Omnibus Law: Pasal ‘menyelundup’ ditakutkan untuk pendidikan ‘tambah mahal’, DPR: ‘Di KEK, komersialisasi pasti ada’

Sejumlah pegiat pendidikan mengaku merasa dibohongi dengan lolosnya pasal mengenai perizinan pendidikan pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang mereka khawatirkan dapat ‘membuat pendidikan makin mahal’.

Mereka menyatakan pula jadi menguji undang-undang itu ke Majelis hukum Konstitusi.

Sebelumnya, DPR telah melepaskan aturan klaster pendidikan dalam RUU itu, tapi pasal perizinan pendidikan tetap dimasukkan dan disahkan DPR, dengan dalih hanya akan benar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

‘Praktik cari untung makin khas’

Dalam UNDANG-UNDANG Ciptaker yang disahkan Senin (05/10), disebutkan bahwa perizinan pada daerah pendidikan di KEK dapat dilakukan sesuai aturan Izin Berusaha dengan dicantumkan dalam undang-undang yang sering disebut Omnibus Law itu.

Pengelola Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBT), Darmaningtyas, mengkhawatirkan aturan itu mau membuat pendidikan makin mahal dan tak terjangkau bagi mereka yang miskin.

Padahal, merujuk pada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional  tahun 2003, lembaga penyelenggara pendidikan harus bersifat nirlaba.

Lembaga pendidikan pun tidak mengajukan Izin Berusaha, sebab bukan badan usaha yang mengejar keuntungan.

“Yang sudah pasti saat ini ada keluhan-keluhan pendidikan dikomersialisasikan… Itu akan semakin kuat [dengan aturan dalam Omnibus Law] karena pendidikan itu izinnya sebagai badan usaha.

“Kalau badan usaha itu untuk membongkar-bongkar keuntungan sehingga praktik pendidikan sebagai bisnis akan semakin khas, ” ujarnya.

Ditambahkan Darmaningtyas, sebelum pelajaran diizinkan menjadi badan usaha selalu, akses pendidikan, khususnya pendidikan mulia masih terbatas, baru mencapai pada bawah 40% bagi orang-orang dengan berusia 18-23 tahun.

Fauzi Abdillah Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) melihat pasal itu sebagai “pasal yang menyelundup, yang membuka ustaz dan memberikan payung untuk komersialisasi pendidikan. ”

Mengapa masuk ke UU?

Sebelumnya, DPR sudah mencabut klaster pendidikan dalam aturan itu sebab penolakan dari sejumlah pegiat pelajaran.

Namun, anggota Badan Legislasi (Baleg) dari fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, yang partainya menolak pengesahan RUU itu, menjelaskan pasal perkara perizinan pendidikan akhirnya tetap menyelap dalam pengaturan soal Kawasan Ekonomi Khusus karena Indonesia sudah tersekat dengan Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan atau GATT.

Oleh karena itulah Darmaningtyas menyebut kalangan pegiat pendidikan “merasa dibohongi” oleh DPR dan mereka menyatakan siap untuk mengajukan uji materi undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi.

Namun Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi, membantah DPR berbohong.

“Itu hak untuk berkomentar yang dilindungi undang-undang. Namun, kami sama sekali tidak mau membohongi siapa pun karena ini komitmen, berdasarkan kata sepakat dengan pemerintah bahwa prinsip pendidikan itu nirlaba.

“Ada pun yang dapat menggunakan izin usaha itu hanya yang di KEK. Dengan lain mengacu pada ketentuan existing [yang ada], ” ujarnya.

Kawasan ekonomi khusus tersebut, kata Achmad Baidowi, tak bisa dilepaskan dari komersialisasi.

“Kita terang semua Kawasan Ekonomi Khusus itu bicara bisnis, bicara ekonomi, orang punya duit semua, orang kaya pada situ. Komersialisasi pasti ada dalam situ.

“Makanya kita gunakan klausul itu hanya untuk di Kawasan Ekonomi Khusus yang mendapatkan izin dibanding pemerintah pusat. Jadi tidak mampu tiba-tiba badan usaha pembuat institusi pendidikan di KEK tanpa kerelaan pemerintah pusat itu, nggak bisa. ”

‘Aturan harusnya sama’

Dalih hanya akan berlaku di Kawasan Ekonomi Istimewa itu dikritik Anggota Badan Penopang Nasional Pendidikan, Doni Koesoema.

Dia mengatakan yang tinggal di wilayah itu juga merupakan anak-anak Nusantara yang harusnya dinaungi dengan kaidah yang sama secara nasional.

Ia mengkhawatirkan dengan aturan berbeda itu, madrasah asing dapat beroperasi dengan bertambah mudah tanpa mengikuti standar nasional, hal yang bisa berdampak selalu pada gaji guru di kian.

“Sekolah-sekolah internasional yang datang ke sini harus dipastikan bagus, itu jika dengan UU Ciptaker tidak mampu memastikan sekolah itu berkualitas atau tidak.

“Lalu kemudian ada daya diskiminasi juga pada guru-guru. Belakang kalau ada guru indonesia kerja di situ, dengan diatur pakai UU Omnibus Law mereka mampu mendapat diskriminasi gaji dan lain-lain, ” ujarnya.

Doni menambahkan hal itu juga bisa menimbulkan perlombaan yang merugikan bagi sekolah swasta nasional dan sekolah negeri di wilayah setempat.