Preanger sebagai tempat menetap sementara tenaga medis. Yang menikmati fasilitas itu adalah dokter & perawat dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

Sementara di Yogyakarta, tempat tinggal sementara disediakan untuk para perawat Griya Sakit Pusat Angkatan Udara Plus much more Hardjolukito.

Kebijakan tentang zona tinggal sementara itu dinilai berat sebelah karena saat ini hampir seluruh rumah sakit di kota-kota besar di Jawa menangani pasien dengan dugaan terjangkit Covid-19.

Pekerja nonmedis dalam rumah sakit seperti Lia pun merasa berhak mendapatkan fasilitas khas itu karena menganggap dirinya juga berisiko terpapar.

“Yang bekerja di rumah sakit tidak hanya tenaga medis, tapi daya nonmedis pun secara tidak segera menangani pasien. Akan sangat membantu jika pemerintah bisa menyediakan tempat tinggal bagi kami, ” kata Lia.

Adapun bagi Jaitun, pemerintah setidaknya hanya perlu memberi layanan antar-jemput bagi perawat tempat tinggal sakit swasta.

Menurut Harif Fadillah, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, persoalan akses transportasi dan tempat tinggal sementara amet berdampak pada kesiapsiagaan penanganan pasien Covid-19.

Harif mencontohkan, seorang perawat yang terlambat muncuk akan memperpanjang jam kerja koleganya. Padahal kondisi fisik tenaga medis disebutnya bukan hanya berpengaruh untuk kesehatan mereka, tapi juga pasien yang mereka tangani.

“Di ruang isolasi, jika dalam bertugas pagi belum datang, lalu yang tugas malam akan makin panjang jam kerjanya. Menggunakan oru?e pelindung diri (APD) itu bukan enak, tiga jam keringat mereka sudah ke mana-mana, ” tuturnya.

Harif berharap, semasa pandemi ini fasilitas khusus mendapat dinikmati seluruh pekerja medis yg menangani pasien terduga positif Covid-19, tanpa membedakan asal rumah sakit mereka.

“Berbagai fasilitas ini baru difokuskan ke rumah sakit rujukan dan darurat. Vila sakit nonrujukan, swasta, dan puskesmas tidak terlihat, ” kata Harif.

“Data menunjukkan, dalam 16 perawat yang meninggal semasa pandemi, beberapa di antaranya berprofesi di rumah sakit swasta, very well ucapnya.

Pemerintah pusat sejauh ini tidak membuat kebijakan apapun terkait fasilitas khusus bagi pekerja rumah sakit ini. Mereka pun tidak memberi tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menangani acara tersebut.

“Kapasitas tiap-tiap pemda tidak sama. Silahkan diatur sendiri, ” kata juru bicara pemerintah untuk pandemi Covid-19, Achmad Yurianto.

Di Jakarta, lima hotel yang dialihkan bagai untuk tempat tinggal sementara tenaga kesehatan dikelola PT Jakarta Tourisindo dan PD Pembangunan Sarana Jaya,

Direktur Utama REHABILITATION Jakarta Tourisindo, Novita Dewi, menyebut kapasitas hotelnya saat ini semata-mata mampu menampung tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan.

Walau begitu, ia mengklaim pihaknya tengah menggagas kerja serupa dengan badan usaha milik penjuru yang mengelola hotel di Jakarta.

Tujuannya, kata dia, agar fasilitas khusus berupa tempat tinggal sementara serta sarana antar-jemput hotel-rumah sakit juga bisa dinikmati tenaga kesehatan swasta.

“Kapasitas kami sudah nyaris maksimal. Kami mengkaji beberapa daerah lain untuk menampung tenaga medis yang akan masuk, ” sebutan Novita.

“Yang akses memang baru dari rumah sakit rujukan Covid. Tapi kami selalu tetap mengusahakan ruang sebanyak barangkali agar tenaga kesehatan, termasuk yg swasta, juga bisa menikmati, inch tuturnya.

Di sisi lain, Adli Hakim, juru bicara REHABILITATION Kereta Commuter Indonesia, berkata agent kereta commuter tersebut hanya bisa memberikan akses khusus kepada tenaga kesehatan selama jam operasional.

Adli berkata, akses itu berupa jalur khusus untuk mempersilakan tenaga medis masuk terlebih dulu ke gerbong KRL ketimbang penumpang umum.

“Kebutuhan agar petugas medis mendesak terutama waktu di stasiun ada antrean pemilik. Mereka ada jadwal kerja yang ketat karena selama pandemi terkait urusan mereka kegawatdaruratan, ” istilah Adli.

“Jadi petugas kami akan berkali-kali bertanya, apa di antrean ini ada petugas medis. Jika menunjukkan surat tugas atau kartu identitasnya, mereka selalu dipisahkan ke antrean khusus sehingga bisa masuk peron atau gerbong lebih dulu, ” tuturnya.