Papua: Tujuh tapol Papua divonis azab penjara – ‘Kami demo dorong rasisme, kenapa dijadikan seperti teroris? ‘

Pengadilan Negeri Balikpapan, dalam Rabu (17/06), telah menjatuhkan ketentuan terhadap tujuh tapol Papua dalam kasus tindakan makar terkait unjuk rasa menolak rasialisme pada Agustus 2019 di Papua.

Dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring itu, empat daripada tujuh terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan, yaitu eks Ketua BEM Universitas Cenderawasih Papua, Ferry Kombo; Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Alex Gobay; Hengky Hilapok; dan mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Irwanus Urobmabin.

Vonis itu lebih aib dari tuntutan jaksa yang menodong hakim menjatuhkan hukuman penjara lima hingga 10 tahun kepada itu.

Tiga terdakwa lain, Buchtar Tabuni, seorang aktivis United Liberation Movement for West Papua, Agus Kossay, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan Pemimpin KNPB Mimika, Steven Itlay, dihukum 11 bulan penjara.

Sebelumnya, Buchtar dituntut 17 tahun penjara, sedangkan Agus Kossay dan Steven Itlay dituntut 15 tahun penjara.

Sesudah vonis dijatuhkan, mereka menyatakan akan menggunakan hak tujuh hari memikirkan sikap terhadap vonis itu, menerima atau mengajukan banding.

Menurut catatan kelompok hak pokok manusia, tujuh terdakwa itu adalah bagian dari 57 orang pokok Papua yang dijerat Pasal 106 KUHP tentang perbuatan makar sejak Agustus 2019.

Di dalam putusannya, majelis hakim menilai yel-yel ‘Papua merdeka’ dan ‘referendum’, yang diserukan para pendemo di Jayapura tanggal 19 dan 29 Agustus sebagai perbuatan makar.

Simbol bendera bintang kejora dengan digunakan para pendemo juga dipersoalkan oleh majelis hakim, walau saksi ahli yang dihadirkan para terdakwa, yaitu pakar hukum tata negeri dari Universitas Airlangga menilai tersebut sebagai lambang kultural masyarakat Papua.

Penangkapan dan jalan hukum terhadap tujuh orang asal Papua ini terjadi usai kasus ujaran rasial terhadap sekelompok mahasiswa Papua di Surabaya, 17 Agustus lalu.

Perihal itu memicu unjuk rasa & kericuhan di berbagai kota dalam Papua, termasuk pemblokiran internet pada seluruh pulau itu oleh pemerintah pusat—yang belakangan dinyatakan perbuatan melanggar hukum oleh Pengadilan Tata Cara Negara Jakarta.

‘Saya dihukum karena stigma’

Pada wawancara dengan BBC Indonesia, Alex Gobay, yang berstatus ketua Pranata Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), menilai pemidanaannya tak lepas dari stigma minus warga Papua yang vokal mempertimbangkan kebijakan pemerintah.

Alex menyebut hukuman yang diterimanya ialah indikasi bahwa masyarakat Papua tak bebas berpendapat, termasuk tentang peristiwa yang mereka anggap tidak jujur.

“Sangat tidak adil. Saat mahasiswa Papua sudah mulai menyuarakan keadilan, kami diawasi sangat ketat. Jika kami berorasi di dalam kampus saja, aparat masuk sembarangan. Apalagi kalau kami demo di luar kampus, ” ujarnya.

“Kenapa demokrasi tidak bisa dibuka seluas-luasnya untuk saya menyatakan isi hati dan keluh kesah pada pemerintah, ” introduksi Alex.

“Ini membentuk bagian dari tridarma perguruan tinggi, bahwa mahasiswa harus mengabdi di masyarakat. Tapi kami dikriminalisasi secara politik dan makar. ”

“Ini yang tetap kami hadapi di lapangan. Jakarta memandang kami dalam stigma kalau kami separatis. Mau mahasiswa, anak sekolah, stigma itu ada., ” ucapnya.

Alex berkata ‘tak bisa mencerna fakta’ bahwa ia dipenjara karena berunjuk rasa menolak tindakan rasial terhadap masyarakat Papua.

Apalagi, kata tempat, sejumlah warga sipil, termasuk seorang tentara, yang menghina kelompok mahasiswa asal Papua di Surabaya dengan ujaran rasial, Agustus tahun 2019, mendapatkan hukuman yang lebih kecil ketimbang yang dijatuhkan kepadanya.

Syamsul Arifin, pegawai negeri sipil di Surabaya yang mengumpat ‘monyet’ kepada mahasiswa asal Papua dihukum lima bulan penjara.

Adapun Unang Rohana, anggota TNI Angkatan Darat secara pangkat sersan dua, divonis besar bulan penjara pada kasus sebangun di pengadilan militer.

“Kami demo tentang kenaikan harga BBM, mereka (pemerintah) bilang separatis. Kami angkat isu kegagalan otsus, mereka bilang kami separatis, ” ujar Alex.

“Demo kami yang terakhir mendekati rasisme. Rasisme itu musuh negara dan semua suku bangsa dalam dunia. Semestinya negara memberi jalan, perhatian, dan melindungi kami, akan tetapi kami dikriminalisasi dengan pasal akal laba-laba, ” tuturnya.

