Peristiwa buronan Djoko Tjandra: Brigjen Prasetijo jadi tersangka karena diiduga buatkan surat dan hancurkan barang bukti, tindakan yang timbulkan pertanyaan, ‘apakah buronan lain juga diperlakukan sama’?

Petugas menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo, bekas pejabat Bareskrim Polri sebagai tersangka pada Senin (27/07) dalam peristiwa buronan Djoko Tjandra, dengan risiko hukuman maksimal enam tahun tangsi.

Selain penetapan tersangka ini, Polri juga tengah menyelidiki aliran sokongan suap yang diperkirakan diterima sejumlah orang dalam pembuatan surat palsu bagi perjalanan Djoko Tjandra.

Brigjen Prasetijo yang diduga terlibat dalam pemberian surat jalan dan berharta dalam satu pesawat dengan Djoko ke Pontianak tanggal 16 Juni lalu, disebut Kepala Biro Pencerahan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono, dalam kondisi sakit dengan tekanan darah naik dalam sidang tambahan Senin (20/07) lalu.

Dalam sidang lanjutan permohonan kembali yang diajukan Djoko Tjandra sendiri, untuk keempat kalinya ia tidak hadir di Meja hijau Negeri Jakarta Selatan Senin (27/07).

Jaksa meminta hakim menolak tuntutan Djoko dalam surat yang dikirim kepada hakim untuk menggelar sidang pemeriksaan PK secara online.

Djoko disebut pengacaranya tengah sakit pada Malaysia.

Kasus Djoko Tjandra, menurut Indonesian Corruption Watch, menimbulkan pertanyaan umum, apakah buronan lain selama tersebut juga diperlakukan seperti buron kejadian Bank Bali ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW), melalui koordinator Adnan Angin ribut Husodo, menyebut kasus Djoko Tjandra bisa menjadi preseden dalam sedikitnya 40 buronan kasus korupsi asing yang hingga saat ini suram dari proses penegakan hukum.

“Kasus tersebut bukan hanya mencoreng kepolisian, akan tetapi juga wibawa negara, termasuk presiden, kalau aparat penegak hukum betul-betul bisa diperalat mafia untuk menghilangkan jejak kejahatan, ” kata Adnan.

“Karena masalah ini, publik jadi bertanya-tanya, apakah buronan lain juga diperlakukan sama seperti Djoko, ” ujarnya.

Adnan berkata, ICW mencatat terdapat 40 buronan kasus korupsi yang itu anggap kelas kakap. Beberapa diantara mereka adalah Eddy Tansil, Sjamsul Nursalim, dan Honggo Wendratmo.

Penangkapan para buronan itu dinilai Adnan sebagai kewajiban negara terhadap prinsip negara adat. Ia berkata, berbagai kerja persis antarnegara sebenarnya bisa memudahkan pencarian buronan tersebut.

Polri menyebut tiga jenderal yang mereka duga berkaitan secara pelarian Djoko, buronan kasus cessie Bank Bali. Jabatan mereka dicopot akibat dugaan ini.

Prasetijo jadi tersangka, cucuran dana diselidiki

Eks Kepala Biro Koordinasi serta Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo ditetapkan menjadi tersangka terkait pembuatan surat berkepanjangan buron Djoko Tjandra pada Senin (27/07).

Ada tiga konstruksi hukum yang dikenakan pada Brigjen Prasetijo. Pertama membuat surat jalan palsu bagi Djoko Tjandra dan memakai surat palsu, kedua membiarkan atau memberi pertolongan bagi Djoko, mengikuti konstruksi hukum ketiga, Brigjen Prasetijo diduga menghalangi upaya penyidikan dengan merusak barang bukti.

