Menkopolhukam rekomendasikan penambahan pasukan di Papua setelah pembunuhan pendeta, pihak gereja: ‘itu tidak ciptakan iklim perdamaian’

Menteri Koordinator Kebijakan, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, merekomendasikan penambahan aparat di wilayah Papua setelah menyatakan laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) menunjukkan bahwa ada “dugaan keterlibatan perseorangan aparat” dalam pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua.

Menanggapi hal ini, Socratez Yoman, selaku Pemimpin Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, BPP-PGBWP, menentang penambahan pasukan sebab tindakan itu menurutnya justru tidak menciptakan iklim damai.

Sementara, peneliti LIPI & juga koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan peningkatan kesejahteraan di wilayah Papua harus dilaksakanan dengan hati-hati, sebab masyarakat Papua memiliki trauma terhadap kehadiran negara keamanan, terutama TNI, akibat cerita panjang kekerasan di wilayah itu.

Gajah Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan pernyataan terpaut kasus pembunuhan Pendeta Yeremian Zanambani oleh tim bentukan pemerintah pada Rabu (21/10), atau 21 hari sejak TGPF dibentuk.

“Ada dugaan membawabawa aparat dan kemungkinan pihak ketiga. Kemungkinan pihak ketiga itu tak bisa dihindari karena kan masa itu dugaan-dugaan yang muncul dalam luar ada yang menduga amtenar, kita selidiki. Ada yang memperhitungkan pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu kan teori konspirasi selalu, KKB yang membunuh lalu belakang dituduhkan ke aparat. Makanya ada-ada aja kemungkinan itu.

“Tapi lihat nanti rangkaian fakta yang dilaporkan dalam buku [laporan TGPF] tersebut tadi seperti apa. Itu bakal mengarahkan ke situ, ” terang Mahfud MD kepada para wartawan.

Menanggapi temuan TGPF, pihak TNI menyatakan menghormati hasil tersebut.

“Seluruh bagian wajib menghormati hasil temuan TGPF yang telah bekerja dengan maksimal, ” kata Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa di sebuah pernyataan tertulis, (21/10).

Dia menambahkan bahwa TNI menjunjung agung proses hukum sebagai tindak sendat dari proses ini.

“TNI tidak akan menutupi perilaku oknum negara yang jelas-jelas melanggar hukum, hukum dan perintah-perintah dinas, karena itu merupakan komitmen pimpinan TNI untuk menjadikan TNI sebagai institusi dengan taat hukum, ” tambahnya.

Berdasarkan hasil temuan TGPF, Menkopohukam merekomendasikan pada Presiden Joko Widodo, serta pihak TNI dan Polri, untuk memajukan keberadaan aparat pertahanan organik pada wilayah Papua. Mahfud mengatakan, tersedia daerah-daerah yang tidak terpegang sebab aparat, sehingga butuh membangun kehadiran di titik-titik tersebut demi menjamin keamanan.

“Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan kepada pemerintah, kepada Kepala, kepada TNI, Polri, agar daerah-daerah yang masing kosong dari abdi pertahanan dan aparat keamanan dengan sifatnya organik, supaya segera dilengkapi.

Maka di sana masih banyak daerah-daerah yang tidak ada aparatnya, ada beberapa karena ada yang menyambut dua daerah, ada yang sedang kosong dan sebagainya. Ini untuk lebih menjamin keamanan, supaya lekas dilengkapi, ” tutur Mahfud.

‘Tidak menciptakan iklim perdamaian’

Namun, Socratez Yoman, dengan menyebut dirinya Presiden Badan Bujang Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, atau BPP-PGBWP, mengkritik rekomendasi Kemenkopolhukan, dan mengatakan tindakan tersebut justru tidak akan menciptakan iklim perdamaian.

Papua, kata Socratez, tak butuh penambahan pasukan untuk proteksi. Bahkan, menurutnya, keberadaan aparat bahkan memicu konflik. Semestinya pemerintah pokok pada pembangunan Papua, antara asing dalam bidang pendidikan, kesehatan & perekonomian, tambahnya.

“Tidak perlu tersedia penambahan-penambahan pasukan di sini. Dalam sini masyarakat sedikit. Masa masyarakatnya sedikit, aparatnya banyak. Itu dengan jalan apa? Itu tidak masuk akal. Saya di sini tidak butuh ketenteraman banyak, ” ujar Socratez kepada BBC News Indonesia via telpon, (21/10).

“Kami di sini butuh pembangunan, butuh bagaimana pendidikan berjalan baik, bagaimana kesehatan diperbaiki, ekonomi diperbaiki. Jadi kami tidak butuh lebih banyak aparat keamanan. Disini butuh tenaga kesehatan, di sini butuh tenaga pendidikan. Lebih baik itu aparat keamanan ditarik. Penyelesaian yang manusiawi terhormat itu sejenis, bukan tambah pasukan. Itu invalid kebijakannya. Keliru. Kebijakan yang tidak bijaksana. Kebijakan yang tidak menciptakan iklim perdamaian, ” tambahnya.

Peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Tenteram Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan kalau orang-orang Papua memiliki trauma kepada kehadiran aparat keamanan, terutama TNI, di Papua karena sejarah kekerasan yang panjang, termasuk stigma separatis.

Namun, kata Adriana, masyarakat Papua bukan berarti anti-aparat pertahanan, tapi yang mereka khawatirkan adalah sikap-sikap represif.

“Bagaimanapun kebijakan negara boleh melakukan, dalam tanda petik, “apapun”, untuk kepentingan strategis nasional, misalnya, untuk mempertahankan wilayah, termasuk di Papua. Tapi, menurut saya, harus memperhatikan betul pengalaman traumatik klub, ” kata Adriana via telpon, (21/10).

