Pengadilan memutuskan umat Kristen dalam Malaysia boleh gunakan sirih ‘Allah’ untuk menyebut Tuhan

4 jam yang semrawut

Pengadilan luhur di Malaysia menyatakan kalau umat Kristen boleh menggunakan kata “Allah”, mengakhiri perkara hukum yang sudah berlangsung selama 13 tahun.

Seorang penduduk asli mengajukan gugatan setelah penjaga menyita buku agama serta CD miliknya pada 2008.

Polisi mengeklaim bahwa orang beragama Kristen dilarang memiliki material yang memuat sebutan bahasa Arab buat Tuhan itu.

Pemerintah tersua kata tersebut seharusnya hanya digunakan oleh umat Islam, karena “itu dapat merusuhkan mereka atau membuat itu berpindah agama jika digunakan oleh agama lain”.

Kasus ini telah meningkatkan ketegangan berbasis keyakinan di Malaysia, yang adalah negara sekuler secara konstitusi.

Baca juga:

Keputusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, yang dikonfirmasi oleh pengacara kasus tersebut dan dilaporkan oleh berbagai media, termasuk kantor berita nasional Bernama, adalah bagian daripada perkara hukum yang diajukan seorang perempuan bernama Jill Ireland.

Ireland, yang taat Kristen, merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar.

Pada 2008, otoritas menyita buku agama berbahasa dan cakram padat (CD) berbahasa Melayu sejak Ireland di bandara Ambang Lumpur, berdasarkan peraturan gajah dalam negeri tahun 1986 yang melarang publikasi Kristen berbahasa Melayu menggunakan kata “Allah”.

‘Sudah dipakai selama berabd-abad’

Banyak karakter Kristen yang berbahasa Melayu mengatakan kata itu sudah digunakan di Malaysia selama berabad-abad, khususnya di wilayah Malaysia di Pulau Kalimantan. Ireland adalah seorang Melanau, kelompok etnis penduduk asli dari negara bagian Sarawak.

Pengadilan pada hari Rabu (10/03) menyatakan bahwa konstitusi Malaysia memberi Ireland kesetaraan di hadapan kaidah dan dia berhak mengimpor publikasi dalam menjalankan haknya untuk mendidik dan mengejawantahkan agamanya, kata pengacara Ireland, Annou Xavier, kepada biro berita Reuters.

“Pengadilan selalu menyatakan bahwa peraturan Gajah Dalam Negeri tahun 1986… melanggar hukum dan konstitusi, ” kata Xavier.

Keputusan lengkap Pengadilan Tinggi tidak langsung tersedia bagi jalan.

Pejabat Kementerian Dalam Kampung Malaysia tidak menjawab suruhan komentar dari Reuters.

Umat Kristen mencakup sekitar 9% dari populasi Malaysia, menurut sensus 2010.

Namun mahkamah mengatakan keputusan pada keadaan Rabu tidak bertolak kecil dengan keputusan tahun 2015, karena itu berurusan secara hak konstitusional individu rupanya masalah seputar penerbitan, patuh Xavier.