Pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19: Masa kampanye dimulai, cara tatap muka tetap dinilai ‘paling efektif’

Seiring masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimulai pada Sabtu (25/09), para pasangan calon membongkar-bongkar siasat untuk mengumpulkan dukungan klub dalam situasi pandemi covid-19.

Premi Pemilihan Umum (KPU) telah menimbulkan revisi aturan yang melarang kampanye dengan cara menciptakan kerumunan masa seperti rapat umum dan konser musik, serta membatasi pertemuan tatap muka.

Dengan sebagian besar kampanye diperkirakan akan dilancarkan di dunia maya, organisasi pemantau pemilu memperingatkan hendak bahaya konten disinformasi dan berita bohong.

Bagaimanapun, tidak semua kandidat di Pilkada serta-merta mengalihkan kampanye itu ke media sosial.

Tatap muka dinilai lebih efektif

Pilkada akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah dan melibatkan sekitar 105 juta pemilih.

Kampanye dijadwalkan dimulai di dalam 26 September sampai 5 Desember, dan masa tenang dimulai pada 6-8 Desember.

Dari tim pemenangan pemilu yang dihubungi BBC News Indonesia, tim pasangan calon dalam penetapan walikota Solo, Bagyo Wahyono-FX Supardjo alias Bajo mengatakan belum berencana menggelar kampanye secara daring.

Ketua Tim Pemenangan Bajo, Sigit Prawoso, memperhitungkan kampanye online tidak efektif untuk menggaet dukungan.

“Saat ini belum mengarah ke kesibukan daring atau online . Buat saya kampanye daring tidak membuat elektabilitas naik, elektabilitas cukup teman-teman sosmed yang melakukannya, ” ujarnya kepada Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC News Indonesia dari Kota Solo.

Menurutnya, aksi dengan tatap muka tetaplah dengan paling efektif. Namun itu pula bukan dilakukan dengan orasi di hadapan kerumunan massa melainkan pendekatan dari rumah ke rumah.

“Kita semasa ini sudah melakukan personal approach pada masyarakat. Kita datangi satu bagi satu. Kita door to door masih dilakukan sampai detik ini. Bagi kami itu lebih berarti dibanding kampanye dalam bentuk apapun, ” tegasnya.

Sigit mengklaim pendekatan tersebut manjur. Hal itu, lanjutnya, terbukti dibanding keberhasilan pasangan independen tersebut memperoleh dukungan dari masyarakat dan lolos ke kontestasi Pilkada Solo sebagai penantang anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan calon wakilnya Teguh Prakosa.

Niat untuk langgeng mengadakan kampanye secara offline juga diungkapkan tim pemenangan salah satu pasangan calon di pemilihan gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit-Indra Catri.

Supardi mengucapkan pihaknya tetap berencana menggelar pertemuan fisik, di samping kampanye maya — tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 serta tidak mengabaikan aturan yang ditetapkan KPU.

“Kenapa ada pertemuan fisik? Sebab, banyak daerah di Sumbar ini yang belum memiliki akses internet. Inilah yang akan menjadi catatan bagi para bagian calon agar kampanye yang dikerjakan bisa tepat sasaran, ” tuturnya kepada Agus Embun yang melaporkan untuk BBC News Indonesia dibanding Kota Padang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengidentifikasi buruknya infrastruktur internet sebagai salah satu masalah dengan bisa mengganggu proses Pilkada tarikh ini.

Sebanyak 67 kabupaten/kota termasuk dalam rawan tinggi pada bagian ini.

“Tingkat pilgub, seluruh provinsi yang menyelenggarakan termasuk dalam rawan luhur. Urutannya adalah Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Melahirkan, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau, ” kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam laman resmi Bawaslu.

Usaha daring diutamakan

Pada hari Rabu (23/09) KPU menetapkan Peraturan Komisi Penetapan Umum no. 13 tahun 2020 yang merevisi peraturan sebelumnya.

Pasal 58 dalam peraturan baru menyatakan para-para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 harus mengutamakan kegiatan kampanye dalam media sosial dan media daring.

Jika kampanye tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, maka dibolehkan pertemuan tatap depan dengan jumlah peserta yang datang paling banyak 50 orang serta menerapkan protokol kesehatan untuk menghalangi penyebaran Covid-19.

