Pilkada: ‘Mau coblos tapi tidak tahu kapan dan bagaimana’ – dilema pemilih di tengah pandemi

Penetapan kepala daerah serentak tahun 2020 tinggal menghitung hari, namun masih ada kalangan masyarakat yang tidak tahu kapan dan cara memilah calon pemimpin mereka di pusat wabah virus corona di Indonesia.

Selain tidak tahu pengamalan dan tata cara pemilihan, sebagian warga juga tidak menerima pandangan dan misi kandidat melalui jalan daring.

Hal itu dialami sebesar warga di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang pengikut pemimpinnya tunggal serta di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, dengan kekurangan akses internet. Kampanye terbuka dengan tatap muka secara tepat lantas menjadi pilihan satu-satunya.

Dampaknya, kerap terjadi kerumunan massa melewati 50 orang yang tak pantas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Imbas lain akibat minim sosialisasi, level partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 diprediksi menurun—sebagaimana disebutkan beberapa inspeksi.

Upah Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada Kutai Kartanegara dan Buru Daksina mengatakan telah melakukan upaya suntuk untuk meningkatkan partisipasi pemilih semrawut walaupun hasilnya sulit diprediksi kelanjutan kewajiban melaksanakan protokol kesehatan.

Namun, KPU Pusat menargetkan partisipasi menyentuh 77% – lebih besar dibanding pilkada sebelumnya yang dilakukan saat tidak ada pagebluk Covid-19.

Pilkada Kutai Kertanegara

‘Sosialisasi terbatas & tidak tahu cara memilih’

“Kami tidak tahu kapan dan dengan jalan apa cara mencoblos di masa pandemi ini, ” kata Petrus Daniel warga Desa Bangun Rejo, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Zakarias Demon Daton yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Padahal waktu menyalurkan opsi politik tinggal menghitung hari, di dalam 9 Desember 2020. Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) akan melaksanakan pilkada dengan satu pasangan calon yaitu Edi Damansyah-Rendi, melawan kotak sunyi.

“Saya ingin mencoblos sebagai masyarakat negara, tapi tidak ada sosialisasi, ” katanya – juga tidak ada sosialisasi protokol kesehatan sejak pemerintah.

Petrus menambahkan, selain tidak ada sosialisasi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, di wilayahnya yang kebanyakan warga bekerja sebagai petani pula tidak ada kampanye dari calon baik melalui tatap muka maupun daring.

“DI sini juga tidak bisa pakai virtual. Banyak tak tahu teknologi, ” ujar Petrus.

Warga lain dari Desa Manunggal Jaya, Kukar, Rahmat Fornia juga menyebut tidak tahu kapan pencoblosan berlangsung.

“Kalau dari baliho hidup sih katanya 9 Desember, tidak tahu betul atau tidak. Tak pernah ikut kampanye dan tak tahu programnya, ” tambah Balasan yang menjual makanan dan minuman ringan di kios.

Golput: curiga dosa dan capek dibohongi

Balasan juga mengungkapkan tidak akan memilih pada Pilkada Kukar.

“Kalau itu 100% tidak mungkin, bahkan 1000%. Payah dibohongi, ditambah lagi karena virus corona, ” kata Rahmat yang pernah menjadi kader partai kebijakan.

Masih di Desa Manunggal Hebat, penjual sayur bernama Ngatemi juga tidak tahu apa-apa tentang pilkada.

“Saya tidak tahu kapan pencoblosan, kampanye, sosialisasi, ” kata Ngatemi asal Surabaya, Jawa Timur dengan telah tinggal di sana bertambah dari 11 tahun.

Juru aksi Paslon Edi Damansyah – Rendi, Solihin mengakui pasangannya sedikit melaksanakan kampanye virtual serta kampanye tatap muka akibat wabah Covid-19.

“Memang itu situasi sulit. Kita juga kedepankan keselamatan masyarakat. tapi kita lestari usaha berikan informasi program. Akan tetapi kita perlu hati-hati. Jangan datang saat kampanye muncul klaster pertama. Itu kita antisipasi, ” katanya.

“Kalau kita kampanye virtual tak semua ada HP, mau tidak mau pakai brosur dibagikan, media sosial, semua bisa tahu. Tapi kami tidak bisa jangkau seluruh karena bagi kami kesehatan dengan utama, ” ujar Edi.

Sementara pemimpin tim hukum pemenangan kotak polos Pilkada Kukar, Maulana menyebut, kelompok menolak calon tunggal yang ditetapkan KPUD yang merupakan bentuk sebab oligarki.

‘Sulit sosialisasi pada tengah pandemi’

Kepala Dusun Putuk Rejo, Kutai Kertanegara, Rohmatul Umah, mengaku sulit melakukan sosialisasi di tengah pandemi akibat pembatasan kesibukan.

