Permusuhan Timur Tengah: Normalisasi hubungan Israel-negara-negara Teluk menjadi pintu masuk untuk Indonesia

  • Rohmatin Bonasir
  • BBC News Indonesia

Harapan baru muncul setelah tiga sosok serempak meneken dokumen di atas meja panjang dengan pancaran sinar matahari sore yang cerah di teras Gedung Putih.

Mereka adalah Perdana Gajah Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Sungguh Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Kampung Bahrain Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

Sang tuan rumah & perantara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut peristiwa pada Selasa (15/09) itu sebagai “fajar Timur Tengah yang baru”.

Langkah bersejarah UEA dan Bahrain sebagai negara Arab ketiga dan keempat yang menyusun hubungan dengan Israel tersebut sopan disambut dan disikapi secara pintar oleh Indonesia, kata seorang penyelidik.

Setidaknya dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara sahabat Palestina, kata Dr. Ryantori, direktur eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) dan dosen Hubungan Internasional di Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta.

“Selama normalisasi tersebut tak bersinggungan langsung dengan isu Palestina, Indonesia harus melihat hal tersebut sebagai opportunity , ” ia menjelaskan.

Kesempatan yang ia maksud dan yang paling di depan mata adalah bahwa siasat Bahrain serta Uni Emirat Arab dapat membukakan pintu bagi Indonesia dalam menempatkan dirinya sebagai barang apa yang disebutnya “jembatan emas” antara dua pihak yang berkonflik.

“Ini mengingat hubungan Indonesia dengan negeri2 Arab umumnya sangat baik. Jika mereka sudah mulai menormalisasi hubungannya dengan Israel, Indonesia akan semakin mudah ‘berinteraksi’ dengan Israel, minimal bisa melakukan pendekatan yang lebih dalam menyangkut isu Palestina. ”

Negeri Indonesia melalui jubir Kementerian Asing Negeri Teuku Faizasyah menegaskan normalisasi hubungan Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab tidak akan mengubah posisi Indonesia tentang Palestina.

Ia tidak secara spesifik membaca apakah Indonesia kemudian akan memikirkan menempuh langkah serupa.

“Bagi Indonesia penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi DK PBB terkait, serta parameter yang disepakati secara internasional tercatat two states solution .

“Kita harus pastikan kalau seluruh inisiatif untuk perdamaian tidak menggagalkan keputusan yang telah dibuat melalui Arab P eace I nitiative , & resolusi Organinsasi Kerjasama Islam yang terkait, ” kata Teuku Faizasyah dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (17/09).

Oleh karena itulah, masih menurutnya, Indonesia memandang kini tiba waktunya untuk menghidupkan kembali jalan mulitilateral tersebut, walaupun di sisi lain langkah mereka dapat dipahami.

“Kami memahami atensi UAE serta Bahrain untuk menyediakan ruang untuk pihak terkait untuk bernegosiasi, mengubah pendekatan untuk penyelesaian isu Palestina melalui kesepakatan ini.

“Namun efektifitas kesepakatan tersebut sangat bergantung di dalam komitmen Israel untuk menghormatinnya, ” kata juru bicara Kementerian Sungguh Negeri Teuku Faizasyah.

Harapan gres tapi tak akan mengubah gaya Indonesia

Wacana membuka hubungan diplomatik dengan Israel pernah digulirkan oleh Pemimpin Gus Dur, walaupun sontak memiliki penolakan banyak pihak ketika itu, terutama dari kelompok-kelompok Islam.

Pertama Menteri Israel Benjamin Netanyahu di dalam tahun 2018 secara terang-terangan membuktikan keinginannya untuk menjalin hubungan secara Indonesia.

Namun Indonesia sebelumnya bersikukuh tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan negara itu datang kemerdekaan Palestina benar-benar terwujud.

Tanpa ikatan secara resmi sekalipun, Indonesia & Israel selama ini sudah menyusun kerjasama dagang skala kecil serta pariwisata. Visa kunjungan diterbitkan sebab perwakilan masing-masing negara di negeri ketiga.

Politikus senior PDI Perjuangan, DR Effendi Simbolon, yang duduk di Komisi 1 DPR ada tambahan dua negara Arab yang menjalin hubungan dengan Israel benar memberikan harapan baru bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah serta membawa angin segar bagi Indonesia.

Hanya saja hal itu belum hendak mengubah garis kebijakan Indonesia, paling tidak dalam waktu dekat.

“Saya taksir kita tetap menghormati bagaimanapun perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka di tanahnya. Perjuangan harus tercapai.

“Nah jika sudah tercapai, baru lalu mungkin kita akan bisa mewujudkan wacana, pemikiran. Mungkin ya, ” kata Effendi.

Keraguannya antara lain dilandasi ikatan kesetiaan masyarakat Indonesia dengan Palestina.

“Latar belakang sejarah yang lama dan tatanan bangsa terdiri daripada suku dan agama yang betul menjunjung tinggi perjuangan rakyat Palestina, itu membuat sulit untuk kita lagi membuka ruang berpikir yang lebih moderat. ”

Sekalipun apa dengan terjadi di Gedung Putih pada Selasa lalu, imbuhnya, juga tidak terbayangkan sebelumnya.

“Jadi, ada tangan-tangan Tuhan juga menurut saya, dengan ingin mengembalikan perdamaian, dari bahasa-bahasa dari empat pembicara itu, ” ujar politikus senior PDI Perjuangan itu.

Perdamaian di Timur Tengah ?

Menlu Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani membentangkan kesepakatan dengan Israel sebagai momen bersejarah yang penuh harapan serta peluang.

“Pernyataan perdamaian antara Kerajaan Bahrain dan Negara Israel adalah jalan bersejarah menuju perdamaian nyata dan abadi, keamanan dan kemakmuran di seluruh wilayah, dan bagi seluruh yang hidup di sana, minus memandang agama, sekte, etnik, ataupun ideologi. ”

Palestina, sebaliknya, mencibir kesepakatan damai itu dan menyerukan kepada negara-negara asing untuk tidak mengikuti jejak Bahrain serta Uni Emirat Arab.

Ditandaskan oleh Palestina perjanjian itu tak akan menciptakan perdamaian di zona selama AS dan Israel tidak mengakui hak Palestina mendirikan negara dengan batas-batas sesuai dengan pemisah tahun 1967 dan dengan pokok kota Yerusalem Timur.

Belum jelas apakah negara-negara lain di Timur Pusat, khususnya Arab Saudi, akan melunakkan posisi mereka menyusul langkah Bahrain dan UEA.

Yang jelas taat Direktur Eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Dr. Ryantori normalisasi hubungan antarnegara bisa saja terjadi ” jika dikaitkan dengan konsep national interest . Ditambah lagi, analisis hubungan internasional kontemporer seringkali menunjukkan bahwa konflik dan kerjasama tak harus melulu ditempatkan secara diametral. ”

Sebelum Bahrain dan Uni Emirat Arab, di dunia Arab Israel hanya memiliki hubungan dengan Mesir dan Yordania.

Secara total, sejak 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat 30 negara yang tidak mengakui Israel. Mereka utamanya adalah negara-negara di Timur Tengah dan negeri2 dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia dan Pakistan dengan tergabung dalam Organisasi Kerjasama Agama islam (OKI).