Haji: Arab Saudi hanya bolehkan sekitar 1. 000 penduduk lokal jalani ibadah haji tahun ini

Negeri Arab Saudi hanya akan mengakui sekitar 1. 000 orang yang bermukim di kerajaan tersebut buat menjalankan ibadah haji tahun ini.

“Jumlah jemaah hanya akan sekitar 1. 000 [orang], mungkin kurang, mungkin bertambah sedikit, ” kata Menteri Kesibukan Haji Arab Saudi, Mohammad Benten, kepada para wartawan, sebagaimana dikutip kantor berita AFP .

“Jumlahnya tak akan mencapai ratusan ribu ataupun ribuan [orang], ” imbuhnya.

Kepada BBC News Indonesia, Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, mengatakan tidak dapat melarang jika ada WNI di Arab Saudi yang mau menjalani ibadah haji tahun itu.

“Kami tetap menjadi bagian pengawasan dan perlindungan. Kalau untuk melarang, kita tidak tersedia kewenangan, mereka residence di Saudi, ” ujar Endang kepada BBC News Indonesia, Selasa (23/06).

Sementara itu, pengelola Masjid Nabawi dan Masjidil Haram mengunggah informasi melalui media sosial mengenai pengoperasian ibadah haji tahun ini.

Dari unggahan tersebut diketahui bahwa ada serangkaian etika bagi orang-orang yang hendak menutup ibadah haji.

Kurun lain, hanya orang-orang di kolong usia 65 tahun yang diperkenankan menjalani ibadah haji; orang yang mengidap penyakit kronis tidak diperkenankan mengikuti ibadah haji, calon jemaah harus mengikuti tes wajib; serta jemaah harus diisolasi seusai beribadah.

Pada Senin (22/06), pemerintah Arab Saudi mengumumkan ibadah haji tahun ini bakal tetap diselenggarakan dan akan dimulai pada akhir Juli. Namun, jemaah haji dari negara lain dilarang datang khusus untuk menjalani ibadah ini untuk mencegah penyebaran virus corona.

Sebelumnya, tersedia kekhawatiran bahwa ibadah haji akan dibatalkan sama sekali.

Biasanya, dalam situasi normal, ibadah haji diikuti oleh lebih dari dua juta orang.

Wabah Covid-19 telah membuat sejumlah negara untuk membatalkan transmisi jemaah haji tahun ini.

Di Indonesia, sebesar kalangan mengingatkan pemerintah agar tidak lalai dalam menjalankan kewajiban kepada para calon jemaah haji sesudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan kontingen haji tahun ini.

Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah menyatakan keputusan penghapusan tersebut perlu dikawal, khususnya terpaut pengembalian nilai manfaat atas pelunasan biaya perjalanan haji (BIPI) dan pengembalian dokumen calon jemaah.

“Jangan sampai mereka sudah kecewa tidak berangkat, lalu pengembalian uang berlarut-larut bahkan dokumen mereka hilang, ” kata Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj.

Berharap berangkat tarikh depan

Adapun penyelidik haji dan umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, mengingatkan pemerintah agar memastikan kalau jemaah haji tahun ini bisa berangkat tahun depan.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tak memberangkatkan jemaah haji tahun tersebut, untuk melindungi calon jemaah haji dan petugas dari paparan Covid-19.

Sejumlah calon himpunan haji yang sudah berusia lanjut dan telah menunggu giliran haji selama bertahun-tahun, merasa kecewa secara keputusan pemerintah melalui Kementerian Keyakinan yang membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020.

“Saya kecewa dengan keputusan tersebut tapi mau bagaimana lagi? Bani adam yang merencanakan, Yang Maha Kuasa yang menentukan.

“Saya berharap masih sehat, diberikan gaya, dan kesehatan sehingga tahun depan bisa berangkat haji, ” kata Atim calon jemaah haji dibanding Karawang yang telah menunggu putaran menunaikan ibadah haji selama delapan tahun kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Selasa (02/06).

Jemaah lain dengan juga telah menunggu selama delapan tahun untuk berangkat haji, Slamet Riyadi, tidak bisa menutup kesedihannya. Apalagi ia telah mempersiapkan segenap, mulai dari kesehatan, pakaian, tenggat perbekalan.

“Mudah-mudahan tahun depan [virus corona] lekas berlalu. Kita semua dikasih kesehatan, panjang umur dan yang ditunda sekarang mungkin tahun depan bisa bareng-bareng lagi berangkat, ” kata Slamet yang kini sudah berusia 64 tahun.

Tengah itu pengusaha dan asosiasi penyelanggara haji dan umrah berharap biar pemerintah mempertimbangkan untuk dapat mengambil pintu haji khusus.

Ratusan ribu calon jemaah haji asal Indonesia gagal berangkat

Terdapat sekitar 221. 000 calon jemaah haji asal Nusantara tahun 2020 yang gagal menuju ke Arab Saudi. Beberapa dibanding mereka mengungkapkan rasa kekecewaan.

“Kecewa sekali. Bapak delapan tahun menunggunya. Tiba-tiba tahun ini ada musibah seperti itu. Tidak bisa digambarkan, bapak sedih, ” kata Slamet Riyadi, lupa seorang calon jemaah haji.

