LSM Setara tantang Menag Yaqut buktikan ucapan beri perlindungan kelompok Syiah dan Ahmadiyah, Kemenag janji aktif dialog

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mendapat tantangan dari LSM Setara untuk membuktikan ucapannya buat melindungi kelompok minoritas, seperti Syiah dan Ahmadiyah.

Tantangan itu bisa dimulai dengan mencabut Tulisan Keputusan Bersama (SKB) Tiga Gajah yang melarang ajaran Ahmadiyah dan menindak kelompok yang memicu kekerasan terhadap Syiah, kata peneliti dalam Setara Institute.

Namun belakangan, gajah agama mengklarifikasi perkataannya tersebut dengan mengatakan bukan melindungi jemaah Syiah dan Ahmadiyah melainkan melindungi itu sebagai warga negara.

Sementara itu, Pengantara Menteri Agama, Zainut Tauhid, membicarakan pihaknya akan memfasilitasi adanya mediasi terhadap kelompok yang berbeda pendirian agar mencapai solusi.

Perkataan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang ingin mengafirmasi sah beragama Ahmadiyah dan Syiah bukan suatu hal yang istimewa, patuh juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiana.

Baginya, pernyataan itu adalah sesuatu yang sepatutnya diutarakan pejabat negara.

“Kami melihatnya wajar saja, mengapresiasi tapi tidak terlalu berlebihan apalagi berekspektasi tinggi, ” ujar Yendra Budiana kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (27/12).

Namun serupa itu, kalaupun niat itu akan dilaksanakan, langkah terbaik yang bisa dilakukan yakni dengan membuka “ruang perjumpaan” dengan berbagai kelompok agama yang difasilitasi Kementerian Agama.

Tapi pertemuan itu, kata Yendra, bukan ditujukan buat mendiskusikan keyakinan Ahmadiyah, melainkan bersama-sama berkontribusi pada ‘persoalan bangsa’.

“Misalnya bagaimana bersama-sama saling membantu di tengah pandemi Covid-19 atau bagaimana memberantas pandemi radikalisme. Harusnya semua agama berpadu, karena esensi beragama memberikan solusi. Kalau kelompok agama hanya bicarakan keyakinan, itu jauh dari dasar, ” sambungnya.

Menurut Yendra, kegiatan bersama-sama lebih bermakna ketimbang dialog di atas meja. Sebab, munculnya prasangka bahkan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah dikarenakan tidak adanya keterlibatan bersama-sama.

“Itu jauh lebih mengakar ketimbang hanya di elite. Kami tidak meminta apa-apa, minta dibangun masjid juga tidak. Bisa berkontribusi itu sudah cukup. ”

Senada dengan Yendra, tokoh Syiah Indonesia Muhsin Labib, berkata tidak ada yang mutakhir dari pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Hanya saja, ia berharap kepada ketua umum Gerakan Pemuda Ansor tersebut agar menjalankan moral undang-undang dasar yang menjamin privilese berkeyakinan dan beragama semua awak negara.

“Semoga pemegang amanat bisa melaksanakan tugasnya termasuk memberikan perlakuan yang setara kepada setiap awak negara apapun keyakinan, etnik dan afiliasi politiknya, ” tutur Muhsin Labib kepada BBC News Indonesia.

Apa yang bisa dilakukan Menag?

Direktur Riset Sepadan Institute, Halili Hasan, menyebut cara untuk menyelesaikan persoalan kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia harus dilakukan dengan cermat dan “tidak berkoar-koar”.

Sebab tensi penolakan terhadap warga Syiah dan Ahmadiyah telah sangat tinggi dan berlangsung lama.

Ia mencontohkan bagaimana warga Ahmadiyah tinggal di pengungsian Wisma Transito, Mataram, selama 14 tahun sejak kasus penyerangan tahun 2006 kelam.

Kemudian, warga Syiah di eksodus asrama Sidoarjo, Jawa Timur, semasa delapan tahun.

“Ini harus dikerjakan dalam senyap dan tidak mengusik, tapi efektif, ” imbuh Halili Hasan kepada BBC News Indonesia.

Baginya, jika Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berkukuh pada pernyataannya untuk melindungi setiap warga negeri tanpa kecuali, maka hal tersebut harus dibuktikan dengan menindak kelompok-kelompok yang memicu persekusi terhadap Syiah dan Ahmadiyah.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript ataupun coba di mesin pencari asing

Kegiatan selanjutnya, mencabut regulasi yang memantik terjadinya diskriminasi seperti Surat Kesimpulan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai larangan ajaran Ahmadiyah.

“SKB 3 Menteri itu harus dicabut sebab itu jelas-jelas memicu terjadinya sejenis banyak penyegelan, perusakan, penyerangan serta pembubaran kegiatan-kegiatan mereka. Ini positif harus dilakukan Menag. ”

“Untuk Syiah, kelompok muslim yang memicu ketegangan atau menolak harus ditindak, ” jelas Halili.

Kemudian, mengembalikan warga Ahmadiyah dan Syiah yang tinggal di pengungsian ke rumahnya.

Dengan dasar Yaqut sebagai ketua umum Tindakan Pemuda Ansor yang pro terhadap kelompok minoritas, kata dia, dalam tiga tahun persoalan terhadap grup minoritas semestinya bisa terselesaikan.

“Dengan catatan, dia harus mampu melayani manajemen strategi. Eksekusi kebijakan di dalam tiga tahun ke depan, bicaralah dengan banyak orang tentang apa yang mau dia kerjakan. ”

“Karena ekspektasi sangat besar dari jemaah dan kaum minoritas, tapi masalah umat beragama di Indonesia betul kompleks dan banyak karena telah berdekade-dekade, ” kata Halili.

Wamenag: ‘kami menggelar ruang dialog agar ada solusi’

Pengantara Menteri Agama, Zainut Tauhid, mengatakan belum ada strategi yang dirancang Kementerian Agama untuk mengafirmasi kelompok Syiah dan Ahmadiyah.

Namun begitu, ia menjanjikan kementerian akan menyediakan kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan pendirian agar ada solusi. “Kami membuka ruang dialog agar ada solusi, ” kata Zainut.

Dia juga mengesahkan, setiap warga negara berhak memiliki perlindungan apapun etnis, agama, tanpa kecuali. “Saya kira semua masyarakat negara, ” katanya.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebelumnya menyatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama masyarakat Ahmadiyah dan Syiah di Nusantara.

Yaqut tidak ingin ada kelompok yang terusir dari kampung halaman karena perbedaan keyakinan.

“Mereka masyarakat negara yang harus dilindungi, ” kata Yaqut seperti dilansir Kurun di Jakarta, Kamis (24/12).

Karena itu, Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog dengan lebih intensif untuk menjembatani perbedaan selama ini.

Pernyataan Yaqut tersebut muncul menanggapi permintaan Guru Mulia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra agar negeri mengafirmasi kelompok minoritas pada lembaga Profesor Talk Lembaga Ilmu Wawasan Indonesia (LIPI) di Jakarta.

Namun akhirnya, Yaqut mengklarifikasi perkataannya tersebut. Ia menegaskan akan melindungi setiap masyarakat negara.

“Sekali lagi, sebagai awak negara, bukan jemaah Syiah & Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear , ” kata Yaqut seperti dikutip Antara, Jumat (25/12).

“Tidak ada pernyataan saya yang melindungi organisasi ataupun kelompok Syiah dan Ahmadiyah. ”

Dia menyatakan Kementerian Agama siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu yang bermasalah dengan Syiah & Ahmadiyah.

“Perlu ada dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. ”