Papua: Investigasi ungkap pembakaran lahan buat kebun sawit – DPR sebut ‘sudah menginjak harga diri bangsa’, perusahaan membantah seluruh hasil investigasi

  • Muhammad Irham
  • BBC News Indonesia

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin, mengatakan selain mengabulkan kunjungan ke Papua, pihaknya pula menjadwalkan untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan.

“Kunjungan spesifik untuk mengetahui fakta terkait isu yang berkembang. Karena ini kejadiannya sudah menjelma isu nasional dan internasional, karena pelakunya disinyalir perusahaan asing. Apabila itu ada kesengajaan, mendekati untuk dicabut izin perusahaan asing dengan melakukan kegiatan di negara kebulatan RI, ” kata Hasan pada BBC News Indonesia, Senin (16/11).

Sementara Greenpeace menyebut investigasi yang dilakukan bersama Forensic Architecture semestinya bisa dijadikan bukti baru penyelidikan pelanggaran lingkungan.

Adapun Grup Korindo menengkari seluruh hasil investigasi, yang mencakup penelitian visual oleh Greenpeace & Forensic Architecture -di Goldsmith University, Inggris, – yang meneliti menggunakan analisis spasial dan arsitektural, serta teknik pemodelan dan penelitian pelik untuk menyelidiki perusakan lingkungan.

Kelompok ini mempelajari citra satelit untuk mengungkap pola pembukaan lahan di konsesi PT Dongin Prabhawa, bujang usaha Korindo di Merauke.

Kementerian Dunia Hidup dan Kehutanan (KLHK) tunggal mempertanyakan bukti video pembakaran alas yang terjadi 2013, yang disebutkan sudah pernah dilaporkan sejumlah lembaga pemerhati lingkungan pada 2016 tapi disebut belum ada tindak sendat.

Untuk memutar video itu, aktifkan JavaScript atau coba pada mesin pencari lain

‘Injak harga diri bangsa’

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin, menggambarkan temuan penyelidikan perluasan lahan sawit di Papua ini ”menginjak-injak harga diri warga dan sumber daya alam Indonesia”.

“Yang mana Ibu (Menteri LHK) Siti Nurbaya begitu concern (prihatin) dan sangat serius untuk melakukan revitalisasi terhadap kerusakan-kerusakan alam yang selama itu dilakukan oknum pengusaha dalam daerah maupun luar negeri, begitu giat-giatnya melakukan revitalisasi ini, ada kongsi asing yang dengan sengaja (merusak), ” kata Hasan.

Komisi yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan ini, kata Hasan, berencana melakukan ‘kunjungan spesifik’ dalam waktu dekat ke lokasi perkebunan Grup Korindo pada Papua.

Adapun pemerintah mempertanyakan investigasi lantaran Greenpeace dan Forensic Architecture yang menguak cara-cara pembukaan lahan buat perkebunan sawit dengan cara pembakaran yang dilakukan anak perusahaan Perkumpulan Korindo.

“Seharusnya, Greenpeace segera melaporkan fakta video tahun 2013 itu kepada pihak terkait pada saat itu, ” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia.

Ia juga menyarankan kepada Greenpeace yang memiliki bukti-bukti karhutla sesuai kejadian yang diekspos sekarang itu, untuk melaporkan ke pihak terkait pada waktu kejadian agar bisa ditindaklanjuti.

Kepala Kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik, mengatakan penelitian yang dilakukan bersama Forensic Architecture semestinya bisa dijadikan bukti segar penyelidikan pelanggaran lingkungan.

“Publik telah memberikan bantuan kepada pemerintah, itu loh ada kasus. Harusnya itu berterima kasih dengan hasil tersebut. Bukan malah mempertanyakan, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Senin (16/11).

‘Bisa digunakan untuk menjerat pembakar hutan’

Kiki mengatakan video itu diambil pada 2013, namun kebakaran dengan terjadi wilayah tersebut terjadi periode 2011 – 2016 yang sumber api berasal dari kawasan konsesi.

Video ini sempat dimanfaatkan sejumlah pegiat lingkungan sebagai masukan pelanggaran lingkungan ke KLHK pada 2016. Namun, laporan itu datang saat ini tak ada tindak lanjutnya, kata Kiki.

“Ditambah 2016 telah pernah dilaporkan…. Reaksinya kok malah kayak kebakaran jenggot. Padahal kita sama sekali tidak menyinggung, bahwa ini pemerintah. Justru malah pemerintah dibantu sama kita untuk terutama KLHK, ” kata Kiki.

Saat itu, pihak KLHK menyatakan “Kami telah menerima laporan itu, dan saat ini kami sedang mengumpulkan data. Awak juga berencana turun ke kedudukan. ”

Atas laporan itu, Perkumpulan Korindo membantah tuduhan tersebut dan mengatakan “tidak ada pembakaran di perkebunan kelapa sawit kami”.

