Pemerintah Indonesia bayar influencer Rp90 miliar untuk sosialiasi kebijakan, ‘buang uang yang efektif? ‘

Lembaga swadaya masyarakat, Indonesia Corruption Watch (ICW), menemukan penggunaan perkiraan pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sejumlah Rp90, 45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 datang 2019. Penggunaan para pemengaruh tersebut, lanjut ICW, mulai marak dilakukan pemerintah sejak 2017.

Dari penelusuran ICW yang merujuk pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 kementerian dan non-kementerian termasuk dua lembaga hukum, dekat semuanya menggunakan jasa influencer atau pemengaruh.

Salah satu contoh lembaga dengan menggunakan para influencer adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan Pengakuan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

Atas temuan ini, Egi Primayoga dari ICW mempertanyakan peran kehumasan pemerintah. “Jadi tidak berguna fungsi kehumasan. ”

Namun pihak istana membuktikan influencer merupakan pelengkap jubir dan humas pemerintah, karena ‘mampu menyentuh akar rumput dengan bahasa yang mudah dicerna’.

Sementara seorang penyelidik kebijakan publik mengatakan, “Tidak apa buang-buang duit, tapi dievaluasi tidak efektivitasnya? ”

Pada Februari awut-awutan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bakal mengucurkan dana Rp72 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk influencer dalam rangka mempromosikan sektor pariwisata saat lesunya kunjungan turis imbas virus corona.

Egi menyoroti sejumlah nama influencer yang tercantum dalam LPSE, seperti Ayushita Widyartoeti Nugraha dan Gritte Agatha, dengan besaran anggaran yang ditawarkan mencapai Rp117 juta.

“Pengadaan sosialisasi PPDB ini ada banyak menggaet artis atau influencer , seperti Ahmad El Jallaludin Rumi dan Ali Shakib dan jumlahnya nggak jauh beda dengan yang sebelumnya, ” ujar Egi dalam diskusi online, Kamis (20/08).

“Bisa dicek langsung di Layanan Pengadaan Secara Eelektronik (LPSE) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau cari kata kunci influencer pasti muncul semua. ”

Lembaga lain yang juga menjalankan jasa influencer dari temuan ICW yaitu Kementerian Pariwisata untuk kegiatan proklamasi branding pariwisata melalui international online food dengan jumlah anggaran mencapai Rp5 miliar.

Taksiran untuk influencer semakin meningkat

Penggunaan influencer juga dilakoni Kementerian Keuangan, Kementerian Relasi, hingga Kepolisian Republik Indonesia.

Dari sederet kementerian dan lembaga tersebut, tinggi Egi, Polri yang paling banyak menggelontorkan anggarannya untuk aktivitas digital yakni hingga Rp937 miliar.

“Kemenpar nilai anggarannya Rp263 miliar, Kemenkeu anggaran yang dikeluarkan Rp21 miliar, Kemendikbud yakni Rp1, 9 miliar, Kemenhub anggaran untuk influencer Rp11 miliar, ” tutur Egi.

“Anggaran bayaran untuk influencer semakin marak semenjak 2017 dan meningkat di tarikh berikutnya. ”

Egi menyebut penggunaan influencer oleh negeri nantinya akan semakin marak serta dengan anggaran yang jauh bertambah besar. Namun di balik penerapan para influencer tersebut, ia menilai negeri seakan tidak yakin dengan kebijaksanaan yang dikeluarkan.

“Bahwa Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya sehingga harus menggelontorkan anggaran untuk influencer . ”

“Selain tidak percaya diri, peran kehumasan pemerintah ke mana kalau influencer makin terang seperti ini? Jadi tidak berarti fungsi kehumasan. ”

“Tidak menutup kemungkinan anggarannya akan lebih besar. ”

Tapi bertambah dari itu, menurut Egi, kejernihan dan akuntabilitas anggaran dalam penggunaan influencer sangat lemah. Sebab tak tersedia tolok ukur yang dipakai masa menentukan atau memilih seorang pemengaruh dalam menyosialisasikan kebijakan.

“Kebijakan yang menggunakan influencer apa saja? Termasuk influencer diberi disclaimer bahwa ini aktivitas berbayar ataupun didukung pemerintah dalam publikasi postingannya. ”

“Lalu bagaimana pemerintah menentukan sepadan isu butuh influencer ? Bagaimana pemerintah menentukan pribadi yang layak menjadi influencer ? Karena ini terpaut akuntabilitas. ”

Influencer tidak efisien

Pakar kecendekiaan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyebut penggunaan influencer untuk sosialisasi program atau kebijakan pemerintah selama ini tidak efisien. Karena pesan yang disampaikan mereka tak sampai ke masyarakat.

