Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN: ‘Bagaimana mungkin ada lembaga swasembada, tapi pegawainya tidak independen? ‘

Peraturan Pemerintah yang mengatur pemberian status pegawai Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut pegiat anti-korupsi mengikis independensi lembaga anti-rasuah tersebut dan yang paling dikhawatirkan membuka celah korupsi.

Namun pihak Istana dan Pimpinan KPK menampik sangkaan itu dan mengklaim peraturan mutakhir tersebut justru hendak memperkuat kebiasaan pemberantasan korupsi.

LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Peraturan Pemerintah tentang peralihan status pegawai KPK menjadi ASN kian menegaskan ketidak-independenan lembaga anti-rasuah tersebut.

Pasalnya sirih Peneliti dari ICW, Lalola Easter, KPK sebagai lembaga yang swasembada semestinya bisa merekrut pegawainya secara mandiri tanpa terikat aturan di luar KPK.

“Setelah perubahan jadi ASN semakin enggak ada independensi karena jadi terlembaga dengan pemerintah induk, ” ujar Lalola Easter kepada BBC News Indonesia, Selasa (11/08).

Penetapan yang sama juga disampaikan Wadah Pegawai KPK. Ketuanya Yudi Purnomo mengatakan, perubahan status pegawai KPK menjadi ASN akan berimplikasi pada stuktur.

Pegawai KPK, katanya, otomatis berada di bawah koordinasi atau pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Birokrasi (KemenPAN-RB) dan harus tunduk pada perundang-undangan tentang ASN.

“Bagaimana mungkin ada lembaga swasembada tapi pegawainya tidak independen? ” ujar Yudi Purnomo kepada BBC News Indonesia.

Penegakan hukum akan suram menyentuh pemerintah

Selain mengganggu independensi pegawai KPK, hal lain yang dikhawatirkan adalah penegakan hukum yang kian sulit menyasar pemerintah.

Ini sebab setiap penyidik KPK akan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di KUHAP menyebutkan PPNS di dalam pelaksaan tugasnya berada di kolong koordinasi Kepolisian.

“Sekarang kalau misalnya KPK secara jelas dinyatakan KPK bagian dari eksekutif sehingga kalau misalnya ada upaya intervensi dari tingkat kementerian. Sebagai potensi kudu diakomodasi dalam kelembagaan KPK, ” jelas Lalola Easter.

“Kalau misalnya ditambahi embel-embel lembaga independen pada bawah eksekutif tidak menjamin apa-apa. Setelah pegawainya berstarus ASN termasuk penyidiknya, ya itu sudah jargon kosong saja. ”

Akan terganggunya penanganan kejadian oleh penyidik maupunpenyelidik KPK diamini Yudi Purnomo. Ia berkata, level jabatan atau golongan dalam sistem aparatur sipil negara mau tak mau bakal memengaruhi proses penyeliaan saksi atau tersangka.

“Misalnya penyidik atau penyelidik ASN karena dalam golongan rendah kemudian memeriksa pihak terkait yang golongannya tinggi sepertinya eselon II atau direktur, nanti malah ditanya balik, ‘kamu kaum berapa’? ”

“Belum lagi kalau menghantam kasus besar nanti akan dipindah atau dimutasi atau ditekan penasihat. Ini kan berbeda dengan perihal sekarang, ” jelasnya.

Catatan Yudi, saat ini ada 1. 500 pegawai KPK yang berstatus lestari dan tidak tetap. Sejauh itu, katanya, belum ada pembicaraan dengan pimpinan KPK untuk membahas jalan peralihan status tersebut.

Namun Wadah Pegawai akan mengkaji Peraturan Pemerintah itu untuk didiskusikan bersama pimpinan.

“Kami akan kaji dulu supaya titik independen masih bisa didapatkan. ”

Mantan Wakil Ketua KPK: PP membuka celah korupsi

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laode M Syarif, menyebut terbitnya Peraturan Pemerintah mengenai pengalihan status pegawai KPK menjelma ASN membuka tindakan penyelewengan atau korupsi.

Ia mendasarkan hal itu pada aturan tentang gaji dan tunjangan.

Pasal itu berbunyi personel KPK yang sudah menjadi pegawai ASN diberikan gaji dan tumpuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berantakan di pasal berikutnya, dalam peristiwa terjadi penurunan penghasilan, kepada personel KPK selain gaji dan tumpuan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

“Jadi gaji di KPK tidak lagi single salary system . ”

Ia berkata, sejak KPK terbentuk pada tahun 2003 sistem penggajian menggunakan single salary system atau menerima gaji saja tanpa ada bayar lainnya. Tujuannya supaya transparan & akuntabel. Dengan begitu menutup celah-celah korupsi di internal pegawai.

