Kasus Maria Pauline Lumowa: Pemerintah tekankan komitmen penegakan hukum, pegiat antikorupsi sebut ‘hanya seremoni, menutupi menikmati marah rakyat’

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa, buronan tersangka kasus pembobolan bank BNI senilai Rp 1, 7 triliun disebut pemerintah sebagai bukti komiten penegakan hukum.

Namun, pekerja antikorupsi menyebut hal itu jadi langkah seremoni untuk menenangkan jemaah yang geram karena pemerintah tak mampu menahan Djoko Tjandra.

Menteri Asas dan HAM, Yasonna Laoly, mengutarakan hasil koordinasi transnasional untuk ekstradisi Maria ke Indonesia menjadi contoh keseriusan pemerintah.

Ketibaan Maria sejak Serbia pada Kamis (09/07) ditandai dengan konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta dan dipimpin oleh Yasonna dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Sementara, Masyarakat Anti Manipulasi Indonesia (MAKI) mempertanyakan komitmen pemerintah yang bisa menangkap koruptor dengan telah menjadi buron selama 17 tahun itu, tetapi gagal membaca keberadaan terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra, baru-baru ini.

Pemimpin MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan ekstradisi Maria merupakan cara untuk menutupi rasa malu Menteri Yasonna setelah buron Djoko Tjandra mampu masuk dan keluar Indonesia tanpa terdeteksi, seperti yang diberitakan awal pekan ini.

Pada 2009, Djoko dijatuhi azab penjara selama dua tahun pada kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali dan uangnya sejumlah Rp546 miliar di bank itu pun menjadi rampasan negara.

Djoko, sama dengan dikatakan oleh tim kuasa hukumnya, sempat berada di Indonesia, termasuk pada 8 Juni lalu zaman mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatann. Kini dia disebut tengah berobat di Malaysia.

Keberadaannya di negeri menuai kritik terhadap Kejaksaan Agung yang didesak untuk menyuplai informasi soal buron ke bermacam-macam instansi pemerintah.

Menutupi rasa marah kaum terkait Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria yang dibawa langsung ke Indonesia oleh Menkumham Yasonna setelah Djoko Tjandra bisa masuk serta keluar Indonesia disebut Boyamin tak cukup untuk menjamin keseriusan menjamin penangkapan buron. Malah, ia mengucapkan hal itu sebagai langkah buat menenangkan rakyat.

“Harus golnya itu menjadi tertangkapnya Djoko Tjandra. Kalau dalam jejak ini hanya seremoni, melacak layang-layang putus seperti anak mungil. Itu aja , saya harus komentar itu.

“Kalau rakyat marah, terus tiba-tiba membuat kegiatan yang seakan-akan itu menutupi rasa marah rakyat. Dan selalu begitu. Tidak ada konsistensi untuk penegakan hukum yang betul-betul untuk keseimbangan bagi negara, ” tutur Boyamin kepada BBC News Indonesia meniti telepon, Kamis (09/07).

Ia menambahkan kalau dengan ekstradisi Maria, yang sudah 17 tahun lebih menjadi target, justru menunjukkan pemerintah semestinya bisa lebih serius dalam upaya penegakan hukum.

“Kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa ini membuktikan jika pemerintah sedia serius maka akan bisa menangkap buron sehingga semestinya pemerintah akan bisa menangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, Honggo Wendratno dan buron-buron kakap lainnya, ” kata Boyamin.

Maria, yang ternyata telah menjadi warga negara Belanda sejak 1979, merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp satu. 7 Triliun lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Menurut data dengan dilaporkan Kompas. com , Maria termasuk diantara pelaku korupsi dengan nilai jarahan tersebar di Indonesia yang melarikan muncul.

Selain perempuan berusia 62 tahun itu, ada pula nama Eddy Tansil, terkait kasus kredit terhambat Bapindo, dengan nilai jarahan Rp9 triliun; Eko Adi Putranto, terkait kasus korupsi BLBI dengan ukuran jarahan Rp2, 659 triliun, Adrian Kiki Ariawan dengan nilai jarahan Rp1, 5 triliun; dan David Nusawijawa dengan nilai jarahan Rp1, 2 triliun, juga dari kasus BLBI.

Secara akumulatif, nilai total dari kasus-kasus itu mencapai lebih dari Rp 14. 3 Triliun.

‘Proses panjang’

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam temu pers di Bandara Soetta Kamis (09/07) mengatakan ekstradisi Maria adalah hasil proses yang panjang dari koordinasi antara lembaga dan negosiasi dekat satu tahun. Satu diantara alasannya merupakan karena status Maria yang tidak warga negara Indonesia.

Maria ditangkap oleh otoritas hukum Serbia dalam 16 Juli 2019 di bandara di Beograd, Serbia, berdasarkan red notice Interpol bertanggal 23 Desember 2003.

Pengacara yang mendampingi Maria di Serbia, kata Yasonna, berkali-kali melakukan jalan hukum untuk mencegah ekstradisi. Periode penahanan Maria bahkan hampir sudah, sehingga pemerintah meningkatkan intensitas perjanjian, tambahnya.

“Jadi proses panjang itu tentunya harus kita penuhi berantakan proses hukumnya harus kita penuhi. Dan setelah kita lihat bahwa masa penahanannya sudah mulai berakhir, 1 Juli, maka dari pokok bulan yang lalu kita memajukan intensitas. Makanya ada surat kita meminta percepatan proses ekstradisi di bulan September, ” kata Yasonna.

Dia mengatakan bahwa pemerintah melaksanakan high-level diplomacy untuk menunjukkan komitment pada kejadian itu.

Kordinasi itu, jelasnya Yasonna, membabitkan Kementerian Luar Negeri, Polri, Jaksa Agung dan BIN. Lebih teristimewa, ia mengatakan bahwa pencapaian ekstradisi Maria akan menjadi contoh untuk penanganan kasus koruptor buron yang lain.

“Pak Menkopolhukam udah menyampaikan kepada ana sebelum berangkat: Jalankan. Penegakan lembaga harus ditegakkan. Dan, sampaikan, jika ini berhasil ini menjadi meniru bagi kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk yang lain, ” ujarnya.

Bagaimana upaya pemerintah ke depan?

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kebijakan, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengutarakan akan mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor (TPK) untuk menangkap terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra.

Meniti pernyataan video, Mahfud mengungkap kejadian itu seusai bertemu dengan peserta Kantor Staf Presiden (KSP), Polri, Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejagung dalam kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (08/07)

“Kita itu punya tim pemburu koruptor, ini mau kita aktifkan lagi, ” ujar Mahfud pada keterangan persnya, Rabu (08/07).

Ia menjelaskan TPK itu akan beranggotakan arahan Polri, Kejagung dan Kemenkumham dan di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Mahfud menambahkan pemerintah berencana memperpanjang payung hukum untuk mendirikan kembali tim itu.

TPK dilaporkan terbentuk di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 dengan tujuan menangkap koruptor, terutama dengan kabur ke luar negeri dan menyelamatkan aset negara.

“Kita optimis kalau Djoko Tjandra ini lekas atau lambat kita tangkap, ” kata Mahfud.