Pada pasal 88C, KPU dengan tegas melarang tim gerakan melaksanakan kegiatan yang biasanya mengumpulkan massa dalam jumlah besar sesuai rapat umum, kegiatan kebudayaan seolah-olah pentas seni atau konser musik, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, atau peringatan hari ulang tarikh partai politik.

Kandidat yang melanggar akan memiliki sanksi berupa peringatan tertulis, pelepasan dan pembubaran kampanye, serta larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari.

KPU juga menetapkan penayangan iklan kampanye di media sosial dan media daring hanya selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang pada tanggal enam Desember.

Anggota KPU-RI Dewa Raka Isyarat dalam diskusi online yang digelar Perludem pada hari Senin (21/09) mengucapkan bahwa kampanye di media baik dan media daring dibiayai sebab pasangan calon sendiri.

Ia menjelaskan kalau nantinya partai politik maupun ikatan dapat membuat akun sendiri pada media sosial. Pada tingkat pemilihan provinsi KPU mengizinkan 30 akun resmi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota 20 akun.

Bahaya hoaks

Kampanye di jalan sosial mungkin bisa lebih menjangkau para pemilih. Masyarakat juga bisa dengan mudah menyampaikan aspirasi mereka lewat komentar di unggahan-unggahan para-para paslon.

Namun, dengan sebagian besar aksi beralih ke ruang virtual, ancaman disinformasi dan berita bohong ataupun hoaks semakin nyata dan bisa membuat masyarakat semakin terpolarisasi.

Perkumpulan buat Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menganjurkan perlunya pengaturan terkait transparansi & konten di media sosial.

“Jadi misalnya ada iklan-iklan di media baik, itu dilaporkan secara transparan berantakan biayanya berapa, siapa yang membelanjai, ” kata direktur eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati kepada BBC News Indonesia.

“Juga kontennya. Misalnya konten-konten seperti hoaks, berita bohong, disinformasi, misinformasi, fitnah… tentu tidak diperbolehkan. ”

Pembatasan jumlah akun dan zaman penayangan iklan, menurut Khoirunnisa, tidak lah efektif karena “di medsos tersebut ditutup satu tumbuh seribu”.

“Nah daripada itu ditutup dan masyarakatnya malah dapat informasi dari buzzer membentuk lebih baik mereka dapat informasi dari akun resmi pasangan calon, ” ujarnya.

Bawaslu koordinasi dengan Kominfo dan platform

Dalam menjalankan pengawasan persuasi di dunia maya, Badan Penilik Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) mengutarakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Hubungan dan Informatika serta berbagai maklumat media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain.

“Jalur temuan bisa terlihat tim pengawas kita yang juga mengawasi medsos, dan juga salur informasi awal dari masyarakat, ” kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin dalam pesan tertulis kepada BBC News Indonesia.

Afifudin menjelaskan, harmonisasi yang dijabarkan dalam Memorandum of Agreement dengan Kemenkominfo dan platform diharapkan bisa mempercepat penindakan kepada berita bohong atau disinformasi.

“Karena tidak semua kuasa penindakan di kita, ” imbuh Afifudin.

Hentikan Twitter pesan, 1

Lompati Twitter pesan, 1

Secara ijmal, ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat imbauan, menerapkan kiprah pencegahan, dan berkoordinasi dengan awak sukses paslon untuk memastikan preskripsi dipatuhi.

Jika tidak, lanjut Afifudin, maka Bawaslu akan menindak pantas kewenangannya.

“Aturan sudah ada, komitmen cocok peran masing-masing harus dimaksimalkan. Penyelenggara, peserta, dan pemilih harus sama-sama mematuhi protokol, ” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemimpin Bawaslu RI Abhan mengatakan kalau ada beberapa peraturan yang mampu dijadikan pendekatan hukum lembaga pengelola itu dalam menindak pelanggaran adat kesehatan.

Peraturan tersebut antara lain UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan sanksi administratif berupa peringatan dan denda administratif; serta KUHP Pasal 212 dan Pasal 218 yang dikaitkan secara kerumunan massa saat tahapan Pilkada dengan ancaman hukuman penjara dan denda.