Ia menjelaskan bahwa penambahan abdi harus dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, termasuk dengan menjelaskan tujuan kehadiran mereka, agar tidak timbul rasa saling curiga.

“Terutama, mereka yang bertugas di Papua, makin yang baru, harus mengerti mengenai etnografi Papua. Ini tidak mampu hanya sekedar datang. Jadi bekalnya bukan hanya soal HAM ini, tapi juga harus tahu etnografi Papua, supaya bisa berinteraksi baik. Tidak kemudian tentara misalnya rambang kepada orang Papua yang selalu distigma separatis, atau sebaliknya, lalu orang-orang kampung menjadi sangat ketakutan justru dengan kehadiran tentara, ” ujar Adriana.

Apa yang diketahui tentang kasus Pendeta Yeremia?

Pendeta Timotius Miagoni, kawan Pendeta Yeremia Zanambani, mengatakan bahwa Yeremia tewas mengibakan di kandang babi dengan luka tembak dan luka tikam, di Sabtu (19/09). Peristiwa itu terjadi di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

“Iya betul. Dia sendiri di negeri. Ditembak di situ, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Timotius mengatakan Yeremia tidak langsung meninggal. Ia sempat bertahan had pukul 12 malam di kandang babi tersebut.

Socratez Yoman, Presiden BPP-PGBWP, menuduh TNI berada di pulih kematian Yeremia.

Kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) selalu menuduh TNI yang membunuh pendeta Yeremia.

Sementara itu, seorang penguasa TNI mengatakan kepada media, tuduhan yang dilayangkan tersebut sebagai ‘fitnah keji’ dan mengatakan ini jadi upaya kelompok bersenjata di Papua menarik perhatian dalam momen wasit umum PBB.

Saling tuduh soal pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani mendorong Perserikatan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Kapolri & Panglima TNI.

Selain peristiwa pembunuhan Pendeta Yeremia, Mahfud MD juga memaparkan petunjuk TGPF mengenai insiden pembunuhan perut personel TNI dan seorang masyarakat sipil.

“Informasi dan fakta-fakta menunjukkan telaahan kuat keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam peristiwa pembunuhan dua aparat bernama Serka Sahlan pada 3 September dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September, ” paparnya.

Keterlibatan KKB, sebutnya, serupa sangat jelas dengan terbunuhnya warga sipil bernama Badawi pada 17 September 2020.

Mahfud MD menambahkan, laporan TGPF ini bukan untuk pembuktian patokan dan bukan sebagai hasil analisis pro yustisia.

“Nanti kami salurkan & akan jadi ranah aparat penegak hukum.

“Menyangkut tindakan pidana dengan berupa kekerasan dan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Serta untuk itu pemerintah meminta Kompolnas untuk mengawal proses selanjutnya. Petunjuk dari TGPF bisa menjadi pelajaran dalam rangka pro-yustisia, ” kata Mahfud MD.

“Permintaan keluarga dan umum adat untuk memeriksa TNI, itu nanti akan dilihat dari prosesnya. Kl pro-yustisia, nanti silakan pro-yustisia. Karena pro-yustisia itu kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan, siapa yang menetapkan dimintai keterangan, siapa yang tidak, ” tambahnya.

Sejalan dengan temuan-temuan tersebut, Menkopolhukam merekomendasikan kepada pemerintah, pada presiden, kepada TNI/Polri, agar daerah yang masih kosong dengan petugas yang sifatnya organik supaya segera dilengkapi untuk menjamin keamanan.

“Dengan serupa itu tugas TGPF yang dibentuk secara SK Menkopolhukam dinyatakan selesai, ” kata Mahfud MD.

TGPF bentukan Menkopolhukam Mahfud MD bukan satu-satunya pihak yang melakoni pengumpulan fakta.

Komnas HAM melakoni penyelidikan secara terpisah & tidak dalam posisi saling melengkapi dengan temuan TGPF.

Dalam keterangannya kepada para wartawan pekan lalu, Komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam, mengatakan pihaknya akan segera menyelidiki berbagai informasi saksi dan temuan di lapangan.

“Komnas HAM akan menyerahkan laporan kepada Presiden, karena pengaduan kasus ini juga sampai kepada Presiden, ” kata Anam.

Menanggapi situasi tersebut, Menkopolhukam, Mahfud MD, mempersilakan Komnas HAM untuk menjabarkan temuannya.

“Temuan Komnas HAM, silakan itu temuan Komnas HAM.   Tapi bila ditanya apakah ada rangkaian perisitiwa? Laporan yang saya baca tersebut memang    ada rangkaian peristiwa. Sejak lama bahkan, bukan hanya September, tapi dari beberapa kamar sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang kami kira itu temuan yang tak bisa dihindari. Semua akan menemukan itu. Tapi biarlah nanti yang Komnas HAM fokusnya ke sana.  

“Nanti dilihat, apa dengan ditemukan aparat, apa yang terlihat Komnas HAM, dan kita juga punya. Kalau peristiwanya sama & sama-sama hati-hati, saya kira faktanya juga akan sama, ” papar Mahfud MD.

Menurut data Amnesty International Indonesia, sepanjang tahun 2018 maka 2020, telah terjadi setidaknya 47 kasus pembunuhan yang diduga dikerjakan oleh otoritas negara yang mengganyang 96 korban jiwa.

Dari jumlah tersebut, hanya empat kasus yang sampai ke pengadilan dengan perut di antaranya adalah pengadilan tentara yang tertutup untuk publik.