Kudeta Myanmar: Mengapa China halangi PBB kutuk langkah militer mengambil mendaulat kekuasaan?

2 jam yang lalu

Pemerintah China menghalangi Dewan Ketenangan PBB mengeluarkan pernyataan untuk menyumpahi kudeta militer di Myanmar.

Dewan Keamanan PBB menggelar rapat terkait Myanmar, Selasa (02/02). Namun mereka gagal menyepakati pernyataan bersama sebab China menolak memberikan persetujuan.

Dukungan China terhadap pernyataan bersama itu vital karena mereka memiliki hak membatalkan sebagai anggota permanan Dewan Kebahagiaan PBB.

Sebelum rapat digelar, Utusan Istimewa PBB untuk Myanmar, Christine Schraner mengutuk keras kudeta yang terjadi usai militer menolak mengakui buatan pemilu November lalu.

Schraner mengatakan situasi yang terjadi pada Myanmar saat ini merupakan kesusahan bagi Partai Liga Nasional buat Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kii yang memenangkan pemilu.

Adapun G7, kaum berisi negara-negara dengan ekonomi lulus, yaitu Kanada, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Italia, Jerman, & Uni Eropa, menyatakan sangat mencemaskan demokrasi di Myanmar.

“Kami menyerukan kepada militer untuk segera mengakhiri suasana darurat, memulihkan kekuasaan kepada negeri yang dipilih secara demokratis, membebaskan semua yang ditahan secara tak adil, dan untuk menghormati hak asasi manusia serta supremasi lembaga, ” begitu pernyataan resmi G7.

Mengapa China menghalangi langkah PBB?

“Melalui kebijakan luar negeri yang bisa dianggap manipulatif, China tampaknya memberi petunjuk bahwa mereka diam-diam mendukung, jika tidak mau dibilang mendukung dengan tegas, tindakan para jenderal tersebut, ” kata pakar Myanmar pada Universitas Nasional Singapura, Elliott Prasse-Freeman.

“Mereka seperti ingin menyatakan bahwa tersebut adalah masalah internal Myanmar dan yang mereka saksikan adalah penguraian kabinet, sebagaimana yang dikabarkan media massa milik pemerintah China. ”

Baik menurutnya pernyataan PBB tidak akan berdampak langsung, Elliott menyebut kelakuan itu bisa menjadi langkah pertama untuk menyatukan respons internasional kepada kudeta di Myanmar.

“Itu tampaknya tidak akan terjadi, ” ujarnya.

“Sikap China kepada kudeta ini konsisten dengan semesta skeptisisme mereka terhadap intervensi global, ” kata Sebastian Strangio, setia dan editor isu Asia Tenggara di The Diplomat.

Selama kurang hari terakhir, China menyebut sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan di Myanmar.

Walau secara strategis mendapatkan keuntungan dari pengasingan Myanmar oleh Barat, menurut Strangio, tidak berarti China menyetujui kudeta itu.

“China memiliki hubungan yang pas baik dengan Partai NLD dan berinvestasi banyak untuk membangun ikatan dengan Aung San Suu Kyi.

“Dengan kembalinya militer ke puncak kekuasaan, sebenarnya China kini kudu berurusan dengan institusi di Myanmar yang secara historis paling mencurigai mereka, ” kata Strangio.

Di mana Aung San Suu Kyi sekarang?

Pra kudeta, Aung San Suu Kyi memimpin pemerintahan yang memenangkan pemilu. Publik tidak lagi melihatnya sejak aparat militer menahannya, Senin (01/02) pagi lalu.

Puluhan orang lainnya juga masih ditahan, termasuk Presiden Win Myint, anggota komite pusat Partai NLD, dan pengacara pribadi Suu Kyi. Mereka dilaporkan dijadikan benduan rumah.

Partai NLD menuntut militer cepat membebaskan pimpinan mereka. Mereka pula meminta militer menerima hasil pemilu November lalu. Dalam ajang itu, NLD memenangkan lebih dari 80% suara.

Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat mengatakan gagal menghubungi tentara Myanmar. Namun AS secara sah menyatakan pengambilalihan kekuasaan di Myanmar itu sebagai kudeta.

Dengan kehormatan itu, AS tidak dapat lagi membantu pemerintahan Myanmar secara langsung, meski sebagian besar bantuan mereka biasanya disalurkan kepada organisasi non-pemerintah.

Bon Eropa, Inggris, Australia dan sebesar negara lainnya juga mengutuk pengambilalihan oleh militer itu.

Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, dikendalikan angkatan bersenjata hingga 2011. Pada tahun itu, pemerintahan sipil mengendalikan Myanmar sesudah pemilu pertama dalam kurun puluhan tahun.

Bagaimana situasi di Myanmar?

Kekuasaan negeri kini diserahkan kepada panglima tertinggi, Min Aung Hlaing.

Sebelas menteri dan wakil menteri, termasuk pada bidang keuangan, kesehatan, dalam negeri dan luar negeri, diganti.

Dalam rapat pertama kabinetnya, Selasa (02/02), Min Aung Hlaing berulang kali menyebut bahwa pengambilalihan kekuasaan itu “tak dapat mereka dihindari”.

Setelah kudeta, sebagian besar wilayah Myanmar terpantau nisbi tenang. Pasukan militer berpatroli di semua kota besar. Mereka selalu memberlakukan jam malam.

Myanmar memiliki cerita panjang pemerintahan militer. Banyak orang di negara itu masih memikirkan kudeta yang pernah terjadi sebelumnya.

Selasa malam, warga ibu kota Myanmar, Yangon, membunyikan klakson mobil serta memukul panci di jalanan buat menunjukkan protes terhadap kudeta.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Sekelompok aktivis menyerukan kampanye pembangkangan sipil. Mereka membuat grup Facebook untuk mengatur strategi.

Pekerja medis dalam 70 rumah sakit di kira-kira kota dilaporkan berhenti bekerja sebagai protes terhadap kudeta. Mereka pula menyerukan kepada militer untuk tercampak Suu Kyi.

Adapun, ratusan pekerja medis lainnya, termasuk dokter senior, mengikuti dalam “gerakan Pita Merah”. Mereka mengenakan pita merah di pakaian mereka untuk menunjukkan bahwa mereka menentang kudeta.

Di internet, penuh orang yang mengubah gambar profil media sosial mereka menjadi warna merah.

Beberapa petugas medis juga mencantumkan simbol seperti pita hitam jadi protes tanpa suara.

Sekilas tentang Myanmar

Myanmar adalah negeri berpenduduk 54 juta jiwa yang berbatasan langsung dengan Bangladesh, India, China, Thailand, dan Laos.

Pemerintahan Myanmar dikuasai militer dari 1962 mematok 2011. Kebijakan mereka yang dituduh menindas warga sipil menuai bidasan dan sanksi internasional.

Aung San Suu Kyi selama bertahun-tahun mengkampanyekan pembaruan demokrasi. Liberalisasi Myanmar akhirnya secara bertahap dimulai pada tahun 2010, walau saat itu pengaruh tentara masih cukup besar.

Pemerintahan yang dipimpin oleh Suu Kyi berkuasa sejak pemilu yang berlangsung bebas tahun 2015.

Namun pendekatan keras militer terhadap warga Muslim Rohingya membuat keretakan hubungan Suu Kyi dan komunitas internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan ribu warga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh serta sejumlah negara lain.

Bagaimanapun Suu Kyi tetap populer di Myanmar. Partainya menang telak dalam pemilu November lalu. Namun militer kembali turun tangan untuk mengambil alih kekuasaan.