‘Kami dijadikan seperti teroris’

Ferry Kombo, mantan Ketua BEM Universitas Cenderawasih, mengaku mendapat perlakuan buruk sejak aparat sejak ditangkap. Padahal, prawacana dia, unjuk rasa di Jayapura tanggal 19 Agustus 2019 yang dipimpinnya tidak bertujuan menjatuhkan negeri.

“Setelah dipindahkan ke Balikpapan (awal Oktober 2019), saya ditahan di Polda, ditempatkan di sel khusus teroris. Perlakuan kepada kami sangat tidak manusiawi, ” ucapnya.

“Kami menolak rasisme, kenapa kami bahkan dijadikan seperti teroris? Di Polda kami ditahan dua bulan, semasa itu tidak pernah kena cahaya matahari, muka pucat, ” sekapur Ferry.

Alex Gobay membicarakan penahanan serta penyidikan dan persidangan yang dipindahkan ke Balikpapan mengganggu kesehatan mentalnya. Peluang keluarga menjenguknya menipis karena faktor jarak & biaya.

“Terakhir bertemu keluarga 3 Oktober 2019. Besoknya kami dipindahkan ke Balikpapan, tak bertemu keluarga sampai saat itu, ” kata Alex.

“Sangat lelah, beban pikiran menjadi teman saya. Ditahan di Papua saja jadi pikiran, apalagi setelah dipindahkan ke Balikpapan. ”

“Saya melawan muncul sendiri agar kuat menghadapi tersebut. Dari tampilan fisik, kami dasar terlihat sehat, tapi secara mental kami terganggu selama dalam benduan, ” ujarnya.

Kelanjutan putusan ini, rencana Ferry & Alex mengikuti wisuda akhirusanah itu terancam gagal.

“Saya anak pertama di tim. Kasus ini berat sekali. Orang tua bilang saya harus penuh berdoa, pasti akan ada kesimpulan terbaik, ” kata Alex.

Puluhan orang dijerat akal laba-laba terkait isu Papua

Dalam catatan dua organisasi advokasi HAM, Tapol dan Papuans Behind Bars, setidaknya 57 orang ditangkap dan dijerat pasal makar usai peristiwa rasial di Surabaya. Peristiwa bergulir di enam kota, yaitu Jayapura, Timika, Sorong, Fakfak, Manokwari, dan Jakarta,

Selain kelompok Alex Gobay yang hangat saja divonis di Balikpapan, enam orang lainnya sudah lebih zaman divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dijatuhi hukuman penjara delapan hingga sembilan bulan, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Carles Kosay, Diano Tabuni, Arina Elopere, dan Suryanta Ginting manasuka dari Rutan Mei lalu.

Sementara sepanjang 2019, patuh data Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), sebanyak 370 orang ditangkap di berbagai kota di Nusantara atas tuduhan terlibat kelompok separatis.

Adapun, empat mahasiswa USTJ pada 15 Juni cerai-berai ditangkap di Jayapura saat bermaksud menyampaikan dukungan terhadap tujuh tapol di Balikpapan. Mereka dilepaskan kepolisian diwajibkan membuat dan meneken maklumat tertulis.

Satu daripada empat poin pernyataan mereka tersebut, sebagaimana ditunjukkan kuasa hukum kepada BBC, tertulis:

S aya berjanji tidak mau melakukan giat di luar rencana atau kurikulum resmi kampus, tanpa seizin dan rekomendasi pihak kampus, yang dapat menyebabkan pihak kampus merasa keberatan karena terkait institusi/lembaga dan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk mengambil langkah berupa tindakan kepolisian yang diperlukan”.

Direktur AIDP, Latifah Anum Siregar, menyebut hampir setiap unjuk menemui di Papua, termasuk yang berlaku damai, berakhir dengan penangkapan.

Anum menilai kegiatan kepolisian itu bukan cuma membatasi hak berpendapat, tapi juga untuk menakut-nakuti mahasiswa serta aktivis HAM.

“Kalau melihat catatan sejak 2015, pedemo sering ditangkap. Tidak sampai 24 jam mereka dilepas tapi nama dan alamatnya sudah didata, ” ujar Anum.

“Banyak dengan diperlakukan seperti itu, terutama putaran anak muda. Jelas mereka tidak benar-benar bebas, karena polisi meminta data diri mereka secara penuh. Itu intimidasi, ” ucapnya.

Penilaian itu dibantah Polda Papua.

Juru kata Polda Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal, mengklaim pihaknya tidak berlebihan dalam menangkap orang-orang yang diduga terlibat atau mengetahui dugaan upaya makar.

Ahmad berceloteh, jika orang-orang yang ditangkap merasakan polisi melanggar ketentuan hukum, itu semestinya mempersoalkannya ke proses praperadilan.

“Itu bukan intimidasi. Penangkapan adalah upaya paksa serta proses hukum. Kami mencari bukti saksi. Ketika ada orang-orang di tempat kejadian perkara saat kejadian terjadi, bisa saja mereka saya amankan. ”

“Setelah pemeriksaan 24 jam dan tak terbukti, kami tentu tidak bisa memaksa untuk menahan mereka, ” kata Ahmad.