Omnibus Law: DPR dan pemerintah bahan sahkan RUU Cipta Kerja di Rapat Paripurna, aliansi buruh menggugat gelar unjuk rasa serentak di puluhan kota: ‘Kita dalam bahaya’

Ratusan ribu orang yang terlibat dalam organisasi buruh, petani, dan mahasiswa dari 30 kota di Indonesia dijadwalkan akan menggelar macet nasional dan aksi unjuk menemui serentak untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang direncanakan bakal disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 8 Oktober mendatang.

Kelompok buruh menyebut aksi selama tiga hari ini merupakan perjuangan terakhir mereka demi menjegal pengesahan Omninus Law yang dianggap merugikan buruh dan hanya menguntungkan pengusaha.

Sementara itu, dalam Kerap Panitia Kerja DPR yang berlangsung Sabtu (03/10) malam, tujuh bagian setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun dua bagian, yakni Partai Demokrat dan Kelompok Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Dalam sisi lain, pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja melindungi pekerja & pelaku usaha UMKM.

Ketua Konvensi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mendesak DPR & pemerintah membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Rapat Paripurna, Kamis, 8 Oktober nanti.

Ini karena di dalam RUU tersebut, ada setidaknya tujuh poin menyangkut ketenagakerjaan merugikan kelompok buruh, seperti skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Hal lain mengenai terancam dihapusnya skema Upah Minimum Sektoral di tingkat kabupaten atau kota.

Kata Nining, kalau desakan pembatalan itu tidak dilakukan, ratusan ribu orang yang berisi dari buruh, petani, dan mahasiswa akan menggelar demonstrasi serentak pada depan gedung DPR/DPRD dan negeri daerah di 30 kota.

“Mau tidak mau di masa pandemi, di mana rakyat khawatir tentang persoalan keselamatan kesehatan, tapi kita dipaksa turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak tersedia iktikad baik pemerintah dan DPR peduli akan nasib rakyat.

“Kaum buruh dan masyarakat banyak kehilangan pekerjaan karena PHK. Kita dalam bahaya, ” ujar Nining Elitos dalam konferensi pers virtual, Minggu (04/10).

Sementara itu, Direktur Pusat Menuntut Konstitusi dari Universitas Andalas, Perahu Amsar—yang tergabung dalam Koalisi Bangsa Sipil Tolak Omnibus Law—mengatakan pihaknya siap membawa RUU Cipta Kegiatan untuk diuji ke Mahakamah Konstitusi (MK) jika akhirnya disahkan sebab DPR dan pemerintah.

“Kami akan menilai ke MK walaupun RUU tersebut seperti sudah terencana matang. Akan tetapi bagi kami tetap harus perjuangkan secara konstitusional. Sebab itu jalan yang paling formal dalam mempermasalahkan undang-undang, ” imbuh Feri Amsari kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (04/10).

Sekitar pengamatannya, Rancangan Undang-undang Cipta Kerja memuat beberapa persoalan selain ketenagakerjaan, yakni pengabaian terhadap lingkungan tumbuh demi mendatangkan investor dan pelengahan atas prosedur pembentukan undang-undang.

Pula dalam pembentukannya, menurut Feri, invalid formil lantaran tidak melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.

“Omnibus Law ini tidak dikenal dalam UU 12 tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi untuk merevisi undang-undang tidak menggunakan pola penggabungan. Yang ada revisi buat satu undang-undang terhadap satu peraturan tertentu, ” sambungnya.

“Sekarang ada 79 undang-undang direvisi menjadi satu peraturan. ”

Apa yang terbaru dari RUU Cipta Kerja?

Dalam rapat kerja RUU Cipta Kerja yang berlangsung pada DPR pada Sabtu (03/10) malam sebanyak tujuh fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan beleid tersebut ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Tujuh fraksi tersebut yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bon Pembangunan menyetujuinya.

Sementara dua golongan lain yaitu Demokrat dan Kelompok Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Carik Fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, Ledia Hanifa, mengatakan rapat dengan berlangsung panjang dan maraton itu masih menyisakan masalah. Karena itulah, partainya menyatakan menolak RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Sebetulnya keberatan kami karena ini menyangkut 79 undang-undang kita harus pastikan. Kalau buru-buru nanti ada yang terlewat. Karena kan tujuannya mau mensinkronkan. Pada item utama, iya kita sinkonkan tapi yang bukan item utama ini saya khawatir luput, ” ujar Ledia Hanifa kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (03/10).