“Karena mereka enggak peduli dengan materi atau programnya, yang penting kerja dibayar. ”

“Nah sekarang apakah influencer itu menjalankan fungsinya? Kemarin kasusnya influencer enggak tahu dimanfaatkan disuruh sebarkan informasi. Zona, itu jadi masalah. Ini negeri paham tidak sih kegunaan humas di sini? Humas influencer ya. ”

Kendati ia menilai, menggandeng influencer untuk menyebarluaskan program maupun kebijakan lazim dimanfaatkan di berbagai negara.

Tapi pemerintah harus mengevaluasi sejauh mana efektivitasnya.

“Manakala tercapai (pesannya ke masyarakat) tidak apa buang-buang duit, tapi apakah dievaluasi atau tidak selama itu? ” tukasnya.

Tenaga Ahli Sempurna di Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengakui adanya penggunaan influencer di beberapa kementerian. Namun ia menampik jika dianggap tidak efektif.

Justru kata dia, para influencer diperuntukkan untuk menyasar program-program yang bersentuhan dengan kelompok muda milenial.

“Jadi harus diluruskan bahwa influencer bukan mengantarkan suatu kebohongan atau menutup-nutupi fadihat pemerintah hanya menyosialisasikan kebijakan dengan memang dari segi substansi tidak bermasalah. Dan sebagai influencer membangun paham mengganggu demokrasi. Di sosial media setiap ada pendapat pasti tersedia reaksi, ” imbuh Donny Gahral Adian kepada BBC News Nusantara.

Selain itu, keberadaan influencer menjadi pelengkap perintah kehumasan.

“Informasi kan harus sampai ke akar rumput, humas terbatas. Jubir juga terbatas. Ada influencer yang punya pengaruh dan bahasanya mudah dicerna. ”

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Dasar Indonesia (YLHBI), Asfinawati, mengatakan penggunaan teknologi atau media sosial di dalam demokrasi sesungguhnya bisa berdampak positif dalam demokrasi.

Sebab publik atau anak buah bisa menyampaikan langsung aspirasinya tanpa hambatan.

“Teknologi membuat pemerintah lebih responsif. Laksana pengaduan bisa secara langsung ataupun bercakap-cakap secara langsung melalui akun menteri atau presiden, ” ujar Asfinawati dalam diskusi online.

“Menjadi lebih akuntabel dan transparan karena seluruh hal bisa diunggah. Misalnya rencana APBN, peraturan daerah. Kalau dulu berbelit-belit sekarang bisa lebih segera diakses, ” sambungnya.

Namun begitu, sebutan Asfi, ada sisi gelap daripada penggunaan teknologi apalagi ketika disusupi influencer atau buzzer . Sebab, baginya, mereka “bersuara arah pesanan”.

“Publik tidak lagi bisa menyeleksi mana pendapat pribadi dan mana yang iklan. Berbeda dengan televisi atau radio, jelas kita bisa tahu mana yang berita dan iklan. ”

Lebih dari itu, Asfi menilai penggunaan influencer dan buzzer telah menciptakan stigmatisasi ataupun ‘pembelahan’ dengan sebutan tertentu. Dia mengambil contoh istilah ‘cebong’ & ‘kadrun’.

“Jadi sebagus apapun omongan seseorang menjadi tidak valid dan ini membiaskan. ”

Terkait kebijakan pemerintah arah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, pakar media baik dari Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan percakapan terkait #indonesiabutuhkerja pertama ramai di media sosial pada rentang 13 sampai 16 Agustus.

“Kampanye oleh influencer terjadi di Instagram pada 10-12 Agustus dan cukup ramai. Sehari setelahnya sudah diketahui netizen pada Instagram dan ada serangan pulih. ”

“Kemudian di Twitter pada agenda 10-12 Agustus masih adem ayem, akan tetapi pada tanggal 13-16 Agustus ada dialektika. Isinya kritikan semua tidak promosi lagi. ”

Ismail menilai permufakatan yang begitu riuh di jalan sosial terkait #indonesiabutuhkerja cukup cocok antara yang setuju dan menentang.

Dan semestinya, kata dia, pemerintah mendengarkan keriuhan tersebut dalam mengambil kecendekiaan.

“Ini harus didengar oleh pemerintah. ”