Kandungan Omnibus Law: Dokumen final UU Cipta Kerja belum bisa diakses publik, pakar khawatirkan ‘masuknya bab selundupan’

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah didesak segera mengambil kepada publik dokumen final Peraturan Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan pada Rapat Parpipurna hari Senin (05/10).

Seorang pakar hukum tata negara mengecap sesuai aturan, dokumen itu wajib dibuka ke masyarakat begitu disetujui.

Jika tidak, maka dikhawatirkan masuknya “pasal-pasal selundupan” dalam undang-undang tersebut.

Menyambut desakan itu, beberapa anggota Institusi Legislatif dan seorang wakil kepala DPR saling melempar tanggung jawab.

Sementara itu, hingga Minggu (11/10) malam pemerintah belum mengeluarkan maklumat tentang akses terhadap naskah undang-undang.

Para-para Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan keseriusan DPR dan pemerintah dalam menyusun dan membuat Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab sepekan setelah disahkan dalam Kerap Paripurna, Senin (05/10), masyarakat belum mendapatkan dokumen undang-undang tersebut.

Padahal kalau merujuk pada Undang-Undang tentang Pendirian Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Santun DPR, salinan dokumen akhir yang telah disetujui harus diterima sebab setiap anggota dewan tanpa melainkan dan langsung bisa diakses sebab publik.

“Harusnya di tahapan persetujuan, sudah selesai itu barang. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diapa-apain lagi. Tersebut kan enggak. Malah lebih sembrono, kita tidak tahu di mana drafnya itu. Padahal dalam peraturan diwajibkan [adanya] kejernihan, ” ujar Zainal Arifin Mochtar kepada Quin Pasaribu yang mengadukan untuk BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

Dia menjelaskan, keterbukaan dan kesenangan masyarakat mendapatkan dokumen sangat istimewa karena bisa menjadi alat pengaruh jika terjadi perubahan atas muatan undang-undang.

“Siapa yang bisa dominasi jika ada perubahan atau kudeta redaksional? ” kata Zainal.

Ia khawatir semakin lama dokumen itu di tangan DPR akan terulang kembali kasus masuknya “pasal selundupan”.

Ketakutannya tersebut merujuk pada tiga kasus, yakni adanya pasal tentang kretek di draf Rancangan Undang-Undang Kebudayaan di tahun 2015.

Kemudian adanya penambahan total pasal dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaran Pemilu pada tahun 2007.

Berantakan perubahan ketentuan dalam pasal yang mengatur usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019.

“Kasus Undang-Undang Pemilu, temuan LSM CETRO total pasal yang disetujui 315, ketika keluar jadi 320 pasal. Tersedia tambahan lima pasal. ”

“Di UU KPK yang baru, ada pasal tentang usia pimpinan KPK minimal 50 tahun. Nah, di periode huruf tertulis 40, tapi pada angka tertulis 50. Kita diskusi waktu itu. Setneg dan DPR berbeda-beda alasannya. ”

“Jadi kenapa penting ada draf akhir? Supaya tidak ada kudeta redaksional, ” katanya mempertegas.

Dalam pengamatannya pula, insiden “pasal selundupan” selalu terjadi pada peraturan kontroversial. Selebihnya, salinan dokumen tetap diberikan ketika diputuskan dalam Kerap Paripurna.

Karena itulah, ia mendesak DPR serta pemerintah membuka dokumen akhir Undang-Undang Cipta Kerja kepada publik. Sebab tahapan berikutnya yakni penyerahan undang-undang kepada presiden untuk di-undangkan, cuma urusan administratif semata.

Sehingga alasan DPR yang mengatakan masih memperbaiki kecacatan ketik atau redaksional, tidak mampu diterima.

Anggota Baleg: ‘DPR telah melanggar aturan’

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari fraksi Partai Kesamarataan Sejahtera, Bukhori Yusuf, mengaku tak bisa memastikan kapan dokumen final Undang-Undang Cipta Kerja bisa diakses publik.

Sebab hingga Minggu (11/10) malam, ia belum mendapat data jelas tentang naskah akan dibagikan kepada tiap-tiap anggota dewan.

Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Membuat Kerja, Bukhori mengatakan semestinya salinan undang-undang itu sudah di tangan anggota begitu disetujui dalam kerap persetujuan tingkat I.

Karena di dalam rapat itulah, seluruh anggota fraksi menyatakan pendapatnya dan ditandatangani sebab tiap-tiap anggota yang hadir buat selanjutnya dibawa ke Rapat Sempurna DPR.

“Atas dasar naskah itu (dalam rapat persetujuan tingkat I) dibawa ke paripurna. Apabila terjadi mutasi di paripurna baru akan tersedia perbaikan, ” imbuh Bukhori kepada BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

“Karena itu diakui atau tidak, kecil atau tidak tersinggung yang terang sudah melanggar aturan, ” sambungnya.

Bukhori mengecap ada kemungkinan tim ahli DPR masih memperbaiki redaksional undang-undang yang berjumlah hampir 1. 000 halaman itu.

“Ini kan bukan pasal yang sedikit, tapi meliputi ribuan halaman dan ribuan pasal bani. Makanya kita ingatkan sejak pembukaan, supaya lebih hati-hati dan tidak tergesa-gesa. ”

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjanjikan rancangan itu dapat diakses pada depan pekan depan atau Senin (12/10).

Tapi saat BBC Indonesia bertanya kepada Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidhowi, ia enggan berkomentar dan melempar ke pimpinan DPR. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menyerahkan persoalan tersebut ke Badan Legislasi.

“Itu porsi mereka yang di Baleg, ” kata Aziz Syamsuddin kepada BBC meniti pesan singkat, Minggu (11/10).

Sementara Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rahman juga tidak berkomentar banyak.

“Silakan ke Setjen DPR, ” katanya.

‘Publik harus bisa mengakses UNDANG-UNDANG Cipta Kerja karena mengatur keinginan hidup orang banyak’

Kendati salinan simpulan belum diperoleh, draf Undang-Undang Membikin Kerja tertanggal 5 Oktober 2020 yang berjumlah 905 halaman telah beredar di masyarakat. Hanya saja, dokumen itu disebut beberapa bagian Baleg DPR bukanlah versi final.

Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kemudian menyebut pasal-pasal yang beredar di media sosial sebagai hoaks.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Cecep Suryadi, mengatakan dokumen akhir Peraturan Cipta Kerja harus dibuka pada publik karena aturan di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Jelas sangat penting diakses publik, karena undang-undang itu mengatur hajat hidup orang banyak. Ada terkait dengan sistem tenaga kerja, kontrak, sehingga kementerian harus membuka ruang-ruang pembahasan ke masyarakat luas, ” ujar Cecep Suryadi kepada BBC News Indonesia.

“Agar masyarakat benar-benar mengetahui apa substansi yang di kandung pada undang-undang itu. ”

Ia juga menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang diperlukan agar tidak membuat kecurigaan. Terlebih, katanya, menghindari fakta yang simpang-siur.

Undang-Undang Omnibus Law Membangun Kerja berisi 11 klaster yang menggabungkan 79 undang-undang yang di dalamnya menyangkut aturan tentang ketenagakerjaan, penyederhaan perizinan, persyaratan investasi, tenggat administrasi pemerintahan.

Undang-Undang ini kendati mendapat penolakan dari buruh, akademisi, dan pegiat lingkungan karena dianggap merugikan pekerja dan merusak lingkungan demi investasi.

Penilaian ini ditolak para pejabat pemerintah.