Papua: Mengapa ratusan akun ‘palsu’ aforisme Belanda muncul mendukung otsus pada tengah penolakan sejumlah warga?

  • Callistasia Wijaya
  • Wartawan BBC News Indonesia

Ratusan akun buatan berbahasa asing yang mendukung perkembangan otonomi khusus (otsus) Papua bermunculan di media sosial, di tengah desakan sejumlah kelompok masyarakat Papua agar kebijakan yang sudah berlangsung selama hampir 20 tahun itu dievaluasi total.

Aku-akun dengan menggunakan bahasa Belanda, Jerman, Inggris, hingga Indonesia itu mencantumkan foto-foto orang yang terlihat realistis.

Tetapi, setelah diteliti menggunakan sejumlah gaya, termasuk dengan kecerdasan buatan (AI), sejumlah gambar itu terbukti tiruan, kata peneliti dari Universitas Leiden, Belanda. Peneliti belum mengetahui jelas siapa pihak di balik usaha yang disebut palsu itu.

Menanggap itu, Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Bidang Politik, Hukum, Ketenangan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, mengucapkan pemerintah tak dalam posisi buat berspekulasi.

“Pemerintah tidak dalam letak untuk berspekulasi atas pihak-pihak terpaut dalam pemberitaan. Namun bila ada pelanggaran hukum di dalamnya, tentu hal tersebut akan diproses serasi koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia mengatakan belum bisa memberi komentar.

“Kami belum dapat memberikan tanggapan dan bakal mendalami terlebih dahulu, ” ujar Dedy Permadi, juru bicara Kemenkominfo.

Menurut Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), kampanye seperti itu adalah “provokasi yang ingin menambah penderitaan rakyat Papua”, sembari menambahkan pihaknya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap otsus.

‘Menenggelamkan informasi’

Peter Burger, pengajar jurnalistik Universitas Leiden, Belanda, mengatakan penelitiannya dimulai setelah ia menemukan sebesar unggahan di media sosial terpaut Papua dalam bahasa Belanda.

“Saya pertama kali melihatnya bulan Juli, tapi saya kemudian melupakannya karena saya pikir unggahan-unggahan itu tak signifikan. Namun, di bulan Okober, saya melihat pesan-pesan seperti ini makin banyak, ” ujar Peter yang juga koordinator Nieuwscheckers. nl.

Salah satu akun, yang kemudian diketahui palsu, menggunakan nama Eline Hartee.

Akun itu mengunggah pesan dan gambar yang isinya menyatakan otsus Papua akan mensejahterakan warga pada semua bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

Setelah penelitian Nieuwscheckers diterbitkan, akun itu dinonaktifkan oleh Twitter.

Namun, jika pengguna Twitter memasukan sekapur kunci seperti ‘ bijzondere autonomie ‘ atau ‘ speciale autonomie ‘ Papua dalam bahasa Belanda atau ‘special autonomy ‘ dalam bahasa Inggris, akun-akun serupa masih bermunculan.

Dalam sopan santun Jerman, kata kunci yang bisa digunakan adalah ‘ Sonderautonomie ‘.

“Sebelum saya mempublikasikan riset saya, saya menemukan 450 akun palsu di Twitter, Instagram, dan Facebook. Sekarang, hampir semua akun itu sudah dinonaktifkan oleh perusahaan media sosial itu, ” kata Peter Burger.

“Namun, setelah itu, setidaknya 100 akun bermunculan. Oleh karena itu akun-akun ini diperbarui secara kontinu, ” tambahnya.

Penelitian serupa mengenai ini juga dipublikasikan oleh Bellingcat.

Mengapa menargetkan audiens asing?

Meski mengucapkan isu Papua Barat cukup lumrah di Belanda, Peter Burger mengucapkan tak bisa benar-benar memahami kok pihak-pihak itu menarget audiens Belanda.

Sementara itu, peneliti konflik Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Nusantara (LIPI) Prof. Cahyo Pamungkas mengatakan kampanye itu dilakukan dengan sopan santun Belanda karena di sanalah situasi salah satu basis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

“Di sana ada tokoh-tokoh seperti Oridek Ap dan tokoh OPM serupa Leoni Tanggahma. Maka itu Belanda menjadi sasaran kampanye, ” prawacana Cahyo.

Audiens Jerman, tambah Cahyo, menjelma sasaran karena Kota Wuppertal pada Jerman menjadi markas sejumlah institusi nirlaba keagamaan yang mendokumentasikan kekerasan di Papua, yaitu International Coalition for Papua (ICP).

“[Kampanye itu] untuk melawan narasi kemerdekaan serta penolakan otsus, untuk mengimbangi cara internasionalisasi masalah Papua, ” sekapur Cahyo.

Meski begitu, Peter Burger menilai hanya sedikit audiens Belanda yang memperhatikan bentuk kampanye tersebut, meski sejumlah kantor berita Belanda mengangkat berita ini.

