KPK tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan telah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Hal itu disebutkan Pengantara Ketua KPK, Nurul Ghufron.

“Benar, ” kata Ghufron kepada BBC News Indonesia, pada Rabu (25/11), ketika ditanya perihal penangkapan Edhy Prabowo.

Dalam wawancara dengan Kompas TV, Nurul Ghufron mengatakan ada lima penguasa yang ditangkap, termasuk Edhy Prabowo dan dua pejabat tinggi KKP.

Ditanya apakah itu berkaitan dengan sangkaan korusi ekspor benih lobster ataupun benur, Ghufron mengamininya.

“Benar berkaitan secara ekspor benur, ” ujarnya, seraya mengatakan bahwa rincian terkait penangkapan akan disampaikan resmi oleh KPK pada Rabu (25/11).

Lebih jauh, Ghufron mengatakan Menteri Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, pada Rabu (25/11) sekitar pukul 01. 23 dini hari WIB.

Pada 19 November lalu, situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut Menteri Edhy Prabowo bertolak ke Amerika Konsorsium untuk memperkuat kerja sama bagian kelautan dan perikanan dengan lengah satu lembaga riset di AS. Kerja sama ini disebut di dalam rangka mengoptimalkan budidaya udang secara berkelanjutan di Indonesia.

Menteri Edhy disebutkan mengunjungi Oceanic Institute (OI) di Honolulu, Negara Bagian Hawaii. OI merupakan organisasi penelitian dan perluasan nirlaba yang fokus pada buatan induk udang unggul, budidaya laut, bioteknologi, dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Lembaga ini afiliasi dari Hawai’i Pacific University (HPU) sejak 2003.

Ekspor benur

Pada Mei lulus, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mencabut aturan larangan ekspor benih lobster yang sempat dibuat oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Pencabutan itu diatur menggunakan Peraturan Menteri (Permen) No 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah RI.

Dua bulan kemudian, majalah Tempo merilis laporan yang menyebutkan bahwa KKP telah memberikan izin kepada 30 perusahaan untuk melakukan ekspor benur.

Tempo juga mengecap bahwa sejumlah kader partai diduga berada di belakang perusahaan-perusahaan itu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan laporan majalah Waktu tersebut dengan mengatakan penerbitan izin dilakukan oleh tim yang dibentuk kementerian “sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditata yang tertuang dalam Juknis (petunjuk teknis)”.

Artikel ini akan terus diperbarui