Para anggota KAMI ditangkap, pemerintah dituduh lakukan ‘degradasi protes publik’

Kepolisian mengumumkan penahanan lima dari delapan anggota Koalisi Laku Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap dalam beberapa hari terakhir terpaut demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.

Kepala Biro Penerangan Umum Polri, Brigjen Awi Setiyono melahirkan empat anggota KAMI di Kawasan, dan empat di Jakarta, ditangkap oleh tim siber Bareskrim tempat sangkaan melanggar Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE).

KAMI membantah dakwaan bahwa mereka berperan dalam kegaduhan, menyebut penangkapan ini merupakan arah dari “pola lama” mengambinghitamkan gabungan yang kritis terhadap pemerintah.

Penangkapan tersebut terjadi di tengah wacana tentang keberadaan “aktor intelektual” di balik kerusuhan dalam unjuk rasa mendekati omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Seorang pengamat politik menghargai wacana yang digulirkan pemerintah itu sebagai upaya “mendegradasi protes masyarakat”.

“Untuk mengatakan bahwa orang-orang ini merupakan aktor intelektual itu kan semacam menghina kewarasan publik, seakan-akan jemaah tidak punya sikap terhadap omnibus law , ” kata pengkritik politik Hurriyah.

Siapa saja yang ditangkap dan apa alasannya?

Dalam jumpa pers pada Selasa sore, Brigjen Penuh. Awi Setiono mengumumkan inisial orang-orang yang ditangkap atas sangkaan ujaran kebencian dan penghasutan terkait demonstrasi menentang omnibus law yang berakhir cekcok di sejumlah daerah.

Mereka adalah MORAL, JG, NZ, dan WRP yang ditangkap di Medan serta AP, SG, JH, dan KA dengan ditangkap di Jakarta. Awi mengucapkan semua orang yang ditangkap di Medan dan sebagian yang ditangkap di Jakarta sudah ditahan. Mereka semua diperiksa di Jakarta.

Sebelumnya di dalam Selasa siang, lewat pesan teks kepada BBC News Indonesia, Bambu menyebut sebagian orang yang ditangkap sebagai anggota KAMI Medan: Juliana, Devi, Khairi Amri, dan Wahyu Rasari Putri. Ia juga mengungkap nama Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin Anida yang merupakan anggota KAMI di Jakarta.

Di dalam jumpa pers, Awi mengatakan delapan orang yang ditangkap dijerat dengan UU ITE dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

“Mereka dipersangkakan menentang ‘setiap orang dengan sengaja serta tanpa hak menyebarkan informasi dengan ditujukan untuk menimbulkan rasa antipati atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas CERAI BERAI dan/atau penghasutan’, ” ujarnya.

Awi berceloteh perincian mengenai kasus termasuk kesimpulan dan alat bukti akan disampaikan di kemudian hari. Ia menyuarakan unggahan di media sosial menjelma salah satu buktinya.

“Penghasutan tentang apa, tentang pelaksanaan demo omnibus law yang berakibat anarkis… di sana memang terkait dengan percakapannya di Medsos itu menjadi satu barang informasi. ”

Kepala Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Membandingkan mengatakan belum tahu alasan penangkapan Syahganda dan Jumhur. Adapun interpretasi Anton, diduga karena unggahan di media sosial – namun dia belum bisa memastikan isi unggahan tersebut.

Apa tanggapan KAMI?

Ahmad Yani mempersoalkan penangkapan sejumlah anggota KAMI sebab polisi. Ia juga secara istimewa mengungkapkan kekhawatiran atas kondisi Jumhur, yang disebutnya baru keluar sebab rumah sakit setelah menjalani berdiam empedu.

Ia membantah bahwa kelompoknya memiliki andil dalam kerusuhan di penghabisan demo menolak omnibus law , mengklaim bahwa mereka adalah “gerakan moral, gerakan intelektual” yang sangat menentang kekerasan.

Lebih jauh, Ahmad menyebut penangkapan anggota AWAK sebagai “pola lama” dari cara mendiskreditkan gerakan yang kritis kepada pemerintah.

“Ada gerakan massa, setelah itu ada [tindakan] anarkis; bukannya mengusut anarkis itu tapi malah mencari kambing [hitam], ditujukan kepada pihak-pihak seperti SAYA ini, ” ujarnya.

Pada Kamis minggu lalu, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan akan menindak tegas hal yang disebutnya “aktor intelektual dan pelaku aksi-aksi anarkis dan berbentuk kriminal” dalam demonstrasi menolak UU Membentuk Kerja.

