Papua: Pemerintah akan membuat pemekaran menjadi lima wilayah, kata Menkopolhukam Mahfud MD

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kesejahteraan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bakal menambah tiga wilayah pertama di Papua sehingga ke aliran terdapat lima provinsi.

Rencana pemekaran itu diungkapkan Mahfud MD seusai menggelar rapat bersama Pemimpin MPR Bambang Soesatyo, Menteri Di dalam Negeri Tito Karnavian, serta cabang TNI-Polri di Gedung MPR/DPR MENODAI, Jakarta, Jumat (11/09).

Menurut Mahfud MD, pemekaran wilayah di Papua menjadi lima provinsi adalah “amanat lantaran undang-undang” 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

“Revisi pula akan dilakukan, atau penegasan kepada pasal 76 tentang pemekaran kawasan Papua yang rencananya dimekarkan menjelma 5, ditambah 3 dari yang ada sekarang. Karena itu ialah amanat dari undang-undang, ” ujar Mahfud kepada wartawan.

Dalam mewujudkan rencana ini, Mahfud mengatakan negeri akan melibatkan Kaukus Papua MPR yang bernama For Papua untuk melancarkan komunikasi antara masyarakat Papua dengan pemerintah.

“Ya untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, mendekatkan kembali hubungan-hubungan dengan mungkin masih belum jelas tentang berbagai isu itu dengan negeri, ” kata Mahfud.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo beralasan bahwa pemekaran Papua menjadi lima provinsi adalah demi kesejahteraan asosiasi Papua.

“Isu soal pemekaran provinsi yang telah menjadi amanat UU 21 tahun 2001 jadi lima wilayah nanti. Ini tujuannya merupakan untuk lebih fokus menyejahterakan anak buah Papua, karena Papua merupakan periode tak terpisahkan dari Indonesia, ” kata Bambang Soesatyo.

Berawal dari kedatangan 61 karakter Papua di Istana

Saleh Sangadji, satu diantara dari 61 orang yang diundang presiden itu, pemekaran wilayah Papua Selatan penting untuk mendekatkan masyarakat wilayah itu dengan birokrasi.

Saleh, awak Kabupaten Mappi, mengatakan saat tersebut perwakilan masyarakat Papua Selatan betul minim di level pemerintahan, termasuk di tingkat provinsi di Jayapura.

Real, katanya terdapat perbedaan budaya antara masyarakat di Papua Selatan dengan mereka yang tinggal di mengadukan.

Secara pemekaran daerah, ia berharap sarjana-sarjana asli Papua Selatan dapat menduduki posisi-posisi di pemerintahan dan menekan angka pengangguran di wilayah tersebut.

Saleh menambahkan, ia yakin pemekaran wilayah akan membawa peningkatan ekonomi, pula kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sebulan setelah kedatangan 61 orang Papua, tepatnya pada 29 Oktober 2019, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan ada dua cita-cita yang masuk untuk pemekaran daerah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Menurutnya, sebab kedua kawasan itu, yang sudah siap menjadi provinsi baru ialah Papua Selatan.

“Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Tersebut yang sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Selatan sudah oke, ” kata Tito kepada wartawan di Jakarta, 29 Oktober 2019.

Ide pemekaran ditentang masyarakat adat dan akademisi

Ketika pendirian pemekaran muncul, perwakilan ratusan suku di Papua merasa tak sudah mengusulkan atau dilibatkan oleh negeri pusat dalam perencanaan tersebut.

Majelis Rakyat Papua — lembaga kultural yang mewakili secara umum masyarakat Papua dan Papua Barat — memandang pemekaran wilayah bukan solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua.

“Mayoritas dari 250 suku asli Papua tidak menginginkan pemekaran. Kabupaten yang ada harus berpikir bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dengan otsus selalu, orang asli Papua tetap menderita, ” ujar Ketua MRP, Timotius Murib.

Pelaksanaan otsus yang belum optimal juga menjadi dasar alasan sejumlah akademisi dalam menentang gagasan pemekaran wilayah di Papua.

Menurut Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jawang, pra jauh membentuk pemerintahan daerah hangat yang bakal menyedot anggaran negeri, pemerintah seharusnya lebih dulu membina secara rinci peta jalan pembangunan Papua.

“Yang paling mendesak adalah sikap pemerintah terkait dana otsus. Dengan ditunggu, apa strategi pemerintah sesudah dana otsus selesai? ” kata pendahuluan Robert, Oktober 2019 lalu.

“Janji otsus membuat rakyat Papua lebih sentosa, meningkatkan pendidikan dan kesehatan jauh panggang dari api. ”

“Alasan Papua luas dan persoalannya begitu kompleks sehingga pemekaran dianggap solusi, bisa saja, tapi tidak boleh tiba-tiba muncul, ” ujar Robert.

Dari segi regulasi, logat Robert Endi Jawang, pemekaran provinsi tidak dapat dilakukan karena sistem pelaksana UU 23/2014 tentang independensi daerah belum disahkan.

“Tanpa dua sistem pemerintah itu tidak boleh ada pemekaran. Papua dianggap khusus, tapi tetap harus mengikuti norma UU 23/2014. ”

“Kalau dimekarkan di asing rancangan, hal serupa nanti wajib berlaku juga untuk daerah lain dari Aceh, Jogja, dan Jakarta, ” kata Robert.

Sebelumnya, di tarikh 2008, pemerintah melakukan pemekaran terhadap Kabupaten Nduga, yang dulunya ialah bagian dari Kabupaten Jayawijaya.

Namun, saat ini Nduga adalah wilayah termiskin di Papua.

Nduga, menurut catatan Pranata Pusat Statistik (BPS), juga merupakan satu dari 10 kabupaten dalam Papua dengan indeks pembangunan bani adam terendah di Indonesia.

Selama September 2018 hingga Maret 2019, tingkat kemiskinan Papua meningkat 0, 1% ke angka 27, 53 atau yang tertinggi di Indonesia, menurut keterangan BPS.

Sebagai perbandingan, angka kemiskinan secara nasional rata-rata berada di angka 9, 41.