“Selanjutnya konstruksi norma yang ketiga adalah terkait pengingkaran Pasal 221 ayat 1 kedua KUHP di mana yang bersangkutan telah menghalangi atau mempersukar pemeriksaan dengan menghancurkan dan menghilangkan sebagian barang bukti, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi yang berkesesuaian di mana tersangka BJP PU sebagai pejabat Polri menyuruh Kompol Joni Andrianto buat membakar surat yang telah dipergunakan dalam perjalanan oleh AK & DST termasuk tentunya oleh dengan bersangkutan, ” kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (27/7)

Penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara serta berdasarkan bukti surat-surat palsu sebagai berikut, surat hidup tertanggal 3 Juni dan 18 Juni, surat pemeriksaan Covid dan surat rekomendasi kesehatan yang dibuat di lingkungan Pusdokkes Polri.

Dalam surat jalan berkop Polri untuk Djoko Tjandra, Prasetijo menulis bahwa Djoko merupakan konsultan Badan Reserse Kriminal Polri. Prasetijo juga diduga terbang ke Pontianak bersama Djoko pada 19 Juni lalu.

Tersangka-tersangka baru

Dalam kasus ini, polisi memeriksa 20 orang saksi dan ‘tidak menutup kemungkinan muncul tersangka-tersangka baru’.

“Tentang aliran dana, kita era ini telah membuka penyediikian untuk melakukan tracing dan tentunya nanti menyasar pada siapa saja kita akan jelaskan dalam rilis berikutnya. Tidak menutup kemungkinan kami kerja sama dengan KPK, ” sirih Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal lain yang sebelumya dicopot dalam kaitan kasus ini ialah Brigjen Nugroho Slamet. Ia adalah Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia.

Satu perwira tinggi yang lain adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Besar Divisi Hubungan Internasional Polri. Ia merupakan atasan langsung Nugroho.

Sebelum ditetapkan sebagai simpulan, Prasetijo diperiksa dalam ranah etik dan disiplin.

Namun proses tersebut pekan lalu berhenti sementara sebab dokter kepolisian menyatakan Prasetijo sakit, salah satunya akibat tensi pembawaan yang tinggi, menurut Kepala Jawatan Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono.

“Yang bersangkutan (Prasetijo) membuat tulisan izin sendiri, dan terbang kepala pesawat dengan DPO. Ini saya dalami, ” kata Awi di jumpa pers di Jakarta.

“Kami sudah cek ke propam dan pusdokes, dia belum bisa kami periksa, masih dalam perawatan di rumah sakit. ”

“Kami mulai sejak kode etik, kalau di situ mengembang ke perbuatan pidana, tetap kami akan jerat pasal pidananya, ” ucap Awi.

Penangkapan buronan kasus korupsi sebelumnya, antara lain terhadap Nunun Nurbaeti, Anggodo, dan Muhammad Nazaruddin, disebut bukti upaya tersebut bisa dilakukan.

Hingga kini, Polri belum memberi tenggat kerja tim penyidik internal mereka.

Walau reses perlu dibahas segera

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Kelompok Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, meminta Polri membeberkan peran jenderal yang diduga memuluskan Djoko Tjandra masuk-keluar Indonesia.

Mardani menilai penyidikan privat kepolisian itu harus dibuka di dalam forum rapat dengar pendapat Bayaran III DPR, walau para anggota dewan saat ini tengah melakukan masa reses.

Dorongan dari DPR disebutnya penting agar persoalan penanganan buronan kasus patgulipat tidak terus berlaku.

“Polri harus menjelaskan akar masalahnya di mana, siapa penanggung jawabnya dan siapa yang harus diproses secara hukum., ” ujarnya, Senin (20/07).

“Kita bisa terjerembab di lubang yang sama berulang kali, karena karakter koruptor memang begitu. ”

“Omnibus law kami bahas terus saat reses, ini lebih genting, seharusnya bisa dilakukan, ” kata Mardani via telepon.

Komisi III secara sah telah meminta izin kepada arahan DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus Djoko. Tetapi tak disetujui dengan alasan ‘tak sesuai prosedur’.