Pilkada: Klaster virus corona merebak setelah pemilihan kepala daerah, ahli tutur ‘akibat penelusuran kontak yang lemah’

Sepekan setelah pemilihan kepala daerah berlangsung, terjadi penggandaan kasus virus corona yang membuat klaster di beberapa wilayah dalam Indonesia.

Di Banten, satuan tugas penanganan Covid-19 menyebut klaster pilkada terjadi di empat wilayah yang melaksanakan pesta demokrasi, yaitu Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, Cilegon, dan Pandeglang.

Kemudian di Purbalingga, Jawa Tengah, pasangan calon, awak sukses, hingga petugas pemilu terpapar virus corona.

Ahli epidemiologi lantaran Universitas Indonesia menyebut salah kepala penyebab terciptanya klaster pilkada kelanjutan lemahnya penelusuran kontak yang dilakukan di tengah perhelatan pesta demokrasi yang memicu kerumunan massa.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pelaksanaan pilkada di masa pandemi tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

“Alhamdulilah belum ada peristiwa bahwa kerumunan pilkada itu menjelma klaster baru. Apakah Covid-19 itu masih ada? Masih, ” sekapur Mahfud.

Klaster pilkada di tingkatan pemilu

Pada 9 Desember lalu, Indonesia melaksanakan pemungutan suara pemilihan 279 kepala daerah di tengah epidemi virus corona.

Dampaknya, tercipta klaster virus corona di beberapa daerah dengan melaksanakan pilkada, seperti di Banten dan Jawa Tengah.

Di Banten, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ati Pramudji Hastuti, mengutarakan klaster pilkada muncul di 4 daerah yang melaksanakan pemilu, yaitu Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, Cilegon, dan Pandeglang.

“Kabupaten Serang minggu ini zona merah, hal itu dampak dari dominasi kasus positif dari klaster pilkada, ” kata pendahuluan Ati Pramudji Astuti, seperti yang dilaporkan wartawan Yandhi Deslatama kepada BBC News Indonesia.

Ati memasukkan, klaster pilkada itu diprediksi berlaku bukan hanya saat proses pemungutan suara, namun juga di tahapan sebelumnya seperti deklarasi, pendaftaran maupun kampanye yang menyebabkan kerumunan kawula.

“Pilkada kan ada prosesnya, bukan cuma waktu pencoblosan saja, ” perkataan Ati.

Berdasarkan data percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia (17/12), terdapat 3 daerah di Banten yang menyelap dalam kategori berisiko tinggi zona merah, yaitu Serang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang.

Total kasus di Banten (17/12), kasus positif berjumlah 16. 157, secara kesembuhan 13. 277 dan meninggal 478 orang.

Sementara itu, di Purbalingga, klaster pilkada meluas yang menyebabkan dua anggota tim sukses pasangan calon meninggal, calon tumenggung terinfeksi, dan juga petugas pemilu.

Klaster pilkada, parameternya apa?

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten, Badrul Munir, mengatakan terdapat sembilan anggota kepala yang positif virus corona.

“Kemudian digantikan oleh staf dari kepala di tingkat desa, kelurahan ataupun kecamatan karena keterbatasan waktu buat merekrut yg baru. Jadi temuan itu di bagian perekrutan, tidak tahapan pemilu yang berjalan, misalkan kampanye, pendaftaran, atau perhitungan pandangan, ” kata Badrul.

“Klaster pilkada di Banten, kami parameternya masih bingung. Sepanjang pilkada, kami tidak menemukan peristiwa penularan atau jatuhnya korban di tahapan pilkada, seolah-olah kampanye, pemungutan atau perhitungan pandangan, ” tambah Badrul.

Senada secara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Ijmal Daerah (KPUD) Banten, Mashudi, mutakhir mendengar adanya klaster pilkada pada wilayahnya.

“Kalau memang benar, beta tidak tahu di mana karena dari proses pendaftaran dan usaha itu sudah lama sekali. Dasar benar angka positif di Banten meningkat, tapi apa karena pilkada? Saya belum tahu, ” sirih Mashudi.

