Omnibus Law: Penghapusan pasal di UNDANG-UNDANG Cipta Kerja ‘menyalahi aturan’, taat pakar tata negara

Dua ahli hukum tata negara menyebut pemerintah Indonesia “telah bertindak salah dengan menghapus pasal” dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah diketok palu dalam Rapat Lengkap DPR 5 Oktober.

Tapi tenaga ahli dari Kantor Staf Pemimpin mengklaim apa yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara “telah dikonsultasikan dengan sejumlah pakar hukum dan DPR lantaran tidak mengubah substansi undang-undang”.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Biasa Tolak Omnibus Law berencana melanjutkan aksi demonstrasi pada 28 Oktober mendatang yang menuntut presiden & DPR membatalkan UU Cipta Kerja.

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menegaskan pemerintah tidak selayaknya mengubah apa pun yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab setelah UU itu diketok palu oleh DPR dalam Rapat Paripurna & diserahkan ke presiden untuk diundangkan, maka pemerintah bisa memperbaiki di konteks jika ada ” clerical error “.

Menghapus pasal seperti yang dilakukan Departemen Sekretariat Negara, kata Jimly, bisa dikatakan mengubah substansi undang-undang yang telah sah.

“Kalau sudah diketok palu, sudah selesai. Biasanya pada berbagai negara ada toleransi tapi clerical error , misalnya titik koma. Kalau pokok ada kata yang dibuang, ditambah, apalagi pasal walaupun salah, biarkan saja. Kan sudah diketok palu, ” ujar Jimly Asshiddiqie kepada Quin Pasaribu yang melaporkan buat BBC News Indonesia, Minggu (25/10).

Senada dengan Jimly, Pakar Hukum Tata Negeri dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pemerintah “telah secara terbuka dan terang-terangan menyalahi” Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang prosedur pendirian undang-undang.

Feri mencurigai, pemerintah tak hanya menghapus pasal 46 tentang Minyak dan Gas Bumi, tapi ada kemungkinan penambahan pasal-pasal. Tersebut karena jumlah halaman yang bertukar menjadi 1. 187 dari sebelumnya 812.

“Makanya agak aneh ada kausa dihilangkan, jumlah juga berubah oleh sebab itu 1. 187 halaman. Jarak dengan tidak masuk akal. Diakui cuma satu pasal yang dikurangi akan tetapi malah jumlah halaman bertambah, ” kata Feri Amsari kepada BBC News Indonesia lewat sambungan telepon.

“Jadi apa yang dilakukan negeri ini memalukan. Sudah sangat terbuka prosedurnya bermasalah masih bertahan [dengan UU Ciptaker] ini… sudah sejenis publik diminta menerima prosedur itu, ” katanya.

Baik Jimly Asshiddiqie dan Feri Amsari menilai, UNDANG-UNDANG Cipta Kerja merupakan peraturan dengan “paling buruk” di Indonsia karena proses pembuatannya minim pelibatan jemaah, tergesa-gesa, dan ditolak banyak kalangan.

“Saya jamin ketua dan pengantara ketua DPR juga tidak cakap pasal per pasal, ” sebutan Jimly.

‘Penghapusan pasal 46 sudah dikonsultasikan dengan pakar hukum’

UU Membuat Kerja kembali menuai kritik setelah diketahui bahwa terdapat perubahan halaman dalam draf yang telah diserahkan Sekretariat Negara DPR ke negeri.

Staf Khusus Presiden bidang Dasar, Dini Purwono, menyebut draf final UU Cipta Kerja menjadi satu. 187 halaman karena ada metode cleansing yakni perbaikan format, salah ketik, dan terakhir diketahui adanya penghapusan pasal.

Pasal 46 yang terdiri lantaran empat ayat itu berkaitan dengan tugas Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. Pasal itu dihapus karena dinilai sudah ada dalam undang-undang existing sehingga tidak mengubah substansi.