Sementara itu Memed, calon jemaah haji dari Karawang, Jawa Barat, memahami alasan pemerintah meniadakan haji.

Ia tidak mampu membayangkan akan ada hampir kepala juta jemaah dari seluruh dunia berkumpul sehingga mustahil menerapkan adat kesehatan dan tidak terpapar virus corona.

“Tapi dengan saya kecewa kenapa waktu pembatalannya mepet sekali dan diundur-undur. Kami jadi bimbang dan ada dengan sudah melakukan pengajian dan doa, namun tidak jadi berangkat. Kecelakaan material tidak ada tapi lebih ke tekanan mental, ” sekapur Memed yang mendaftar haji di tahun 2013.

Calon jemaah lainnya, Ikhsan, telah mempersiapkan hati dan legowo dengan kesimpulan pembatalan tersebut.

“50% berharap pergi, 50% khawatir dengan kondisi di sana bagaimana belakang.

“Berangkat tidaknya itu ialah panggilan dari Allah. Haji itu banyak duit juga bisa tak berangkat, dan tidak ada harta juga bisa berangkat. Jadi saya ikhlas Mas, ” kata Ikhsan yang telah menunggu berangkat haji dari tahun 2015 menggunakan galur haji khusus.

Dia pun berharap tahun depan wabah virus corona akan menghilang dan seluruh jemaah haji dapat melakukan ibadah dengan baik dan mampu.

Pengusaha haji serta umrah: ‘Kami berharap kuota istimewa dibuka’

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Haji dan Umrah, Mucharom, berharap agar pemerintah lestari membuka koridor pada haji istimewa, yaitu bagi mereka yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi.

“Kegiatan umrah sudah berhenti semenjak akhir Februari lalu, dan saat ini haji dibatalkan. Kami berharap haji khusus dibuka agar kami sedang bisa hidup dalam berusaha serta tidak mengalami kerugian setidaknya dalam persiapan yang sudah berlangsung” cakap Mucharom.

Mucharom menambahkan, pengusaha haji dan umrah telah mengeluarkan biaya deposito untuk akomodasi dan transportasi bagi pelaksanaan haji tahun ini. Terlebih lagi, pengusaha tetap harus mengeluarkan biaya untuk mengaji pegawai, dan biaya jawatan.

Menurutnya jalur haji khusus perlu dibuka dalam bentuk mendorong kebijakan Presiden Jokowi membakar perekonomian di dunia pariwisata, salah satunya wisata religi haji.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah atau AMPHURI, Firman M Nur, berharap agar pemerintah memperhatikan nasib pengusaha usai memutuskan pembatalan haji.

“Tahun 2020 kami tak melaksanan usaha sama sekali, umrah ditutup dan haji juga. Buat itu kami minta perhatian biar diberikan stimulus supaya bisa menetap hingga tahun depan, ” sebutan Firman.

AMPHURI yang menaungi 455 pengusaha haji dan umrah kini telah melakukan diskusi secara para anggota untuk melakukan cara alternatif agar dapat menjaga keuangan perusahaan, salah satunya adalah dengan bisnis korma.

Asas pemerintah batalkan haji

Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan keputusan ini diambil karena hingga awal Juni belum tersedia resmi dari pemerintah Arab Saudi, padahal gelombang pertama ibadah haji dari Indonesia diberangkatkan pada 26 Juni mendatang.

“Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji di tahun 2020, ” ujar Fachrul Razi dalam konferensi pers, Selasa (02/06).

Keputusan itu disebutnya “pahit dan sulit”, sebab di satu sisi pemerintah telah berusaha dengan segala upaya untuk menyiapkan penyelanggaraan haji tahun ini, tapi di sisi lain negeri bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi jemaah dan petugas haji.

Risiko keselamatan & kemanusiaan menjadi prioritas pertimbangan pemerintahdi masa pandemi ini. Selain itu, ibadah haji berisiko terganggu kalau haji diselenggarakan masih dalam situasi bertambahnya kasus Covid-19 di Arab Saudi dan juga di Indonesia.

“Keputusan yang pahit ini kita yakini paling langsung dan paling maslahat bagi himpunan dan petugas kita semua, ” kata dia.

“Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji sudah melalui kajian yang benar mendalam, karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara pada dunia, termasuk di Indonesia serta Arab Saudi, dapat mengancam kesejahteraan jemaah, ” imbuhnya kemudian.

Dia menjelaskan pandemi Covid-19 yang sejak awal Maret melanda Indonesia, telah berdampak pada aspek kehidupan, termasuk pelayanan baik keagamaan di bidang penyelanggaraan ibadah haji.

Departemen Agama kemudian membentuk Pusat Kritis Haji 2020, yang diberi mandat untuk merancang, menyusun dan mengatur mitigasi krisis penyelanggaraan haji 2020.