Namun, Besar Kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik, mengatakan bukti video pembakaran lahan pada 2013 ditambah investigasi visual pembakaran pada 2011 – 2016 yang didapat sejak kemajuan teknologi ini, semestinya bisa digunakan KLHK untuk menjerat pembakar hutan.

“Ini tersedia metode baru, mereka bisa memungut itu, dan mereka bisa menodong perusahaan pembakar hutan yang datang sekarang belum mendapatkan sanksi yang membuat mereka jera, ” prawacana Kiki.

Selain itu, lanjut Kiki, investigasi visual yang dilakukan juga membutuhkan waktu sehingga baru bisa dirilis baru-baru ini.

“Nah, data-data laksana ini, juga harus diproses. Tentu kami tak punya kemampuan seolah-olah Dirjen Penegakan Hukum (KLHK) yang punya pasukan yang begitu berpengaruh. Kami butuh waktu, ” katanya, sekaligus menjawab pertanyaan dari fakta Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Akal Ridho Sani.

BBC ingin menanyakan tentang bagaimana pengawasan pemerintah terkait dengan pemberian izin konsesi termasuk kebakaran hutan dan lahan dan tindak lanjut laporan pada 2016, namun Menteri KLH Siti Nurbaya dan Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Nalar Ridho Sani belum merespon permintaan wawancara.

Grup Korindo membantah

Di sisi asing, Grup Korindo mengklarifikasi atas masukan investigasi Greenpeace dan Forensic Architecture yang diturunkan bersama BBC News Indonesia.

Grup Korindo melalui siaran persnya mengatakan, pada 2015 telah membayar pelepasan lahan hak untuk tanah ulayat pada 10 jalan seluas 16. 000 hektare dengan berada di areal PT Pucuk Sawa Erma Blok E bertemu dengan perjanjian dan jumlah yang telah disepakati bersama, termasuk secara Petrus Kinggo yang menjadi narasumber di pemberitaan tersebut.

Petrus Kinggo ialah ketua marga Kinggo dari Suku Mandobo. Ia memuluskan langkah Korindo melakukan ekspansi kebun sawit di Boven Digoel dengan menjadi “koordinator” bagi 10 marga yang alas adatnya kini menjadi area konsesi anak usaha Korindo, PT Tunas Sawa Erma (TSE).

Dalam liputan sebelumnya, kepada BBC, ia mengaku merasa bersalah dan menanggung beban sebab telah menyerahkan hutan adatnya dan hutan adat marga-marga lain dengan mengubah nasib hutan itu kekal.

“Kalau menurut iman, saya berdosa, kan saya sudah tipu sepuluh jalan. Terutama kepentingan perusahaan bikin kita sampai [melakukan] manipulasi saja sebenarnya, ” kata Petrus.

Grup Korindo melanjutkan, meskipun Petrus Kinggo serta semua marga lainnya telah menerima pembayaran kompensasi pelepasan lahan, tetapi pada faktanya hingga saat ini perusahaan belum pernah melakukan awal lahan di seluruh areal tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa tak ada hak atas tanah asosiasi yang dilanggar oleh perusahaan.

Selain tersebut, Grup Korindo juga membantah telah melakukan pembakaran hutan dalam periode 2011 – 2016.

“Perlu saya jelaskan kembali pernyataan The Forest Stewardship Council (FSC) pada Agustus 2019 lalu yang menyatakan kalau pihak FSC telah melakukan investigasi di lapangan pada Desember 2017. Hasil kesimpulan investigasi tersebut membuktikan tuduhan bahwa Korindo dengan berniat dan ilegal membakar areal perkebunan adalah tidak benar, ” introduksi Yulian Mohammad Riza, Manajer Ikatan Masyarakat, Grup Korindo dalam fakta tertulisnya.

Rilis itu juga menyebutkan, temuan ini juga diperkuat dari penyelidikan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke pada 2016.

Grup Korindo juga berpegangan pada surat lantaran Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Dunia Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI Nomor S. 43/PHLHK/PPH/GKM. 2/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang menyatakan bahwa anak perusahaan Korindo Group yang bergerak di dunia perkebunan kelapa sawit tidak melaksanakan illegal deforestation dan telah memperoleh persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Gajah LHK.

Namun, surat ini belum dikonfirmasi KHLK apakah terkait tindak tinggi laporan video pada 2013 dengan disampaikan sejumlah lembaga pemerhati dunia pada 2016 lalu.

“Dapat disimpulkan bahwa isu yang tercantum dalam berita terkait, tidak benar adanya. Korindo Group selalu mengutamakan transparansi, kebijakan yang mendukung masyarakat, dan tetap patuh akan hukum yang legal di Republik Indonesia, ” introduksi Yulian.

Namun, baik Dirjen Gakkum KLHK dan Grup Korindo disebut tak menjawab atas temuan di lapangan, kata Kepala Kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik.

“Mereka persis sekali tidak berkelit dari gambar itu. Mereka juga tidak berkelit dari pernyataan masyarakat, bahwa memang benar itu dibakar, ” sirih Kiki.