Malaysia pulangkan lebih dari 1. 000 migran ke Myanmar, kelompok HAM sebut ‘tidak manusiawi dan menyedihkan’

13 menit yang lalu

Malaysia memulangkan lebih dari 1. 100 migran ke Myanmar beberapa minggu setelah kudeta, walaupun pengadilan memerintahkan untuk menghentikan repatriasi.

Sebanyak satu. 086 warga Myanmar itu dipulangkan dengan menggunakan kapal militer, dengan dikirim oleh militer Myanmar yang melakukan kudeta pada 1 Februari lalu.

Kudeta militer ini menimbulkan penentangan berminggu-minggu oleh aktivis pro-demokrasi.

Pada mulanya Malaysia mengatakan akan mendeportasi 1. 200 orang, dan tidak jelas mengapa jumlah yang dipulangkan lebih sedikit dari jumlah awal.

Malaysia menyatakan berjanji untuk tak akan mendeportasi Muslim Rohingya atau mereka yang dikategorikan sebagai pengungsi oleh badan pengungsi PBB, UNHCR.

Namun UNHCR mengatakan paling tidak terdapat enam orang pengungsi dalam rombongan yang dipulangkan itu.

Kelompok yang mengurus pengungsi juga mengatakan para pencari suaka dari kelompok minoritas Chin, Kachin dan non-Rohingya — yang lari dari persekusi — tercatat mereka yang dideportasi.

Direktur Jendral Imigrasi Malaysia, Khairul Dzaimee Daud, mengucapkan warga Myanmar yang dipulangkan tidak termasuk pengungsi Rohingya atau pencari suaka.

“Semua yang dipulangkan sepakat buat dipulangkan secara sukarela tanpa dipaksa oleh pihak manapun, ” sirih Khairul Dzaimee Daud dalam kepala pernyataan.

Amerika Serikat dan PBB beserta kelompok hak asasi manusia mempertimbangkan rencana deportasi yang dijalankan setelah pengadilan di Kuala Lumpur memerintahkan penghentian sementara sambil menunggu metode hukum.

Para aktivis sebelumnya sudah jadi menyatakan bahwa Malaysia akan mengabaikan kewajiban internasional karena mendeportasi warga yang rentan, terlebih setelah tentara Myanmar mengambil alih kekuasaan.

Namun kapal-kapal yang mengangkut warga Myanmar tersebut telah diberangkatkan dan pemerintah Malaysia tidak memberikan penjelasan mengapa perintah pengadilan diabaikan.

Tak manusiawi dan menyedihkan

Amnesty Internasional, salah satu grup HAM yang mengajukan tantangan legal ini, mengatakan langkah Malaysia tentu melakukan repatriasi “tidak manusiawi serta menyedihkan. ”

“Keputusan yang menyangkut hidup orang ini mempengaruhi lebih dibanding 1. 000 orang dan keluaga mereka dan menjadi noda untuk rekor hak asasi Malaysia, ” kata Katrina Jorene Maliamauv, penasihat eksekutif Amnesty Internastional di Malaysia.

Tengah Phil Roberson, wakil direktur Asia Human Rights Watch, mengatakan Malaysia “mengirimkan mereka ke tangan junta militer yang dikenal mempersekusi karakter yang lari dari negara karena alasan politik”.

Para pejabat Malaysia mendahulukan mereka yang dipulangkan melanggar susunan termasuk pelanggaran visa dan deprotasi itu adalah bagian dari kalender rutin repatriasi migran.

Sekitar 37. 000 warga asing direpatriasi tahun awut-awutan.

Jutaan migran asing bekerja di Malaysia dan sebagian besar bekerja pada sektor konstruksi dan pembangunan.

Kelompok HAM sangat jarang melakukan langkah lembaga menentang deportasi.

Kelompok-kelompok itu melakukan tindakan hukum karena memburuknya kondisi hak asasi bani adam di Myanmar sejak militer melampiaskan kudeta.

Mereka menyatakan kelompok rentan termasuk para migran.

Para aktivis membuktikan kekhawatiran sejak pemerintah melarang para petugas UNHCR masuk ke berbagai kamp tahanan imigrasi di Malaysia pada 2019.

Dengan larangan itu, PBB tidak dapat menilai apakah para migran itu adalah pencari perlindungan karena penganiyaan atau migran yang mencari kerja.

Sesudah militer melancarkan kudeta di Myanmar, pemerintah Malaysia pada awalnya “menyatakan keprihatinan” atas pengambil alihan tanduk, namun tak lama kemudian muncul berita bahwa Kuala Lumpur menyambut tawaran junta militer mengirim pesawat perang untuk merepatriasi tahanan.