Omnibus Law: Demo tolak UU Membentuk Kerja di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: ‘Polisi melakukan pelanggaran’

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan polisi “telah melayani pelanggaran peraturan Kapolri” saat mengikhtiarkan aksi massa yang menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, pada 6-8 Oktober 2020.

Organisasi ini mendokumentasikan tindakan kekerasan oleh aparat penjaga terjadi di 18 provinsi serta dinilai melanggar Peraturan Kapolri Bagian 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Pernyataan ini dikeluarkan ketika beribu-ribu orang yang terdiri dari pekerja, pelajar, dan mahasiswa di kira-kira wilayah ditangkap selama tiga keadaan rangkaian aksi protes.

Belasan orang yang mayoritas mahasiswa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga dilaporkan luka-luka.

Tapi Mabes Polri berdalih apa yang dilakukan jajarannya saat menghadapi pengunjuk mengalami “sudah sesuai aturan”.

Direktur YLBHI, Asfinawati, mencatat tindakan kekerasan dengan dilakukan kepolisian dalam menangani ulah unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law terjadi di 18 provinsi di seluruh Indonesia, di mana, para pengunjuk rasa dihalang-halangi secara cara ditangkap sebelum melakukan gerak-gerik.

“Apa yang terjadi hari ini sungguh-sungguh menggambarkan Telegram Kapolri yang akibatnya menimpa korban sangat banyak, ” ujar Asfinawati dalam jumpa pers daring, Kamis (08/10).

“Banyak massa aksi ditangkapi di jalan-jalan, di stasiun, bahkan pada jembatan, ” sambungnya.

Asfin menyebut kalau merujuk pada Peraturan Kapolri tentang Penanggulangan Anarki, kepolisian bisa menutup massa jika terjadi kericuhan.

Tapi yang terjadi di lapangan, katanya, penembakan gas air mata dan meriam air dilakukan ketika massa sedang menyampaikan pendapatnya atau berorasi.

“Kalaupun mau dibubarkan bukan pengikut, tapi orang yang membuat kericuhan. ”

YLBHI menilai kepolisian sebagai amtenar negara sudah menjadi “alat pemerintah agar Omnibus Law diberlakukan. ”

Selain penangkapan, YLBHI juga menerima petunjuk adanya pemukulan dan penelanjangan terhadap pengunjuk rasa yang ditangkap. Situasi itu, menurutnya, menunjukkan “brutalitas polisi”.

Tak cuma itu, para pembantu hukum di beberapa daerah tak diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang ditangkap.

‘Dua mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, terluka parah’

Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setidaknya enam mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa terluka saat berdemonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada kawasan industri Jababeka pada Rabu (07/10).

Humas Universitas Pelita Warga, Nining Yuningsih, bercerita, dari enam anak didiknya yang dilarikan ke Rumah Sakit Sentra Medika, dua diantara mereka mengalami luka betul-betul.

“Kalau yang empat orang telah boleh pulang karena luka ringan di kaki dan pelipis yang harus dijahit, ” ujar Nining Yuningsih kepada Quin Pasaribu dengan melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (08/10).

Nasrul Firmansyah, kata Nining, mengalami luka cukup pelik di bagian kanan kepala.

Mengutip dokter, tengkoraknya retak dan harus menjalani operasi karena mengalami pendarahan.

Sementara seorang lagi bernama Roy, terluka di bagian kiri kepala dan harus dijahit. Namun kondisinya, menurut Nining, tak seberat Nasrul.

Hingga saat ini, ia tak tahu pasti apa penyebab luka enam orang itu. Sebab, jalan yang dituturkan para saksi gegabah tak menjelaskan detail peristiwa pada Rabu siang itu.

Pula, pihak kepolisian belum mendatangi universitas untuk menjelaskan insiden tersebut.

“Kalau menurut anak-anak itu, mereka diblokade oleh polisi saat pergi ke lokasi demonstrasi. Anak-anak ini kudu berputar lagi, tapi karena memaksa menerobos mungkin di situ terjadinya, ” ujar Nining.

“Nasrul sendiri masa saya tanya kena apa, dia bilang tidak lihat karena perihal sangat cepat, ” sambungnya.

Pihak universitas, kata Nining, sangat menyesalkan kejadian ini karena apa yang dikerjakan mahasiswanya hanya menyampaikan aspirasi. Catatannya, sekitar 300 mahasiswa ikut ulah unjuk rasa.

“Sangat menyesal terjadi insiden begini, kita juga sesalkan dan kecewa. Tapi kami tidak bisa menyalahkan kedua pihak. ”

Di Parepare, polisi ‘persulit’ visum

Di Parepare, Sulawesi Selatan, 12 mahasiswa yang bernaung di bawah organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mengalami luka beragam seperti bocor dalam kepala, lebam di dada, serta terpapar gas air mata.