Namun, katanya, kampanye itu bukan berarti tak ada dampaknya.

“Ribuan unggahan menyimpan pesan, video, dan gambar-gambar itu menenggelamkan suara-suara orang yang mengangkat kemerdekaan Papua Barat, ” ujarnya.

Kampanye itu, kata Burger, pula membajak sejumlah hashtag terkait Papua, laksana yang berkaitan dengan otsus dan gerakan “Free West Papua”.

Ketua MRP, Timotius Murib, menganggap kampanye itu jadi bentuk provokasi.

“Hal-hal begini, beta pikir itu provokasi untuk memperpanjang penderitaan rakyat, khususnya orang sah Papua di tanah Papua, ” ujarnya.

Sementara itu, serangkaian pertunjukan menentang otsus yang disebut “jiid II” berlangsung di sejumlah wilayah, seperti Papua, Manado, dan Jakarta beberapa bulan belakangan ini.

Namun, pada bulan Oktober lalu, Menko Polhukam Mahfud Md mengklaim kalau setelah membahas soal otsus dengan tokoh-tokoh Papua, “lebih dari 90% rakyat Papua tidak mempersoalkan otsus. ”

“Itu kan yang ngomong ngomong ‘hentikan otsus, tidak usah diperpanjang’ hanya orang-orang tertentu saja dan medsos tertentu sekadar, lalu dipantulkan ke luar kampung, dikirim lagi ke sini.

“Tapi kan kita orang Indonesia, jadi kita ke dalam hampir tidak tersedia yang menolak itu, otsus tersebut, kecuali orang yang lari-lari selalu pada umumnya, ” kata Mahfud dalam konferensi pers yang digelar secara virtual.

Dengan jalan apa cara mengetahui keaslian suatu menjepret?

Peneliti dari lembaga 3DUniversum, Dr Sezer Karaoglu, menganalisis foto-foto tersebut dengan algoritma kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan timnya.

Dengan AI yang didesain untuk menemukan keganjilan-keganjilan pada gambar, mereka menemukan gambar-gambar palsu yang dibuat dengan program deepfake , katanya.

“Salah satu cara untuk membaca gambar profil palsu adalah secara menggunakan software pendeteksi otomatis. Cara lain adalah dengan melihat foto-foto tersebut dengan lebih cermat.

“Meskipun foto-foto profil palsu ini terlihat realistis, mereka masih memiliki keganjilan terbatas, ” ujarnya.

Ia menjelaskan algoritma deepfake lazimnya mempelajari ribuan gambar orang dan dapat menghasilkan jutaan wajah dengan seakan realistis.

Dalam riset yang dipublikasikan Nieuwscheckers, diketahui bahwa sejumlah foto orang-orang palsu itu datang dari website This Person Does Not Exist, yang menyediakan foto-foto orang yang dihasilkan dari kaidah generative adversarial networks (GAN).

“Masalah terjadi ketika tersedia ketidakteraturan pada gambar (misalnya rambut, latar belakang, pakaian, aksesoris). Di semua gambar tersebut, ada keunikan pada dasar, pakaian dan rambut, ” ujar Sezer Karaoglu.

“Tidak agak-agak atau belum mungkin untuk menetapkan kesamaan dan parameter-parameter yang berubah di antara item-item ini dalam tulisan, ” ujarnya.

Menurut Sezer, sulit untuk menyungguhkan siapa pihak di balik penyebaran itu karena tiap pengguna akun bisa mengatur lokasi yang dipilihnya. Tak ada mekanisme verifikasi buat hal itu, ujarnya.

Ia lanjut menjelaskan bagaimana praktiknya di Twitter.

“Meskipun Twitter secara internal menangkap alamat IP dari akun-akun tersebut, informasi itu dapat dengan mudah diubah menggunakan layanan VPN. ”

Mengapa otsus jadi perdebatan?

Otsus diatur pada UU nomor 21 tahun 2001. UU itu kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008, yang menjadi landasan bagi pelaksanaan otsus di Papua Barat.

Salah satu urusan dalam UU itu menyebut arahan dana otsus berlaku selama 20 tahun, yang artinya aturan itu berlaku hingga tahun 2021.

Pengkaji LIPI, Cahyo Pamungkas, menyebut otsus diberlakukan pemerintah sebagai bentuk pernyataan konflik terhadap gerakan separatisme yang terjadi di Papua.

Pada bulan September lulus, Menkopolhukam, Mahfud MD, mengatakan status otsus bagi Papua tetap aci selepas tahun 2021.

Hanya pemberian otsus, kata Mahfud, yang hendak diperpanjang pemerintah melalui revisi pasal 34 di UU Otsus.

Pada sisi lain, Ketua Majelis Anak buah Papua (MRP), Timotius Murib, mengatakan evaluasi otsus secara keseluruhan diperlukan, tak hanya soal dana.

Pasalnya, kata Timotius, banyak hal dengan diatur dalam otsus yang maka saat ini belum terlaksana.