Ia mengatakan kini KPUD Banten pusat melakukan tes ulang Covid-19 kepada jajarannya usia pelaksanaan pilkada sebagai prosedur wajib dilaksanakan.

“Kami telah berlelah-lelah memastikan dan meminimalisir prospek potensi penyelenggara kita di lembah tertular, ” ujarnya.

Ia kendati menegaskan, di lebih dari 9. 000 tempat pemungutan suara (TPS) di Banten, para petugas sudah menjalankan peraturan yang ditetapkan sesuai menggunakan alat pelindung diri (APD). Kemudian, menyediakan tempat cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, dan masker wajah.

Investigasi Ombudsman RI: APD lengkap dan baik

Berdasarkan hasil penyelidikan Ombudsman RI di 207 TPS yang tersebar hampir di semesta wilayah Indonesia yang menyelenggarakan pilkada, 99% APD telah tersedia kepala berbeda dari temuan sebelumnya dalam 2 Desember lalu, dimana 72% dari 31 KPUD kabupaten atau kota belum menyalurkan APD kepada panitia pemilihan.

“1% itu sebab tidak tersedia kantong plastik, wadah sampah dan sarung tangan karet, ” kata Kepala Keasistenan Analis Pencegahan Maladministrasi Ombudsman, Pramulya Kurniawan.

Pramulya melanjutkan, 96% mutu kualitas APD dalam kondisi baik. “4% nya kondisi buruk seperti ember wadah cuci tangan bocor, t hermo gun tak berfungsi, ” katanya.

Lalu, lantaran 207 TPS, Sebagian besar telah menerapkan protokol kesehatan, baik dari pembatasan jumlah pemilih, pengaturan masa kehadiran, jaga jarak, ketersedian basuh tangan, hingga pemakaian APD petugas.

“Hasil ini menunjukan bahwa KPU telah menjalankan tindakan korektif dari Ombudsman RI yaitu memastikan dan menyiasati pendistribusian kelengkapan APD hingga sektor TPS, ” tambahnya.

Kesalahan terbesar ada di penelusuran kontak

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, mengatakan munculnya klaster pilkada disebabkan oleh lemahnya penelusuran relasi (contact tracing ) yang dilakukan.

“Kesalahan terbesar itu pada contact tracing di Indonesia yang sekarang sudah menurun dari 20-30 pada April menjadi hanya 10 dalam satu kasus, jadi bayangkan betapa menurunnya, ” kata Yunis.

Akibatnya, kata Yunis, kemungkinan yang terinfeksi berinteraksi dengan orang lain sangat besar di tengah kelompok massa dalam pelaksanaan pilkada.

“Kedua, pedoman Menkes tidak memeriksa pada kontak tanpa gejala, sehingga OTG tidak bisa ditangkap dengan prinsip itu. Akhirnya, orang terinfeksi, makin tanpa gejala berkeluyuran dan luhur kemungkinan tercipta klaster pilkada, ” ujarnya.

Dengan penelusuran kontak dengan baik dapat memutus penyebaran. ” Contact tracing tidak dilaksanakan, ibarat telur separuh matang, jadi gampang hancur, langsung semuanya, ” katanya.

Penurunan penelaahan kontak kata Yunis disebabkan pengembangan kasus yang luar biasa minus diimbangi oleh jumlah petugas, “dan juga itu perlu dana banyak makanya tidak masif dilakukan, ” katanya.

Berdasarkan data percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia (17/12), total kasus positif meningkat 7. 354 dibanding kemarin menjadi total 643. 508 dengan jumlah kematian 19. 390 jiwa. Sementara untuk yang sembuh berjumlah 526. 979 karakter.

Jumlah kasus sekarang meningkat sekitar empat kali lipat dibandingkan secara 4 September 2020 lalu era pendaftaran calon pilkada dibuka dengan berjumlah sekitar 180 ribu peristiwa.