Ketua PKC PMII Sulawesi Selatan, Ahmad Sirajul Munir, 12 mahasiswa ini dilarikan ke RSUD Andi Makkasau.

“Jadi betul kami sayangkan bahwa tindakan represif polisi, ” ujar Ahmad Sirajul Munir kepada BBC News Nusantara.

Dengan membuat kecewa, klaimnya, kepolisian menolak ketika diminta melakukan visum.

“Kata polisi, korban kalau mau visum harus datang ke kantor polisi, tapi bagaimana kan mereka masih di rumah sakit. Kan lucu, ” lanjutnya.

Selain ada korban luka, PMII juga menyebut ada puluhan anggotanya yang ditangkap. Kendati malam harinya dibebaskan dengan ancaman asalkan tidak melakukan aksi demonstrasi teristimewa.

Pada aksi unjuk rasa dengan berlangsung Rabu (07/10) setidaknya tersedia 1. 000 lebih orang dengan berkumpul di depan gedung DPRD Parepare.

Aksi demonstrasi yang berlaku damai berubah ricuh ketika massa dan polisi dorong-dorongan.

‘Kami tidak boleh mendampingi orang yang ditangkap’

Di Semarang, Tim Advokasi Kemandirian Berpendapat Jawa Tengah, menyebut setidaknya ada 200an orang yang terdiri dari pelajar, buruh, dan mahasiswa ditangkap ketika aksi demonstrasi menegasikan Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung dalam gedung Gubernur Jawa Tengah.

Perwakilan daripada Tim Advokasi, Etik Oktaviani, berkisah sebelum menangkap ratusan orang tersebut, polisi menembakkan gas air gegabah untuk membubarkan massa yang mulai ricuh lantaran tak digubris pihak pemprov maupun DPRD.

“Pukul 16. 00 WIB itu massa sudah tiba panas dan akhirnya ada saling lempar baru. Bukan cuma massa tapi polisi juga (melempar batu), ” ujar Etik Oktaviani pada BBC News Indonesia.

“Saat ditembak gas air mata polisi mengejar-ngejar, datang menyisir jalan-jalan. Bahkan ada orang yang lagi makan ikut ditangkap, ” sambungnya.

Dari pantauan tim, prawacana Etik, ratusan orang yang ditangkap itu dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan mengenai “siapa dalang aksi ricuh”.

Hanya selalu, ketika pihaknya ingin melakukan pendampingan ditolak kepolisian dengan dalih masih mendata identitas mereka.

Sepanjang pantauannya, interpretasi dan penahanan itu berlangsung delapan jam. Selama itu pula, cantik pendamping maupun keluarga tidak diperbolehkan masuk.

“Makin malam, keluarga orang-orang yang ditangkap makin banyak yang datang dan mulai resah & menangis karena tidak boleh merembes. ”

“Baru pukul 03. 00 WIB esoknya sebagian yang ditahan kesimpulannya dilepas. Itu jumlahnya sekitar 170-an orang. ”

“Ketika keluar itu, saya lihat ada yang jalannya genjang, kemudian ada kepalanya diperban. ”

Maka Kamis (08/10) sore, katanya, setidaknya ada 10 orang yang masih ditahan di Polrestabes Semarang.

Awak Advokasi pun saat ini sedang mendata ulang korban aksi represif kepolisian untuk menyiapkan upaya patokan.

Apa kata polisi?

Polda Metro Jaya menangkap setidaknya 1. 000 karakter dalam aksi unjuk rasa menegasikan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung hingga Kamis (08/10) malam.

Pakar Bicara Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, mengatakan ribuan yang ditangkap itu berusia remaja dan diduga melakukan tindakan kericuhan di berbagai tempat di Jakarta.

“Itu ialah ‘anarko-anarko’, perusuh-perusuh, ” ujar Yusri Yunus seperti dikutip dari Tribunnews. com.

Sementara tersebut, Juru Bicara Mabes Polri, Aur Setiyono, mengatakan apa yang dikerjakan anggota di lapangan sudah sebati Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan pada Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Mengenai Penanggulangan Anarki.

Ia mengklaim tindakan penembakan gas air mata dan konon air dilakukan karena massa telah bertindak anarki sehingga harus dibubarkan.

“Selama demo berjalan damai, dilihat tunggal mana ada polisi mukulin kalau damai. Tapi kalau polisi dilemparin pastilah bergerak, pastilah menembakkan gas minuman mata untuk membubarkan, ” tambahan Awi Setiyono kepada BBC.

Awi serupa mengaku, korban kericuhan tidak hanya dari kelompok pendemo tapi juga kepolisian.

Adapun mengenai penangkapan pendemo, klaimnya, dilakukan karena sudah berbuat kriminal.

“Masa dibiarkan. Jadi tanpa dibolak-balik polisi dibilang represif, ” katanya.