“Jadi jarang kita kumpul dan ketemu banyak orang, jadi wajar kalau banyak warga yang tak tahu informasi baik tentang pilkada maupun Covid-19, ” kata Rohmatul yang juga menyebut calon belum masuk ke wilayahnya.

Hal yang sepadan juga diungkapkan oleh Komisioner KPU Kukar, Muhammad Amin.

“Sosialisasi pilkada ke masyarakat memang agak sulit dalam tengah pandemi. Makanya kami berdayakan teman-teman PPK untuk berkreasi sendiri. Kami juga mengajak dan menodong peserta untuk mengajak orang asing, ” kata Amin.

Ia serupa menyebut tantangan terbesar Pilkada 2020 adalah mendongkrak partisipasi di pusat target nasional 77%.

“Mau adakan kegiatan yang sifat kreasi pun pelik. Sementara yang diterima masyarakat itu hal-hal yang hiburan. Sementara per butuh kerumunan. Jadi tidak bisa, ” katanya.

Amin juga menjelaskan di wilayahnya kebanyakan dilakukan aksi tatap muka. “Jarang pakai virtual, selain kendala HP, juga jaringan internet, ” katanya.

‘Hampir 90% melanggar protokol’

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur Saipul Bachtiar mengatakan saat tahap pencalonan hampir 90% melanggar protokol Covid-19.

“Terutama jaga jarak. Di tahap kampanye, kami belum lihat secara signifikan pelanggaranya dan spesifik mengabaikan protokol Covid, ” kata Saipul.

Saipul menambahkan, akibatnya terdapat 4 calon di Kaltim yang terpapar Covid-19 yang dua di antaranya meninggal yaitu calon Bupati Berau Muharram (inkumben), dan calon Wali Kota Bontang Adi Darma.

Pengkritik politik Universitas Mulawarman, Sonny Sudiar, menyebut kualitas pilkada dan kontribusi pemilih akan baik jika pengelola dan pemilih serius.

“Masyarakat ini kadang urusan bantuan-bantuan aktif, akan tetapi giliran urusan politik mereka gegabah. Kalau masyarakat ingin ada transisi maka harus terlibat menggunakan sah pilih, tapi prediksinya partisipasi akan menurun, ” katanya.

Di tambah teristimewa, Pilkada Kukar berbeda – hanya memilih satu pasang calon dengan melawan kotak kosong.

“Ada gerak-gerik borong partai karena paslon tidak pede menang. Begitu juga di Balikpapan. Sehingga muncul gerakan coblos kotak kosong, ” katanya.

Total orang positif Covid-19 di Kalimantan Timur, 2 Maret sampai 29 November, tercatat 19. 505 atma, dengan jumlah kematian mencapai 587 orang.

Sementara untuk di Kabupaten Kutai Kartanegara Kamis, (26/11), total kasus positif 3. 418 karakter, dengan total meninggal 65 orang dan 3418 sembuh.

Berdasarkan, denah wilayah sebaran Covid-19 Dinkes Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (03/11), terdapat 75 desa atau kelurahan yang masuk dalam zona merah.

Pilkada Kejar Selatan

Internet terbatas dan gerakan terbuka libatkan ‘ribuan’ karakter

Seorang warga Dusu Kusu-kusu, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, Saimah Abas berangkat dari kampungnya menuju lokasi kampanye, akhir November morat-marit.

Dia ingin bertatapan langsung untuk menyelami rencana program kerja calon yang dipilih.

“Kita tidak bisa serupa [pilkada] yang dulu, atur massa ke dusun asing, desa lain kita bisa rangkai bersama pakai kendaraan untuk kampanye. Sekarang jadi terbatas, ” kata pendahuluan Saimah kepada Said Sotta, kuli Maluku yang melaporkan pada BBC News Indonesia.

Siamah, menurut informasi Said Sotta adalah satu dari ratusan bahkan ribuaan orang yang menghadiri kampanye pasangan calon Safitri Malik Soulisa-Gerson Elieser Selsily, dalam sebuah lapangan terbuka pada Rabu (25/11) lalu.

Pendukung Safitri juga ada sebagian yang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak.

“Mereka kampanye sejenis ini karena internet tidak ada, dalam sini cuma Telkomsel saja, itupun cuma telepon, ” kata Saimah yang bekerja sebagai petani cengkeh.

‘Takut corona’

Namun barang apa yang dilakukan Saimah berbeda dengan warga lain. Di Kecamatan Namrole, warga bernama Hawa tidak sudah ikut kampanye akibat Covid-19.

“Keluar takutnya sampai terpapar karena ada orang banyak berkumpul ramai-ramai toh, jadi bertambah enaknya tinggal di rumah saja, ” kata Hawa yang hanya mengetahui calon dari stiker yang dibagikan.

Namun Hawa akan menggunakan hak suaranya pada 9 Desember dengan melaksanakan protokol kesehatan.

