Kudeta Myanmar: ‘Kami tak sedia kembali ke masa suram di bawah diktator, ‘ kata anak-anak muda pada jantung aksi protes

6 Maret 2021, 08: 41 WIB

Anak-anak muda di Myanmar mengatakan mereka “tak mau kembali ke masa gelap di bawah diktator”, dalam gerak laku protes menentang kudeta militer yang disebut pengamat mampu lebih parah dari kegemparan Indonesia pada Mei 1998.

Semangat menentang kudeta militer mereka tunjukkan dengan tetap turun ke jalanan pada Jumat (05/03), perut hari setelah Myanmar menyaksikan hari paling berdarah, dengan 38 orang meninggal terkena peluru tajam aparat.

Sejak korban jiwa tiba berjatuhan pada Minggu (28/02), jumlah total korban meninggal sudah lebih dari 50 orang.

Gelombang protes besar-besaran mulai muncul beberapa keadaan setelah militer melancarkan kudeta dan menahan Aung San Suu Kyi serta pemimpin sipil lain pada satu Februari.

Anak-anak muda ini menyuarakan pesan yang sama, mereka hendak berjuang agar bisa tumbuh di alam demokrasi.

Ma Thandar termasuk dalam antara ribuan anak muda di Yangon yang turun ke jalan. Nama-nama di laporan ini bukan nama sebenarnya untuk menjaga kebahagiaan.

“Alasan saya bergabung adalah karena saya termasuk orang yang menderita di kolong diktator sejak saya muncul. Kami telah memiliki demokrasi dan saya tidak mampu membayangkan sejarah berulang. Kami tak bisa membayangkan balik ke masa gelap. Aku tak mau generasi berikutnya hidup seperti kami, ” kata Ma Thandar kepada BBC News Indonesia.

Pemerintahan sipil di Myanmar baru dimulai pada 2011, mengakhiri hampir 50 tarikh pemerintahan militer.

Di pemilu pertama Myanmar dalam 2015, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai arahan Aung San Suu Kyi, menang besar dan demikian pula halnya pada November 2020 lalu, kemenangan yang tak diterima oleh benteng militer.

Junta militer Myanmar tidak mengindahkan seruan Perhimpunan Negara Asia Tenggara, ASEAN, dan negara-negara lain untuk menahan diri setelah puluhan korban jatuh akibat pelor tajam.

Kusukuan sangat kuat, kecurigaan antaragama tinggi

Pengamat urusan hubungan internasional Dinna Prapto Raharja mengatakan perkembangan pada Myanmar dapat lebih berat dibandingkan kerusuhan di Nusantara pada Mei 1998.

“Dalam perkembangan terakhir, sudah ada isu bahwa militer sebenarnya sudah tidak solid, sudah terbentuk faksi-faksi, makanya faksi yg kuat memilih buat lebih keras menggunakan senjata, ” kata Dinna, pekerja dan pengajar Hubungan Global dari Synergy Policies, kepada wartawan BBC News Nusantara, Endang Nurdin.

“Tetapi sebab NLD belum berhasil mengabuk satupun faksi militer itu, risikonya adalah pertumpahan darah yang saya khawatirkan lebih buruk daripada Indonesia tarikh 1998. Mungkin malah bertambah buruk daripada Indonesia 1965, ” imbuh Dinna dengan pernah menjadi wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights daripada 2016-2018.

Demo reformasi mahasiswa 1998 berkembang menjadi kekacauan besar di sejumlah praja besar termasuk Jakarta, Zona dan Solo. Saat tersebut menurut kepolisian, jumlah target yang meninggal di Jakarta saja mencapai 200 orang.

Namun, Dinna mengucapkan kondisi di Myanmar jauh lebih buruk dibandingkan Indonesia dulu.

“Di Myanmar belum terbangun konsensus nasional tentang identitas negara, masih benar kuat kesukuannya dan partai-partainya pun berbasis suku, prasangka antar agama masih sangat tinggi, dan ada negeri2 asing yang investasinya diuntungkan oleh kubu militer, katanya lagi.

Negara totaliter, ekonomi buruk

Dalam satu video yang dikirimkan ke BBC News Indonesia oleh seorang demonstran di Myanmar, tampak anak-anak muda menggunakan tripleks tipis sebagai perisai serta topi plastik yang normal digunakan pekerja bangunan pada menghadapi aparat.

Aparat memakai peluru karet, gas tirta mata, dan peluru garang dalam membubarkan massa.

U Aung Tun, yang mengirimkan video tersebut, sempat dikejar aparat namun berhasil kembali ke rumahnya dengan terlepas.

“Kami tak mau berada di bawah kediktatoran. Beberapa besar generasi kami & yang berada di atas kami, tahu persis dengan jalan apa buruknya. Inilah peluang final kami. Bila kami beristirahat sekarang, hidup akan berantakan balau, ” kata U Aung Tun yang status di Yangon.

Cecep Yadi, WNI yang tinggal dalam pusat kota Yangon, menyaksikan demonstrasi ini setiap keadaan dalam beberapa pekan belakang.

“Saya berkomunikasi dengan teman-teman saya yang warga Myanmar dan ikut berdemonstrasi, semuanya memberi jawaban yang hampir sama, mereka ingin demokrasi, mereka tidak mau sedang hidup bernegara di bawah diktator militer, ” rencana Cevep.