Hingga April, tiga skema penyelanggaraan haji disiapkan, yakni:

  • Haji diselenggarakan secara normal sesuai catu
  • Haji diselenggarakan dengan pembatasan kuota
  • Penyelenggaraan haji tahun ini dibatalkan

Memasuki bulan Mei, tim fokus mematangkan dua opsi saja: pembatasan kurang lebih 50% kuota dan pembatalan ibadah haji.

Sebab tanggal 26 Juni disepakati pemberangkatan introduksi haji Indonesia, Fachrul mengungkapkan pihaknya terpaksa “menghitung mundur kecukupan masa pemberangkatan jemaah dengan segala jalan dan konsekuensinya”.

“Pihak Arab Saudi tidak kunjung mengambil akses jemaah haji dari negeri manapun, akibatnya pemerintah tidak mungkinlagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah, ” jelasnya.

Calon jemaah haji 2020 otomatis ke 2021

Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan pembatalan pemberangkatan ibadah haji ini berlaku bagi semua warga negara Indonesia, tak hanya bagi mereka yang menggunakan bagian haji, baik yang reguler serta khusus, tapi juga mereka dengan menggunakan visa haji undangan & visa khusus.

“Jadi tahun ini tidak tersedia pemberangkatan haji dari Indonesia untuk seluruh warga Indonesia, ” tegasnya.

Seiring keluarnya pembatalan ibadah haji, lanjut Fachrul Razi, jemaah haji reguler & khusus yang telah melunasi ongkos perjalanan haji atau BIPI tahun ini, akan menjadi jemaah haji tahun 2021.

“Setoran pelunasan BIPI yang dibayarkan mau disimpan dan dikelola secara terpisah oleh badan keuangan haji. Jumlah manfaatnya akan diberikan oleh Institusi Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kepada jemaah haji paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter mula-mula penyelenggaraan haji 2021, ” jelasnya.

Dia menggaris bawahi bahwa nilai manfaat tersebut akan diberikan kepada perorangan, karena nilai pelunasan BIPI berbeda, dengan nilai yang paling rendah sekitar Rp6 juta untuk jemaah dalam Aceh dengan uang muka Rp25 juta.

Sedangkan dengan paling tinggi Rp16juta untuk pemberangkatan dari Makassar.

“Jadi variasinya cukup banyak, oleh sebab itu saya garis bawahi nilai manfaatnya itu diberikan kembali kepada mereka berdasarkan jumlah pelunasan BIPI yang dia bayarkan, ” ujar Fachrul Razi.

Akan tetapi, setoran pelunasan BIPI itu juga bisa diminta kembali oleh jemaah haji jika dasar diperlukan, kata dia.

Komnas Haji: Pengawasan pengembalian kekayaan dan dokumen jemaah

Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah mendukung keputusan pemerintah meniadakan haji tahun ini. Namun, kesimpulan tersebut perlu dikawal khususnya merupakan pengembalian nilai manfaat atas pelunasan BIPI dan pengembalian dokumen bahan jemaah.

“Jangan datang mereka sudah kecewa tidak meninggalkan, lalu pengembalian uang berlarut-larut bahkan dokumen mereka hilang. Itu tak boleh terjadi. Kami akan jaga tranparansi pengelolaan uang pelunasan dikembalikan secara patut dan tidak merepotkan jemaah, termasuk dokumen, ” sekapur Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj.

Jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia, yaitu sekitar 220. 000 orang. Jika haji diizinkan, cakap Mustolih maka akan berpotensi membentuk klaster haji dalam penuluran virus corona.

“Tapi kecendekiaan ini akan membuat calon massa ada yang tidak senang. Buat itu, Kemenag harus aktif memberikan pemahaman ke jamaah melalui para-para kyai dan ustad yang menjelma pembimbing jamaah agar mereka tenang dan ikhlas, lalu ke MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam, ” katanya.

Maksudnya kata Mustolih adalah untuk menyerahkan pemahaman bahwa keputusan itu menetapkan keselamatan seluruh calon Jemaah.

Konsekuensi pembatalan yang diperhatikan pemerintah

Pengamat haji dan umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, menilai terdapat beberapa poin yang menetapkan diperhatikan pemerintah sebagai konsekuensi sebab pembatalan haji.

Prima adalah memastikan bahwa jemaah haji tahun ini dapat berangkat tarikh depan.

Kedua memperhatikan para pengusaha haji dan umrah dengan telah mengeluarkan uang untuk penyelenggaraan haji 2020 dengan pihak lantaran Arab Saudi.

“Lalu menjalin komunikasi ke publik secara baik dan menyampaikan seluruh perkembangan informasi dengan transparan dan terbuka, ” kata Dadi.

Berdasar kajian literatur dan bukti tentang pandemi di masa cerai-berai, didapat fakta bahwa penyelenggaraan haji pada masa terjadinya wabah menular telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang mana puluhan ribu menjadi korban.

Menteri Agama Fachrul menjelaskan Arab Saudi pernah menyumbat ibadah haji pada tahun 1814, 1837 dan 1858 karena wabah epidemi, 1892 karena wabah kolera, 1987 karena wabah meningitis.

“Indonesia juga sudah menutup karena pertimbangan agresi Belanda pada tahun 1946, 1947, serta 1948, ” kata Fachrul.