Kebebasan berekspresi tahun 2020 ‘makin tertinggal karena represi aparat’, pemerintah klaim perlindungan HAM ‘sudah jelas serta tetap kokoh’

Kebebasan berekspresi & berpendapat di Indonesia sepanjang tarikh 2020 mengalami kemunduran karena kesibukan represi aparat kepolisian, berdasarkan Pesan Hari HAM Internasional yang dikeluarkan LSM Kontras.

Kemunduran tersebut, menurut Kontras, terlihat dari penangkapan ribuan orang dan kekerasan terhadap ratusan orang dalam aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law dalam berbagai daerah.

Kontras juga mengecap kekerasan oleh aparat polisi berkolerasi dengan penempatan 32 petinggi Polri menjadi pejabat negara.

Pemerintah menampik tudingan itu dan mengklaim Pemimpin Joko Widodo tetap berkomitmen menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, memproyeksi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kejadian kebebasan berekspresi dan berpendapat tahun depan akan semakin jauh dari harapan.

Fatia mengatakan tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengevaluasi tindakan represi aparat polisi di peristiwa unjuk rasa penolakan Omnibus Law.

Staf Riset dan Pengumpulan Kontras, Danu Pratama, mencatat tersedia 4. 555 orang ditangkap dengan sewenang-wenang dan 232 orang menemui luka-luka dalam 87 aksi muncul rasa penolakan UU Cipta Kegiatan di berbagai daerah.

Namun Polri tidak pernah menindak anggotanya yang terbukti melakukan kekerasan. Pun, Pemimpin Jokowi tidak berupaya untuk mengevaluasi institusi kepolisian.

Padahal jika dibiarkan, kekerasan oleh aparat akan berulang tahun depan, kata Danu.

“Ketika tidak ada yang diproses secara hukum, dapat dipastikan kekerasan yang terjadi di tahun 2020 bakal berulang tahun depan dengan rumor yang lain, ” ujar Staf Riset dan Dokumentasi Kontras, Danu Pratama, dalam konferensi pers maya di Jakarta, Kamis (10/12).

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, juga mengatakan masifnya kesibukan represi aparat kepolisian terhadap asosiasi sipil yang mengkritik kebijakan negeri yang kontroversial tak lepas lantaran penempatan 32 petinggi Polri dalam pemerintahan.

Pengamatannya, penempatan itu dengan langsung atau tidak memengaruhi kecendekiaan internal Polri.

“Kalau kami sebutnya mungkin dwifungsi ABRI sudah tak ada tapi sekarang muncul multifungsi Polri karena bergerak di bervariasi lini, ” imbuh Fatia.

Sebab itu, ia mendesak Kompolnas lekas mengevaluasi institusi kepolisian.

‘Polisi kudu jadi aparat negara yang lurus’

Senada dengan Kontras, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai pertanggung jawaban Polri arah kekerasan yang dilakukan anggotanya tak pernah tuntas.

Selain karena tak ada pengawasan yang ketat sebab Kompolnas, pemerintah sengaja memanfaatkan kekuatan polisi untuk mengamankan kebijakan pemerintah.

“Saya tidak yakin kemauan pemerintah buat melepas kepolisian karena kepolisian benar istimewa perannya dalam politik. Masa era reformasi dwifungsi ABRI dipangkas, Polri jadi alat yang istimewa dimainkan di ranah politik, ” tukas Bambang Rukminto.

“Padahal polisi kudu benar-benar menjadi aparat negara yang tegak lurus bukan hanya instrumen kekuasaan. ”

Menurutnya, cara untuk memutus kebengisan oleh polisi dengan merevisi kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar lebih kuat dan independen.

Peristiwa lain, pemerintah harus tegas pada Undang-Undang Polri yang melarang bagian polisi aktif untuk menduduki lembaga di luar institusi seperti komisaris di BUMN atau menjadi pekerja di pemerintahan.

“Jabatan negara yang diisi anggota kepolisian (aktif/non aktif) bisa memunculkan konflik kepentingan pada penegakkan hukum. Ini yang menjadi akar tidak tuntasnya kekerasan petugas polisi bila menyangkut kepentingan negeri. ”

Seperti apa evaluasi Kompolnas?

Anggota Kompolnas, Poengky Indarti, menilai tindakan penjaga sudah benar dalam menindak lagak unjuk rasa penolakan Omnibus Law karena berhasil menghalau pelajar buat ikut dalam demonstrasi yang menurutnya tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Penangkapan terhadap ribuan orang pengunjuk rasa, juga disebut Poengky dilakukan pada “kelompok yang diduga melakukan aksi pidana”.

“Karena mereka (pelajar) bukan karakter yang paham apa yang diteriakkan. Kalau kaitan dengan kebebasan berpendapat, itu harus orang yang ngerti. Jika orang nggak paham dan dimobilisir itu namanya kecelakaan, kekerasan, ” ujar Poengky.

Dia juga meragukan bahan Kontras yang menyebutkan ratusan orang luka akibat tindakan kekerasan alat polisi.

“Luka itu karena dipukul polisi atau luka karena tempat lari takut ditangkap kemudian tersandung? ”

Kendati demikian, ia menyarankan kepada korban represi aparat polisi agar segera melapor ke pengawas internal Polri untuk ditindak.

Ia mencontohkan kepala kasus seorang dosen di Sulawesi Selatan menjadi korban kekerasan alat saat aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law.

Tapi sejauhmana kesibukan ke anggota polisi, ia tidak mengetahui.

Adapun evaluasi tahunan Kompolnas, mayoritas terkait dengan penanganan urusan kriminal yang pelayanannya berlarut-larut.

‘Presiden Jokowi jamin hak asasi manusia’

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menampik anggapan bahwa pemerintah abai terhadap kekerasan negara.

Introduksi dia, komitmen Presiden Jokowi di menjamin hak asasi manusia “sudah jelas dan tetap kokoh”.

“Bilamana ada kekerasan yang dilakukan abdi terhadap warga sipil, silakan lapor, ” tutur Donny Gahral.

Ia mengutarakan kendati indeks hak sipil serta politik di Indonesia menurun tapi tidak bisa serta merta dikaitkan oleh tindakan represif aparat.

Karakter persekusi itu dilakukan oleh “aktor non-negara”.

“Jadi secara umum demokrasi kita cukup baik. Lihat saja pengamalan Pilkada serentak yang berjalan damai-damai saja. ”

Sementara mengenai penempatan puluhan petinggi Polri di pemerintahan, menurutnya, tidak berpengaruh pada kebijakan privat Polri.

Pun, tidak membuat paras pemerintahan identik dengan kekerasan.