Tenaga ahli dibanding Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengklaim tindakan itu “sudah dikonsultasikan dengan sejumlah pakar dasar yang memberi lampu hijau” kepada pemerintah menghilangkan pasal tersebut.

Penghapusan pasal itu pun, katanya, pula “telah dikonsultasikan dengan DPR”.

“Jadi alasannya cukup kuat, Tapi kalau mau beradu argumentasi di judicial review saja, bisa kita buka semua, ” ujar Donny Gahral pada BBC.

Ia juga menjamin “tidak ada pasal-pasal selundupan” kendati bertambahnya jumlah halaman.

Pemerintah, kata Donny, siap diadukan ke polisi atau digugat secara administrasi ke Pengadilan Manajemen Negara (PTUN) jika mencurigai adanya pasal selundupan.

“Silakan kalau memiliki argumen dan dasar yang kuat, kita kan terbuka. Tidak pernah menghalangi apa yang dilakukan bangsa sipil. Tapi semua dilakukan di koridor hukum, ” sambungnya.

Had Minggu (25/10), ujar Donny, Pemimpin Joko Widodo belum menandatangani draf final UU tersebut. Ia menyuarakan, penandatanganan itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

‘Lanjutkan demonstrasi memburu-buru DPR dan pemerintah batalkan Omnibus Law’

Perwakilan dari Koalisi Masyarakat Biasa Tolak Omnibus Law, Asfinawati, mengucapkan pihaknya akan tetap mendesak negeri dan DPR membatalkan UU Membikin Kerja dengan melakukan aksi pertunjukan pada Rabu (28/10).

Langkah demonstrasi diambil, karena jika mengadukan perbuatan DPR dan pemerintah yang mengutak-atik kandungan UU ke polisi atas sebab Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan kemungkinan besar kasusnya dihentikan.

Bukan karena kurang bukti tapi, cakap Asfinawati, lantaran institusi polisi dianggapnya “menjadi alat kekuasaan” dalam menghadapi penolakan Omnibus Law.

“Yang teoretis memang ke polisi karena isyarat penyelundupan sama seperti pasal tembakau, tapi kita sudah tahu lah hasilnya. Demonstrasi saja kami ditembakkan gas air mata padahal berlangsung damai, ” ujarnya.

Strategi asing, menurutnya, berharap pada dua bagian penolak UU Cipta Kerja yaitu Partai Demokrat dan Partai Kesamarataan Sejahtera mengajukan Rancangan Undang-Undang yang membatalkan UU Cipta Kerja.

“Tapi itu kalau dua fraksi dengan menolak serius, ” katanya.

Sementara tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap pemimpin mengabulkan permintaan pihaknya untuk menangguhkan pemberlakuan UU Cipta Kerja tenggat tahun depan.

“Karena ada penuh kontroversi dan bebarapa hal perlu disempurnakan, ” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.

Usulan itu sudah disampaikan saat bersemuka langsung Presiden Joko Widodo di dalam Rabu (21/10) lalu di Istana Jakarta.

Presiden, katanya, tidak merapatkan pintu usulan tersebut.

“Kami menyampaikan itu atas kearifan dan kenegarawanan pemimpin dan presiden bisa melihat lah secara realistis apa yang saat ini terjadi. ”

Sejauh ini pula PP Muhammadiyah belum mengambil langkah bahana untuk mengajukan UU Cipta Kegiatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab pihaknya masih mengkaji lebih dalam substansi draf itu.

Pakar Hukum Metode Negara, Jimly Asshiddiqie, menyebut penangguhan UU Cipta Kerja sangat agak-agak ditempuh Presiden Jokowi demi sosialisasi yang menyeluruh, meredakan kondisi, serta menyesuaikan perangkat hukum baru tersebut dengan pelaksanaan teknisnya.

“Itu bisa, diadakan saja rapat khusus dengan DPR untuk menyepakati tanggal penundaan. Usulan saya setahun atau maka 5 Oktober 2021, ” cakap Jimly.