Beberapa di antaranya adalah mengenai pembentukan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi di Provinsi Papua, mematok Komisi Hukum Ad Hoc.

“Masih banyak sekali (yang belum terlaksana). Ini jadi concern MRP untuk evaluasi secara total, ” kata Timotius.

Sebelumnya, MRP menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (otsus) dalam lima wilayah adat pada 17-18 November untuk menjaring aspirasi jemaah mengenai otsus. Hingga kini, mutakhir satu RDP yang terlaksana, yaitu di Kabupaten Biak Numfor.

Pada RDP di Merauke, sebanyak 54 orang ditangkap karena pesertanya dituduh melakukan makar dan melanggar aturan kesehatan Covid-19, meski kemudian mereka semua dilepaskan kembali karena invalid bukti.

Timotius Murib menyesalkan apa yang terjadi.

“Otsus mau lanjut atau batal itu tergantung hasil evaluasi terlebih dahulu. Ini mau MRP evaluasi, polisi datang, bubarkan dengan alasan Covid-19. Kami mengindahkan itu karena saat ini kita harus concern soal Covid.

“Tapi coba hargai juga karena MRP itu lembaga negara. Yang evaluasi otsus itu rakyat Papua melalui MRP dan DPRD, seperti di atur di UU otsus. Kalau tak seperti itu, pemerintah bohong namanya.

“Kami MRP tidak bicara mengenai kemerdekaan Papua. Itu urusan, program Tuhan. Kami bicara masalah kesibukan, pasal-pasal dalam Otsus, ” kata Timotius.

Sebelumnya, Kepala Polda Papua. Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw. telah melahirkan maklumat pelaksanaan RDP.

Maklumat tersebut, antara lain, mengatur bahwa RDP tak boleh diikuti lebih lantaran 50 orang untuk mencegah transmisi Covid-19 dan melarang makar.

Mengingat apa yang terjadi, Timotius Murib mengatakan pihaknya akan menunda RDP sampai waktu yang belum ditentukan.

Apa yang akan dilakukan pemerintah?

Gaya ahli Deputi V dari Biro Staf Presiden RI, Laus Rumayom, mengatakan timnya akan melakukan lawatan ke Papua dan Papua Barat pada awal Desember untuk membincangkan sejumlah hal, dari Pilkada hingga otsus.

“Juga mungkin nanti akan mendengar aspirasi, bagaimana dinamika MRP dan proses RDP yang kemarin dilakukan. Ada yang berjalan, tak berjalan, ada yang dilarang… itu kan menimbulkan ketidakpercayaan publik tehadap otsus.

“Sebenarnya ini hal yang gampang untuk kita didialogkan, karena masalahnya jelas, orangnya jelas, kebijakannya jelas, UU dan anggarannya jelas, tapi malah kemudian buyar, ” cakap Laus.

Laus, yang sebelumnya tercatat jadi dosen di Universitas Cenderawasih tersebut lanjut mengatakan pendapat masyarakat Papua perlu didengar terkait dengan otsus.

Sejak tahun 2002 hingga 2020 ini, Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana otonomi istimewa (otsus) yang jumlahnya mencapai sekitar Rp94 triliun.

Tiap tahunnya, dana dengan diperoleh kedua provinsi itu pun meningkat. Pada 2021, pemerintah menganggarkan Rp7, 8 triliun untuk perut provinsi itu, meningkat 3, 3% dari tahun 2020.

Dalam kerap terbatas di bulan Maret lalu, Jokowi meminta jajarannya melakukan evaluasi menyeluruh terkait tata kelola serta efektivitas penyaluran dana otsus.

“Jadi sangat penting good governance -nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter- delivered ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, output nya seperti barang apa.

“Serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya. Apakah dana otsus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat, ” kata Jokowi, sebagaimana dikutip sejak laman setneg. go. id.

Sarankan pendalaman pemerintah

Kembali terkait sejumlah menjepret palsu untuk mempromosukan otsus, pengkaji dan pengajar Universitas Leiden, Peter Burger, menyarankan pemerintah Indonesia buat menginvestigasi temuan itu.

“Saya budi, ini adalah tugas yang terang untuk pemerintah mana pun buat menginvestigasi hal ini karena itu berkaitan dengan kebijakan nasional.

“Ini tentang demokrasi, tentang apakah suatu informasi bisa dipercaya. Jadi jelas, pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut, ” ujar Peter.

Di sis lain, Deputi V Kantor Pekerja Kepresidenan Bidang Politik, Hukum, Kebahagiaan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, tidak merespons hal ini dengan istimewa.

Dia hanya mengatakan pemerintah tak mampu berspekulasi terkait pihak-pihak dalam pemberitaan dan hanya meminta masyarakat bijak bermedia sosial.

“Pemerintah oleh karenanya menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap bijak dalam menggunakan media baik, ” pungkasnya.