Perpres investasi miras dicabut: Pro-kontra dibalik pencabutan, ‘Indonesia membentuk negara hukum dan petunjuk yang diakui tak hanya satu’

2 jam dengan lalu

Keragaman Indonesia mestinya menjadi pertimbangan pemerintah sebelum mengeluarkan Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 yang mengatur investasi minuman keras di empat provinsi, yakni Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua (02/03), kata peneliti.

Keputusan pencabutan itu diambil Presiden Joko Widodo setelah mempertimbangkan masukan sejumlah pola Muslim dan usul Pemangku Presiden Ma’ruf Amin.

“Kalau ini kan umat Islam lebih kepada peduli bahwa kita sucinya melarang itu [minuman beralkohol], ” ujar juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi saat menjelaskan melanggar usul pencabutan aturan itu.

Sementara itu, Gubernur NTT menyayangkan potensi peningkatan ekonomi besar yang luput akibat pencabutan lampiran perpres itu, tapi mengatakan daerahnya bakal tetap mengembangkan miras lokal sesuai peraturan daerah.

Ada lagu ke presiden?

Tambahan perpres itu sebelumnya mengatur pembukaan investasi baru di industri minuman keras pada Bali, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua.

Provinsi-provinsi itu, kecuali Papua, menyambut aturan itu karena pabrik minuman keras lokal dengan sudah berkembang di kawasan masing-masing.

Bali, misalnya terkenal sebagai penghasil keruntang-pukang Bali, NTT memproduksi minuman beralkohol bernama Sopi, sedangkan di Sulawesi Utara, Cap Tikus kerap diburu wisatawan.

Tiga provinsi dengan telah mengajukan permohonan ke BKPM terkait investasi itu.

Di sisi asing, Pemerintah Provinsi Papua menegasikan investasi miras karena berbanding terbalik dengan peraturan setempat perkara pelarangan miras.

Tetapi demikian, Jokowi memutuskan buat mencabut lampiran perpres itu (02/03), setelah sebelumnya menghadirkan “pertemuan empat mata” dengan Wapres Ma’ruf Amin dengan mengusulkan pencabutan itu, prawacana Masduki Baidlowi, juru cakap wapres.

Tenaga Pakar Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin lebih lanjut menjelaskan sedianya aturan itu dikeluarkan jadi payung nasional untuk mengatur dan mengawasi produksi & distribusi minuman keras lokal.

Namun, pemerintah, katanya juga mendengarkan masukan asosiasi.

“Mau tidak mau kan presiden juga memperhatikan berbagai masukan dan fakta dari berbagai pihak, termasuk ulama, ” ujarnya.

Ia membantah ada lagu dari kelompok tertentu dengan membuat presiden membatalkan kaidah yang ditekennya sendiri.

“Tidak juga. Coba menentang kan kemarin presiden, secara teduh, dengan tenang. Artinya ada pertimbangan-pertimbangan yang dia, sebagai kepala negara, tetap memiliki kompetensi yang cukup.

“Tidak ada sebanding sekali orang yang mampu memberi tekanan kepada Bungkus Jokowi, ” kata Ngabalin.

Meski dicabut, taat Ngabalin, daerah-daerah yang memanifestasikan minuman keras lokal akan tetap beroperasi seperti yang sudah dijalankan.

“Tentu saja ini tidak selalu sebagai untuk kepentingan umat Islam, tapi seluruh kelompok di wilayah yang diatur Perpres itu, ” tambahnya.

Menurutnya, pencabutan itu “tak terlalu berpengaruh”.

Mengapa aturan ditolak? Moral dan regulasi isu yang bertentangan

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan memperhitungkan masalah moralitas dan masalah regulasi adalah dua urusan berbeda.

Pembukaan investasi tak serta merta berimplikasi ke konsumsi minuman bersusah-susah, yang pembatasannya, dari tata cara penjualan hingga stadar usia konsumen, sudah diatur melalui sejumlah aturan pemerintah.

Hal itu lah yang menurutnya mesti dijelaskan ke masyarakat.

“Untuk perkara konsumsi sudah diatur dengan aturan lain. Mengenai etiket dan agama, ya kembali lagi. Indonesia kan negeri hukum dan agama yang diakui tidak hanya kepala.

