Negeri larang aktivitas FPI, Menkopolhukam Mahfud MD: ‘FPI dianggap tidak ada dan harus ditolak’

Pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam, Mahfud MD, memutuskan untuk melarang kegiatan Depan Pembela Islam (FPI).

Taat Menkopolhukam, FPI sejak tanggal 21 Juni 2019 secara de yure telah bubar sebagai ormas. Namun, katanya, FPI sebagai organisasi sudah melakukan aktivitas yang melanggar kesopanan dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi dan sebagainya.

“Berdasarkan sistem perundang-undangan dan putusan MK bagi tanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan hendak menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak sedang mempunyai legal standing sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.

“Kalau ada organisasi mengatasnamakan FPI dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing -nya tidak ada. Terhitung hari ini, ” kata Mahfud MD dalam jumpa pers, pada Rabu (30/12).

Pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani sejumlah pejabat, termasuk Menkumham, Mendagri, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Besar BNPT.

Dalam pembacaan SKB tersebut, Wamenkumham, Prof Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan pemerintah melarang melakukan kesibukan yang mengatasnamakan FPI dan melarang penggunaan simbol dan atribut FPI.

Kalau larangan itu dilanggar, tambah Wamenkumham, “aparat penegak hukum akan mengakhiri segala kegiatan yang dilakukan FPI”.

Pelarangan kegiatan FPI ini mengingatkan pada keputusan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia oleh pemerintah pada 2017 berantakan.

Keputusan pelarangan kegiatan FPI ini muncul tiga pekan setelah enam bagian FPI tewas ditembak polisi.

Versi polisi menyebut enam anggota FPI tersebut ditembak mati karena berusaha menggunakan petugas kepolisian yang membuntutinya. Tetapi versi FPI menyebut mereka diserang terlebih dulu.

Keputusan pelarangan kegiatan FPI juga ditempuh setelah pendiri FPI, Rizieq Shihab, ditahan.

Minggu dini hari, 13 Desember, Rizieq Shihab resmi ditahan, sebulan setelah kepulangannya dari Arab Saudi yang dipenuhi ingar bingar kontroversi kerumunan pengikut – mulai dari penyambutan kedatangannya hingga pernikahan putrinya – beserta bagaimana cara pemerintahan Jokowi menanganinya.

Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak melaksanakan titah penegakan protokol kesehatan di wilayahnya, kata pejabat penerangan Mabes Polri.

Pencopotan Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi, tertuang dalam surat telegram Kapolri bertanggal 16 November 2020.

Keputusan ini terjadi tidak lama setelah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11) siang, mengatakan akan menganjurkan sanksi kepada aparat keamanan dengan tidak mampu bertindak tegas pada menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19.

Pernyataan Mahfud ini muncul setelah kelompok melontarkan kritikan atas apa yang disebutkan sebagai sikap tidak konsisten pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara keramaian di basis Front Pembela Islam (FPI) pada Jakata Pusat.

Rizieq Shihab telah enam kali menyandang kasus tersangka, perut di antaranya membuat dia berakhir dipenjara.

Pertama adalah tersangka demo anti-Amerika Serikat tahun 2001 karena menyebarkan kebencian. Setahun kemudian, ia ditetapkan menjadi tersangka penghasutan atas kejadian pengrusakan tempat hiburan di Jakarta dan mendekam dipenjara selama tujuh bulan.

Kemudian pada tahun 2008, Rizieq menjadi tersangka pengeroyokan dan keonaran di Monas dengan vonis 1, 5 tahun penjara.

Pada tahun 2017, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka pada dua kasus yaitu pornografi & penghinaan Pancasila. Kedua kasus ini dihentikan polisi.

Lalu, terakhir dan terbaru, Rizieq menjadi tersangka kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Rizieq disangka melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan dan pasal pidana, yang intinya ia disangka menghasut masyarakat biar melakukan perbuatan pidana sehingga berlaku kedaruratan kesehatan di masyarakat serta tidak menuruti perintah serta menahan petugas.

Apa komentar FPI?

Dimintai tanggapannya atas keputusan pemerintah, Wakil Sekum FPI Aziz Yanuar mengatakan dirinya masih melakukan diskusi dengan pimpinan FPI, Rizieq Shihab.

“Sebentar, masih pembicaraan sama HRS (Habib Rizieq Shihab), ” kata Aziz kepada BBC News Indonesia melalui pesan singkat, Kamis (30/12).

Artikel ini hendak terus diperbarui