Mensos Juliari Batubara tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati menanti?

Gajah Sosial, Juliari Batubara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan manipulasi bantuan sosial Covid-19. Padahal jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kabinetnya untuk tidak berkelakar dalam penggunaan anggaran bencana pertama saat pandemi Covid-19.

Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK dalam Minggu (06/12) dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus terkaan korupsi bantuan sosial (bansos).

Penetapan simpulan Juliari merupakan perkembangan operasi mengambil tangan pada Sabtu (05/12) lulus terkait dugaan korupsi bansos buat wileteayah Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial.

Mengenakan jaket, topi dan masker warna hitam, Juliari tiba di KPK pada Minggu (06/12) pukul 02. 45 WIB, hampir satu jam setelah KPK mengimplementasikan konferensi pers penetapan tersangka dirinya dan sejumlah pejabat Kemensos mengikuti pihak swasta.

Apa kata KPK?

Di dalam konferensi pers, Ketua KPK, Firli Bahuri, menduga Juliari Peter Batubara (JPB) menerima Rp17 miliar daripada korupsi bansos sembako yang ditargetkan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona.

KPK menduga uang tersebut digunakan buat keperluan pribadi.

“KPK menetapkan lima karakter tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi adalah AIM dan HS, ” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (06/12) dini hari.

Padahal, jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penerapan anggaran bencana terutama saat pandemi Covid-19.

Terancam hukuman mati

Menteri Koordinator Bagian Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, mengatakan, pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak korupsi berkaitan dengan anggaran bencana Covid-19 terancam hukuman mati.

“Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Manipulasi (Tipikor), diancam dengan paling agung seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan kematian seperti saat Covid-19 ini, oleh sebab itu ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku, ” tegas Mahfud dalam Rapat Penyerasian Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, 15 Juni lalu.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Dalam situasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. ”

Ketua KPK Firli Bahuri pada Agustus lalu menuturkan, status pandemi Covid-19 masuk atau menutup unsur ‘dalam keadaan tertentu’ bertemu ayat 2 pasal 2 Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi, hukuman mati layak menjadi balasan bagi pelaku koruptor bansos.

Bagaimana kasus dugaan korupsi bansos ini bermula?

Sehari sebelumnya, pada Sabtu (05/12) pagi buta, KPK melakukan berdiam tangkap tangan terhadap MJS & SN yang merupakan pejabat Kementerian Sosial, serta tersangka lain sejak pihak swasta, yakni AIM dan HS.

“Uang disiapkan AIM serta HS di salah satu apartemen di Jakarta dan Bandung dengan disimpan di dalam tujuh koper, tiga ransel dan amplop dengan jumlahnya Rp14, 5 miliar, ” jelas Firli.

Tim KPK mengamankan MJS, SN, dan pihak-pihak lain di berbagai tempat di Jakarta & selanjutnya diamankan di KPK buat pemeriksaan.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos dalam rangka penanganan Covid-19.

Pemasokan barang itu berupa paket sembako di Kementerian Sosial pada 2020 dengan nilai Rp 5, 9 triliun dengan 272 kontrak serta dilaksanakan sebanyak dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial, menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pelaksana komitmen dalam proyek tersebut secara penunjukan langsung antar rekanan.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan dalam rekanan kepada Kementerian Sosial menggunakan MJS.

“Untuik fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10. 000 paket sembako dibanding nilai Rp300. 000 per bagian bansos, ” jelas Firli.

Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Baik Matheus Joko Santoso (kanan) berlaku menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Pada konstruksi perkara, KPK mengungkapkan bahwa Juliari diduga menerima kekayaan suap sekitar Rp8, 2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama.

“Diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan dengan tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai kira-kira Rp8, 2 miliar, ” kata pendahuluan Firli Bahuri.

Ia menambahkan pemberian kekayaan tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN yang merupakan karakter kepercayaan JPB.