Mahfud tidak menjelaskan lebih tinggi siapa yang dimaksud dengan “aktor intelektual” itu, namun tuduhan sesuai ini berulangkali dibantah oleh arahan buruh dan mahasiswa.

Bagaimanapun, wacana tentang keberadaan aktor intelektual di balik demonstrasi menolak UU Cipta Kegiatan yang diwarnai kerusuhan di sebanyak daerah terus bergulir.

Mantan kepala RI itu meminta pemerintah segera mengungkap siapa aktor yang disebut-sebut “menunggangi” demonstrasi.

“Kalau tidak (disebutkan aktor intelektual itu), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak bagus, sebab kita harus percaya dengan negeri kita, ” kata SBY pada video tanya jawab yang diunggah di laman Facebook resminya.

Buat memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Pada hari Senin, ditemukan sejumlah spanduk yang menuduh KAMI menunggangi aksi demonstrasi menolak UU Membuat Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Detik melaporkan kalau spanduk bertulisan “KAMI Terbukti Menunggangi Aksi Demo Buruh & Pelajar” sudah terpasang sebelum massa Liga Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi di lokasi tersebut.

Kepala Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Membandingkan membantah tudingan itu. “Kalau kesesuaian ide bahwa kita menolak peraturan omnibus law iya. Pertanyaannya, apakah kita melawan hukum kalau kita menumpukan itu?… Hak menyatakan pendapat membangun boleh, ” ujarnya.

‘Degradasi protes publik’

Pengkritik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol-UI), Hurriyah, menilai interpretasi terhadap anggota KAMI serta dialog pemerintah tentang aktor intelektual dalam balik demonstrasi sebagai upaya mendegradasi protes publik.

Menurutnya, manuver seperti itu bertujuan membingkai gerakan-gerakan massa dengan menolak omnibus law sebagai gerakan yang dimobilisasi. Padahal, protes terhadap undang-undang tersebut muncul dari berbagai bagian seperti buruh, mahasiswa, dan bahkan Ormas Islam.

“Bahwa kemudian ada aktor-aktor politik yang numpang dalam isu-isu ini untuk kepentingan politik itu, itu lazim terjadi… Tetapi untuk mengatakan bahwa orang-orang ini merupakan aktor intelektual itu kan bagaikan menghina kewarasan publik, seakan-akan publik tidak punya sikap terhadap omnibus law . Bahwa narasi penolakan yang dimunculkan oleh publik itu adalah narasi dengan disebarluaskan oleh kelompok-kelompok seperti KAMI, ” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Hurriyah berpendapat, pemerintah sebaiknya memproses kembali masukan dari masyarakat mengenai omnibus law . Salah satu langkah yang bisa dikerjakan, menurutnya, adalah mengeluarkan Peraturan Pemangku Undang-Undang (Perppu).

“Persoalannya kemudian, mau ataupun enggak? ” ujarnya.

Tenaga ahli istimewa Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menepis anggapan bahwa pemerintah berupaya mendiskreditkan gerakan penolakan terhadap omnibus law . Ia mengatakan, polisi melakukan interpretasi berdasarkan alat bukti dan cocok prosedur penegakan hukum.

“Tidak mungkin tersedia penangkapan, kalau tidak ada metode bukti yang dikumpulkan oleh alat penegak hukum. Jadi penangkapan ini sesuatu yang sesuai prosedur penegakan hukum. Jadi tidak ada jadwal untuk mendiskreditkan atau apa, ” ujarnya kepada BBC News Nusantara.

Patuh Donny, Presiden Joko Widodo telah menanggapi substansi berbagai tudingan dengan dilontarkan terhadap aturan sapu jagat itu. Masalahnya, demonstrasi yang belakangan ini terjadi ditengarai “didesain”.

“Kenapa sejenis? Karena indikasinya jelas. Ada anarkisme di situ, ada kekerasan pada situ, ada kerusakan di situ yang pada intinya ingin menciptakan kegaduhan, instabilitas, di tengah-tengah jalan kita semua untuk menyelesaikan pandemi ini. ”

Siapa KAMI?

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dideklarasikan pada bulan Agustus lalu. Gerakan ini diinisiasi kurun lain oleh Din Syamsyudin.

Beberapa orang yang menimbrung mendirikan kelompok ini pernah mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, seperti Said Didu, Malem Meminta Kaban, Rocky Gerung, dan Ichsanuddin Noorsy.

Ada pula Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI yang pernah memiliki dukungan untuk menjadi bakal bahan presiden pada Pilpres 2019.

Namun begitu, mereka membantah memiliki motif kebijakan terkait pemilu 2024 mendatang.