“Jadi perlu dipertimbangkan mengenai hal itu. Negeri juga tidak mendorong masyarakat untuk konsumsi alkohol dengan masif, ” ujarnya.

Selain itu, ia tahu ada peluang pengembangan pabrik minuman keras lokal.

“Dengan Perpres No. 10/2021, tersedia peluang bagi industri minol tradisional untuk berkembang pantas standar produk yang dinyatakan legal.

“Dengan sejenis bisa meminimalisir oplosan utamanya dari industri rumahan & tradisional, ” ujarnya.

Bersandarkan data WHO, Indonesia cuma mengkonsumsi sekitar 0, 8 liter minuman beralkohol mulai kapita, jauh di bawah rata-rata di Asia Tenggara, yang angkanya 3, 4 liter per kapita.

Data yang sama menunjukkan sebagian besar konsumsi alkohol di Indonesia itu unrecorded (tidak tercatat) atau tidak legal.

Oplosan pula masih sering dikonsumsi masyarakat, yang pada tahun 2018 lalu, menyebabkan 112 karakter meninggal dunia, menurut keterangan kepolisian.

‘P eningkatan ekonomi lebih besar

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat mengatakan ia memahami keputusan presiden untuk membatalkan lampiran perpres tersebut.

“Kalau memang ada tekanan politik pada kepala untuk memikirkan stabilitas kebijakan, kalau beliau ambil kesimpulan itu, kami dukung. Tapi itu tidak membatalkan permisi lama, hanya izin pertama tidak, ” ujarnya.

NTT memproduksi minuman beralkohol lokal ‘Sophia’, yang peredarannya diatur melalui peraturan gubernur.

Pencabutan lampuran tersebut tidak akan berdampak dalam Sophia, kata Viktor, bahkan membuatnya “tak memiliki saingan minuman beralkohol baru”.

Namun, ia menyayangkan hilangnya potensi ekonomi yang bertambah luas.

Ia berpendapat preskripsi itu semestinya bisa menyusun lebih beberapa orang ingin berinvestasi di sektor minuman beralkohol.

Investasi itu bisa mendorong riset minuman beralkohol, sehingga bisa membuat keluaran dari Indonesia bersaing secara negara lain.

Dalam hal ini, dia menyayangkan tersedia sejumlah orang yang disebutnya memandang minuman beralkohol dengan sempit tanpa melihat kepelbagaian di Indonesia.

“Untuk peningkatan ekonomi lebih mulia, sayang. Kita melarang buatan alkohol, tapi minuman alkohol dari berbagai negara meresap ke negeri ini sejenis banyak. Menurut saya betul hipokrit.

“Kita menentang berproduksi, di mana kita punya bahan baku melimpah, budayanya mendukung. Saya tidak bicara daerah lain, pada NTT, ini sesuatu yang sesuatu yang menjadi budaya dan bagian kekayaan Nusantara, ” kata Viktor.

‘Sinyal buruk bagi investor’

Dari segi investasi, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara, Teuku Riefky, mengatakan penghapusan lampiran perpres seperti ini adalah sinyal yang buruk bagi investasi, khususnya investasi asing.

“Ini konfirmasi bahwa memang perizinan dalam Indonesia dan kejelasan regulasi belum bisa dikatakan baik, ” katanya.

Ia mengatakan, sebelum mengeluarkan aturan, pemerintah seharusnya melakukan kajian menyeluruh, termasuk mengenai aspek strategis kebijakan, dengan menggandeng seluruh pihak yang akan terdampak.

Belajar dari pengalaman ini, Teuku Riefky selalu mengatakan pemerintah perlu membenarkan komunikasi publiknya untuk menjelakan isi dari aturan tersebut.

“Yang lebih penting lagi, sebelum aturan itu keluar, dikomunikasikan bertahap zaman sebelum disahkan.

“Ini kan bagi pihak dengan kontra, kesannya pemerintah melahirkan kebijakan sepihak. Seharusnya sounding dulu ke masyarakat, lihat responsnya, lalu cari bintik tengah dan lakukan hubungan yang aktif, ” perkataan Teuku Riefky.