Uang tersebut, kata Firli, diduga digunakan buat membayar berbagai keperluan pribadi JPB.

Selanjutnya, pada periode kedua pelaksanaan bansos sembako, yakni dari Oktober sampai Desember 2020, terkumpul uang sekitar Rp8, 8 miliar.

“Itu juga diduga akan dipergunakan buat keperluan JPB, ” tambah Firli.

Dengan demikian, Juliari diduga menerima uang suap total sekitar Rp17 miliar yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi.

Atas dugaan itu, KPK menetapkan Juliari dan 4 orang lain sebagai tersangka. Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama MJS dan AW.

Tatkala itu, dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni AIM dan HS.

KPK telah menyangkakan JPB melanggar Pasal 12 huruf an atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf an atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan AIM dan HS selaku pemberi uang sogok, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b ataupun Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi.

Bansos rawan korupsi

Lebih jauh, Firli mengungkapkan kalau sejak awal terjadinya pandemi Covid-19, KPK telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi dan upaya pencegahan korupsi dalam penanganan Covid-19.

“KPK sejak awal sampaikan daerah ataupun titik rawan korupsi, salah satunya bansos, ” jelas Firli.

Upaya pencegahan yang dilakukan KPK, antara lain dengan menerbitkan Surat Informasi (SE) No 8/2020 tentang penerapan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa percepatan penanganan Covid-19, khususnya bantuan sosial.

Selain itu, KPK juga menerbitkan SE 11/2020 tentang penggunaan pelaksanaan bantuan baik dengan berbasis data terpadu.

“Bantuan sosial harus tepat sasaran, benar guna dan tidak disalahgunakan, ” tegas Firli

Ia menambahkan, KPK juga telah membangun aplikasi Terbuka Bansos sehingga seluruh masyarakat mampu ikuti tata kelola pemberian tumpuan.

“Bahkan secara langsung, Deputi Pencegahan terlibat langsung dalam Gugus Perintah untuk mencegah tindak korupsi di pusat dan daerah, supaya tata kelola dilaksanakan secara transparan serta akuntabel, ” imbuhnya.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hanifah Febriani, mengungkapkan pemberian dana bansos di situasi bencana rentan mengambil celah korupsi.

“Di situasi bencana, pengawasan dan keterbukaan itu jadi lemas dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang besar. Yang utama itu masalah sempurna, dan audit itu terakhir, ” kata Hanifah.

Hanifah melanjutkan, secara umum modus korupsi yang muncul dalam penyaluran dana bansos, yaitu mengurangi jatah peneriman atau bahkan ada dengan tidak menerima bansos sedikit pun.

Sebelumnya, terekam sejumlah kasus penyelewengan dana bansos yang melibatkan pejabat, termasuk mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang dihukum enam tahun penjara dan denda Rp200 juta karena terbukti melakukan tindak kejahatan korupsi dana hibah dan bansos dan mantan Ketua DPRD Bengkalis, Riau, Heru Wahyudi, divonis 18 tahun karena korupsi dana bansos.

Bansos untuk masyarakat yang terdampak Covid-19

Pada April silam, Presiden Joko Widodo merinci jumlah bansos yang hendak disalurkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia terdampak akibat pandemi virus corona.

Untuk masyarakat yang tinggal dalam DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu mulai bulan selama tiga bulan pada bentuk sembako.

“Untuk masyarakat di DKI dialokasikan untuk 2, 6 juta jiwan atau 1, 2 juta KK (kartu keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan semasa tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp2, 2 triliun.

“Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kepada 1, enam juta jiwan atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu bola lampu bulan selama tiga bulan. Dengan total anggaran Rp1 triliun.

“Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan dikasih bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menyambut bansos PKH maupun bansos sembako, sebesar Rp600 ribu per kamar selama tiga bulan dan total anggaran disiapkan Rp16, 2 triliun, ” papar Joko Widodo.