Meja hijau Austria batalkan larangan jilbab buat siswi sekolah dasar

Mahkamah Konstitusi Austria membatalkan undang-undang yang melarang pelajar sekolah dasar mengenakan penghabisan kepala khas agama tertentu.

Para hakim konstitusi Austria menyebut undang-undang itu sebenarnya merujuk jilbab dengan biasa dikenakan penganut Islam. Ketentuan itu, kata mereka, melanggar hak kebebasan beragama.

Undang-undang kontroversial itu disahkan pada pemerintahan sebelum ini, masa Partai Rakyat yang konservatif berkoalisi dengan Partai Kebebasan yang bermazhab sayap kanan.

Dalam putusannya, pengadilan menyatakan undang-undang itu berpotensi memarjinalisasi siswi sekolah dasar yang menganut Agama islam.

Para-para hakim menolak argumen pemerintah bahwa larangan itu dibuat untuk melindungi anak perempuan dari tekanan baik teman sebaya. Hakim menyebut patokan itu salah sasaran.

Dalam putusannya, meja hijau menilai pemerintah Austria perlu mengatur peraturan secara lebih cermat buat mencegah intimidasi atas dasar seks atau agama.

Peraturan yang dibatalkan tersebut mulai berlaku tahun 2019. Kontennya tidak secara eksplisit melarang jilbab, tapi pakaian keagamaan berupa penghabisan kepala untuk anak-anak hingga usia 10 tahun.

Pemerintah Austria mengecap penutup kepala yang dikenakan anak laki-laki beragama Sikh atau kippah umat Yahudi tidak termasuk pakaian yang dilarang.

Pengadilan menyatakan, larangan tersebut sebenarnya merujuk jilbab umat Islam.

“Larangan yang selektif ini berlaku secara kurang untuk siswi Muslim dan secara demikian memisahkan mereka secara diskriminatif dari pelajar lain, ” sebutan Presiden Mahkamah Konstitusi Austria, Christoph Grabenwart

Menteri Pendidikan Heinz Fassman turut memperhatikan persidangan itu. “Saya menyesal bahwa anak perempuan tak bakal memiliki kesempatan menjalani sistem pelajaran yang tanpa paksaan. ”

Komunitas Agama Islam Austria, yang mewakili kalangan Muslim di negara itu dan mengajukan gugatan ke pengadilan, menyambut baik keputusan tersebut.

“Memastikan adanya jalan yang serupa dan hak menentukan nasib sendiri bagi anak perempuan tidak dicapai melalui sebuah larangan, ” begitu pernyataan tertulis mereka.

Saat baru kali diusulkan tahun 2018, Kanselir Austria, Sebastian Kurz, menyebut peraturan itu dibuat untuk “menghadapi perkembangan masyarakat yang setara”.

Wakil Kanselir Heinz Christian Strache, yang berasal dibanding Partai Kebebasan, mengklaim pemerintahannya mau melindungi perempuan muda dari kebijakan Islam.

Larangan jilbab untuk siswi madrasah dasar itu mulai berlaku Mei 2019, hanya beberapa hari sesudah Strache dipaksa mengundurkan diri. Masa itu, dia terekam menawarkan janji kepada seorang perempuan yang tempat minta menyamar menjadi keponakan aktivis berpengaruh di Rusia.

Partai Rakyat kini berkoalisi dengan Partai Hijau. Namun mereka masih sempat berniat memperluas larangan jilbab itu agar valid untuk anak perempuan berusia had 14 tahun.

Pemerintahan koalisi Austria era ini mengklaim bahwa anak-anak harus tumbuh “dengan paksaan sesedikit mungkin”. Satu-satunya contoh yang mereka ejekan adalah pemakaian jilbab. er.