“Karena kita nggak bisa cek satu-satu dengan periode yang sangat cepat ini, ” sambungnya.

Beberapa poin yang dipermasalahkan PKS, kata Ledia, di antaranya mengenai tidak adanya pemaksaan terhadap pengusaha yang melakukan usaha di kehutanan untuk melakukan pelestarian hutan balik.

“Ini fungsi pelestarian hutan sangat kita khawatirkan dan harusnya tetap tersedia. ”

Kemudian terkait pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) yang modal awalnya berasal dari APBN. Sementara penelitian penggunaan keuangannya, kata Ledia, tak menyertakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Menurut kami tidak terjadi proses kejernihan dan akuntabilitas, ” tukasnya.

Adapun yang menyangkut ketenagakerjaan, katanya, seperti benar cuti hamil, melahirkan, menyusui, serta menstruasi untuk pekerja dikembalikan semacam aturan semula. Begitu pula secara aturan jam kerja.

Namun demikian, skema pesangon bagi pekerja yang di-PHK diubah oleh pemerintah. Jika menunjuk pada aturan sebelumnya, pesangon diberikan sebanyak 32 kali upah secara skema 23 kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali oleh negeri melalui jaminan BPJS.

Tapi pemerintah menginginkan agar skema itu diturunkan menjelma 25 kali upah dengan rencana 19 kali ditanggung pengusaha dan enam kali oleh pemerintah.

Selanjutnya pada RUU Cipta Kerja juga menggelar peluang dalam kemudahan mempekerjakan tenaga kerja asing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan pabrik.

Kemudian, kata Leida, pemberlakuan Upah Minimum Sektoral di tingkat kabupaten/kota dengan terancam hilang.

Ia menjelaskan, penetapan upah minimum hanya berlaku di tingkat provinsi. Sementara kabupaten/kota bisa diterapkan jika ada persetujuan sejak gubernur dengan hitungan merujuk dalam pertumbuhan ekonomi dan inflansi.

“Padahal pada beberapa kota/kabupaten nilai upahnya malah lebih besar kan daripada daerah? ”

Apa yang akan terjadi di Rapat Paripurna DPR?

Sekretaris Fraksi PKS, Leida Hanifa, mengatakan pembatalan pengesahan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR yang berlangsung 8 Oktober mendatang bisa terjadi bila pemerintah menarik beleid tersebut.

Tapi situasi itu, katanya, mustahil terjadi, pokok pembahasan sengaja dipercepat agar bisa dituntaskan pada masa sidang Oktober ini.

Ia juga berkata, jika beleid ini dibawa ke Rapat Paripurna DPR maka hampir pasti disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang meski ada dua fraksi yang menolak.

Apa kata pemerintah?

Menteri Pemimpin Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebut RUU Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk pemungutan keputusan dan mendapat pengesahan dalam 8 Oktober nanti.

Ia mengklaim RUU Cipta Kerja akan bermanfaat mulia untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki kurun baru perekonomian global.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi serta debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan bakal lebih efisien, mudah, dan terang, dengan adanya penerapan Norma, Penumpu, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) & penggunaan sistem elektronik”, ujar Menko Airlangga dalam siaran pers Minggu (04/10).

Terkait ketenagakerjaan, Airlangga mengklaim RUU ini menjamin adanya kepastian pada pemberian pesangon di program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sedangkan mekanisme PHK, katanya, tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan tidak menghilangkan hak terlanjur haid dan cuti hamil.

Tatkala kepada pengusaha, RUU Cipta Kegiatan akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam memperoleh perizinan berusaha.

Pengusaha juga, lanjutnya, akan mendapatkan insentif dan fasilitas baik dalam bentuk insentif fiskal. Di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas buat dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah (Daftar Prioritas Investasi).

Gagasan mewujudkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pertama kali dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019.

RUU Membangun Kerja ini terdiri dari 11 klaster dan lebih dari 70 undang-undang. Sebelas klaster dalam RUU ini ialah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM.

Kemudian terdapat pula kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pemerintah menyerahkan draf & Surpres RUU Cipta Kerja dalam 12 Februari lalu. Namun sejak awal, RUU Cipta Kerja menuai banyak kritik dan penolakan dari banyak pihak, mulai dari akademisi, pegiat lingkungan, buruh, hingga mahasiswa.