“Melihat antusiasme & semangat para demonstran di Myanmar, membuat saya ngerasa salut dengan orang Myanmar, terutama generasi mudanya. Itu menghadapi kudeta yang cukup terjadi dengan tetap mengutamakan persatuan dan kemanusiaan. Itu melakukan demonstrasi, orasi di jalan secara besar-besaran, akan tetapi berusaha tertib dan tenang, ” imbuhnya.

Tekanan dengan dirasakan anak-anak muda tersebut sempat diamati oleh Eni Mulia, Direktur Perhimpunan perluasan media Nusantara, yang datang ke Myanmar sekitar besar tahun lalu.

“Teman-teman pewarta muda yang saya temui mengatakan mereka sangat ingin bisa bekerja dengan tenang dan bebas. Pemerintah & aparat sudah mengontrol jalan dengan kekuasaan mereka semenjak lama sebelum kudeta. Kemerdekaan pers benar-benar di bercak yang terendah. Itu zaman saya berkunjung pada 2019.

“Apalagi sekarang, sejak kudeta terakhir ini, ” sirih Eni.

Sementara pengamat ikatan internasional, Dinna Prapto Makmur, mengatakan kondisi di bawah tekanan dengan perekonomian buruk membuat anak-anak muda semakin terdorong untuk melakukan penolakan.

“Saya tidak terkejut dengan perkembangan bahwa banyak bani muda yang terlibat di dalam gerakan pembangkangan sipil dalam Myanmar. Sebenarnya protes mahasiswa pernah berkali-kali muncul sebagai bentuk kekecewaan mereka sebab negara yang totaliter namun ekonominya buruk, pekerjaan tak tersedia, lulusan sulit memperoleh pekerjaan.

“Kita masih mempertimbangkan kejadian tersebut sebagai tindakan 8888 di tahun 1988 yang ditumpas sangat ceroboh sekaligus diakhiri dengan kudeta berdarah, ” kata Dinna.

Kurang dari 72 jam setelah militer melakukan kudeta pada tanggal 1 Februari lalu, orang Myanmar mengeluarkan kemarahan dan frustasi terhadap militer melalui media baik paling populer, Facebook.

Pembangkangan sipil mulai muncul pada dunia siber dan mempertemukan semua kalangan, mulai dibanding dokter, perawat, guru, negara sipil negara dan apalagi polisi.

Aksi protes lalu segera berpindah dari jalan sosial ke jalanan.

Lebih dari dua minggu setelah kudeta, demonstrasi anti-kudeta terus berkembang, sampai keadaan berdarah pertama pada Minggu, 28 Februari lalu.

Militer tidak hanya menggunakan peluru karet, meriam air & gas air mata untuk membubarkan massa, namun serupa peluru tajam. Rabu (03/03) lalu, Myanmar menyaksikan keadaan paling berdarah dengan korban meninggal 38 orang serta secara total korban meninggal lebih dari 50 karakter.

Mereka yang berada dalam jantung protes ini ialah Generasi Z, mereka yang lahir pada akhir 1990-an dan 2012. Generasi dengan menolak kembali ke kurun militer setelah sempat merasakan singkat demokrasi.

Myanmar balik ke pemerintahan sipil di dalam 2011, setelah hampir 50 tahun berada di lembah militer.

Pemilihan ijmal pertama pada 2015 dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD arahan Aung San Suu Kyi. NLD kembali menang gede pada pemilu November morat-marit, namun ditentang oleh tentara.

Siapa Generasi Z Myanmar?

Sejarawan Myanmar, Thant Myint-U, merekam baru-baru ini di Financial Times bahwa baik tentara dan Aung San Suu Kyi serta partai NLD patut disalahkan.

Ia mengutarakan generasi muda akan mampu mengubah arah negara.

Generasi Z Myanmar mencakup demografi yang cukup luas, termasuk para-para dokter, perawat, seniman, banjir, para guru dan para-para aktivis lain.

Mereka memiliki aspirasi berbeda. Para demonstran juga mendapatkan dukungan daripada selebritas termasuk para aktor, musisi dan blogger.

Sementara warga Burma dengan tinggal di luar daerah juga memainkan peranan penting dalam mendukung protes melalui media sosial.

Kenangan buruk demonstrasi 1988

Keberanian yang ditunjukkan para demonstran ini lahir walaupun ada kenangan membatalkan dalam kekerasan selama kudeta militer pada 1988.

Para pengunjuk rasa menyadari bahwa militer dapat melakukan penahanan semena-mena dan militer apalagi dilaporkan merencanakan untuk menerapkan “hukum keamanan siber”, sehingga menyulitkan demonstran mengatur penentangan melalui internet.

Sejak timbulnya korban pada Minggu (28/02), militer menggunakan kendaraan selongsong baja di Yangon dan sejak itu jumlah demonstran di jalan-jalan agak redup.

Para pakar mengatakan, gerakan yang terjadi di Myanmar sekarang ini serupa dengan protes pada 1988.

Tetapi kemarahan saja tidak pas.

Pengamat politik Min Zin, baru berusia 14 tahun saat bergabung dalam penolakan tahun 1988. Ia era ini tinggal di isolasi dan menjadi pengamat.

Belum lama ini, Zin mengatakan pada New York Times bahwa “tekanan publik saja tak akan membuka jalan untuk transisi politik”.

“Tanpa desain yang dipikirkan mendalam buat mencapai tujuan konkret, segera atau lambat, kami hendak selalu berakhir dengan bertemu represi, di bawah bentuk pemerintahan militer, ” katanya.