Senada, Nur Fatimah hanya mengikuti aksi satu kali. “Setelah itu kecil, banyak orang, karena corona, celik kesehatan toh, ” kata Fatimah.

Di Kecamatan Ambalau, warga bernama Gawi Kausa tidak pernah mengikuti kampanye meskipun karena virus corona.

“Kenal calon dari baliho saja. Itu pun hanya satu, selebihnya saya tidak cakap, ” kata Gawi.

Tetangga Gawi, bernama Adam juga memilih tinggal di rumah karena wabah vrus corona.

“Jika terpapar corona oleh karena itu kita di tempatkan di wadah karantina dan banyak pengurusan yang berbelit-belit sehingga memilih di rumah untuk menghindari dari penyakit tersebut, ” kata Adam.

Pengamat politik Universitas Pattimura, Maluku, Said Lestaluhu, menyebut tingkat partisipasi pemilih di Maluku kemungkinan akan menurun, real partisipasi adalah salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan demokrasi.

Namun, dengan Said Lestaluhu takutkan akibat virus corona adalah masifnya politik kekayaan di pilkada.

“Dampak pandemi ekonomi masyarakat menurun, situasi ini menjadi lahan calon dan timses mengambil suara, ” ujar Said yang berharap penyelenggara dan pengawas pilkada bisa mengantisipasi ini.

Paslon: massa tidak bisa dibendung

Calon Bupati Buru Selatan, Safitri Malik Soulisa, mengatakan di setiap manuver terbuka selalu menjalankan peraturan KPU dan protokol kesehatan.

“Setiap kamanye, kursi tetap jumlahnya, pakai protap jaga jarak, dibagikan masker, serta dikasih peringatan sama pembawa rancangan tentang protap, ” kata Safitri.

Begitu juga dengan kerumunan dengan diprediksi mencapai ribuan pada persuasi Rabu (25/11) – yang dihadiri Saimah Abas.

“Mengatur masyarakat dengan tingkat euforia tinggi tidak segampang itu. Lihat model kemarin, beta langsung turun dan berbaur secara masyarkat, ” kata Safitri.

Aforisme senada juga disampaikan ketua awak paslon Hadji Ali-Jainuddin Booy, Sami Latbual.

“Kampanye manusia tidak bisa dibendung, itu di luar kendali ana. Yang tidak bisa kami bendung, karena semangat itu tadi, karakter masyarakat untuk perubahan, ” sekapur Sami.

Sami menambahkan, kampanye terbuka menjadi pilihan satu-satunya akibat tiadanya jaringan internet.

“Jadi pilihannya adalah menggunakan kampanye tatap muka, pintu ke pintu, desa ke dukuh, ” kata Sami.

Baik Safitri dan Sami mengklaim telah mengindahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 mengenai kampanye – seperti tidak melebih 50 orang, dan menjalankan aturan kesehatan.

Ketua KPU Kabupaten Kejar Selatan Syarif Mahulauw mengatakan pengoperasian kampanye terbuka dan bertatap langsung dengan warga diambil akibat sandungan jaringan internet yang terbatas.

Syarif juga mengklaim telah melakukan sosialisasi pelaksanaan pilkada termasuk bagaimana cara memilih.

“Kami intensif sosialisasi, kemarin diproses simulasi pemungutan, penghitungan maka rekapitulasi, respon masyarakat bagus & sudah paham, ” kata Syarif – terdapat 201 TPS di 79 desa di enam kecamatan yang akan memilih.

Mengenai dugaan adanya pelanggaran protokol kesehatan di dalam proses kampanye – seperti tak jaga jarak dan menggunakan masker – Syarif tidak mau menyambut.

“Kalau teknis terkait itu [kerumunan], pasangan calon yang memiliki gawe untuk memobilisasi orang menghadiri kesempatan pasangan calon menyampaikan visi misi, tanya di situ saja, ” kata Syarif.

Ia pula tidak mau berkomentar mengenai cara KPUD untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang diprediksi menurun.

Beberapa Lembaga survei memprediksi tingkat partisipasi pemilih di dalam Pilkada Serentak 2020 akan mendarat.

Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan partisipasi pemilih akan menetes mencapai 46% – dengan patokan pada pilkada tahun2015 sebesar 70%, 2017 sebanyak 74, 2% dan 2018 mencapai 73, 24%.

Penurunan itu disebabkan karena pemilih enggan menuju TPS untuk memberikan suaranya, kata riset itu.

Survei Indonesian Public Institute (IPI) menunjukan hampir 80% pemilih menyatakan was-was datang ke TPS karena Covid-19.

Kemudian survey Lembaga Indikator Politik Indonesia menyatakan, 47, 1 persen ragu ataupun kecil kemungkinan datang ke TPS.

Lalu, survei Lembaga Charta Politika Indonesia juga menyebut hanya 34, 9% pemilih yang tetap sampai, 10, 2% menyatakan tidak hendak datang, dan 55% tidak tahu/tidak jawab.