Tetapi kini dengan memisahkan antara gaji pokok dan tunjangan artinya prawacana Laode, “mengubah best practice menjadi bad practice”.

“Selama ini gaji tersebut hanya satu karena pertanggungjawabannya sahih. Jadi tidak ada honor A, B, atau C, ” terangnya.

Karena sistem penggajian yang memisahkan gaji pokok dan tunjangan itu dianggap bermasalah, KPK pun pernah menyarankan pemerintah agar mengubah besar penggajian ASN agar menyamai KPK. Sebab pola yang digunakan selama ini cenderung tak transparan serta tidak akuntabel.

“Dulu itu kan setiap kepegawaian ASN yang sering dikaji KPK dan diberikan kepada pemerintah menunjukkan bahwa honor-honor yang diberikan kepada pegawai hingga pejabat tak jelas. Banyak yang menerima akan tetapi tidak bekerja. ”

“Tunjangan kinerja juga semestinya diukur dari penghargaan kinerja, tapi sebagian besar cuma dilihat dari kehadiran saja. Nah outputnya tidak bisa diukur secara baik. ”

“Bahkan tunjangan perjalanan dinas itu kadang dianggapi sebagai bunga penghasilan. Sehingga ada orang dengan agar penghasilan bertambah maka dia memperbanyak perjalanan dinas. ”

Atas dasar pertimbangan itu pula, ia pun mempertanyakan komitmen pemerintah yang mengklaim tetap ingin menjaga independensi KPK dan memperkuat lembaga tersebut.

Tatkala komitmen pemerintah dianggapnya bertentangan dengan isi dalam Peraturan Pemerintah dengan baru diterbitkan.

“Jadi sistem gaji seperti itu rawan korupsi. Tapi kenapa ya di Peraturan Pemerintah malah mengubah sistem penggajian dengan sudah bagus ini? ”

Apa prawacana pemerintah?

Tenaga Ahli Utama Kantor Pekerja Presiden, Ali Ngabalin, menampik dakwaan itu dan mengatakan bahwa Susunan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 sudah sesuai amanat Undang-Undang KPK hasil revisi tahun 2019.

Yaitu menyesuaikan jabatan pegawai KPK menjadi ASN dengan merujuk pada peraturan yang baru.

“Kalau dari planet bumi mengerti kecuali dari planet lain. Sehingga penghasilan pegawai KPK dengan sudah diatur ke ASN sehingga tidak mengalami penurunan. ”

“Darimana itu menyebut bahwa ini untuk melemahkan KPK? Kan tidak ada asing untuk memperkuat institusi pemberantasan manipulasi. ”

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta publik tidak merendahkan independensi pegawai KPK cuma karena sistem penggajian yang bertukar.

“Independensi pegawai KPK sebagai penegak hukum terlahir dari spirit dan pemahaman bahwa KPK adalah penegak hukum dan karenanya independensi adalah hal yang utama dalam menancapkan hukum, ujar Ghufron dalam keterangannya di Jakarta seperti dikutip Antara .

Apa saja susunan pegawai KPK dalam peraturan dengan baru?

Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, menyusun beberapa hal. Dalam pengalihan pegawai meliputi: pegawai tetap dan tidak tetap.

Bagi pegawai KPK dengan menjadi Aparatur Sipil Negara kudu setia dan tat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan negeri yang sah. Persyaratan lain, mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan integrutas dengan baik.

Tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN pun dilakukan mencuaikan beberapa tahapan. Pertama, melakukan habituasi jabatan di KPK menjadi pantas dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, melangsungkan identifikasi jenis dan jumlah personel KPK. Kemudian memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman personel KPK sesuai jabatan ASN yang akan diduduki.

Bagi pegawai KPK yang sudah menjadi pegawai ASN akan mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai ASN. Pembelakan itu diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negeri.

Pada kausa 9 yang mengatur tentang gaji dan tunjangan disebutkan, pegawai KPK yang sudah menjadi pegawai ASN diberikan gaji dan tunjangan bertemu dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam kejadian terjadi penurunan penghasilan, kepada pegawai KPK selain gaji dan tumpuan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin.

Pemerintah menyebut dalam hal pegawai KPK belum berstatus sebagai ASN maka dalam jangka waktu paling perlahan-lahan dua tahun sejak revisi kedua UU KPK yang diundangkan agenda 17 Oktober 2019, pegawai KPK tersebut dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat.