Pilkada: Mengapa tren calon tunggal lawan kotak kosong terus meningkat pada pilkada?

Sekitar 34 daerah dengan menggelar pilkada tahun 2020 berpotensi besar diikuti satu pasangan bahan. Politik pragmatis atau konsekuensi sistem pemilu?

Pendaftaran calon kontestan pilkada tahun 2020 resmi dibuka Jumat (04/09). Merujuk dinamika politik dengan terjadi, setidaknya pemilihan kepala wilayah di 34 daerah berpotensi gede diikuti calon tunggal.

Lembaga pemantau pemilu menyebut tren calon tunggal melayani kotak kosong terus meningkat setiap tahun.

Muncul kekhawatiran, demokratisasi yang diharapkan dalam pemilihan kepala kawasan secara langsung bakal semakin terkikis politik pragmatis.

Namun partai politik berhelat bahwa kesepakatan mengusung calon sendiri merupakan konsekuensi sistem pemilihan dengan disepakati pemerintah dan DPR dalam tingkat pusat.

Pilkada yang diikuti satu pasangan calon kepala daerah terus meningkat selama tiga kontestasi terakhir, menurut catatan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pada pilkada tahun 2015 terdapat tiga wilayah yang memiliki satu calon. Total itu terus naik, berturut-turut sembilan calon tunggal pada pilkada 2017 dan 16 pada tahun 2018.

Kalau kesepakatan politik yang sudah diumumkan tidak berubah, setidaknya dari 270 daerah yang bakal menggelar pilkada Desember nanti, 34 di antaranya hanya akan memiliki satu pasangan calon.

Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Perludem, menilai koalisi partai untuk memboyong satu calon yang sama cuma didasari hasrat untuk berkuasa.

Partai kebijakan, kata Khoirunnisa, saat ini segan mengeluarkan tenaga dan ongkos buat memperjuangkan calon kepala daerah yang tak punya kans besar buat menang.

“Semua indikator utama pencalonan adalah popularitas, jadi yang dicalonkan yang punya elektabilitas tinggi dan modal besar. Partai pragmatis dan rasional, hanya ingin menang pemilu, ” kata Khoirunnisa saat dihubungi melalaikan telepon, Kamis (03/09).

“Jadi tidak ada kaderisasi berdasarkan merit system . Yang dicalonkan dengan populer dan punya modal, walau ada kader yang sudah berjuang lama di internal partai, ” ujarnya.

Parpol: ‘Kami tidak ingin berada dalam posisi kalah’

Merujuk UU 10/2016 tentang pilkada, partai bisa mengusung pasangan calon kepala daerah kalau memiliki minimal 20% kursi DPRD atau mendapatkan setidaknya 25% perkataan sah pada pemilihan anggota DPRD sebelumnya.

Batas-batas angka itulah yang dikenal Kepala Badan Pemenangan Pemilu Golkar Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memajukan partai kecil membentuk atau bersatu ke koalisi tertentu.

Partai politik yang tidak memenuhi syarat tadi, logat Hasanuddin, terpaksa bergabung ke federasi agar tetap memiliki hak menganjurkan kandidat pada pilkada berikutnya.

“Partai tetap tidak ingin berada di gaya kalah. Kenapa ada koalisi gede? Karena ada aturan bahwa kelompok yang punya kursi tapi tak mengusung calon tidak akan bisa ikut pilkada berikutnya, ” ucapnya.

“Jadi kalau kursi mereka untuk memboyong calon kurang, mereka otomatis hendak ikut ke partai lain. Siap anggota koalisi semakin banyak, ” kata Hasanuddin.

Di Pilkada Balikpapan, Golkar bersekutu dengan semua partai pada DPRD untuk mengusung Rahmat Mas’ud-Thohari Aziz.

Rahmat yang kini menjabat wakil walikota Balikpapan merupakan kandidat Golkar. Sementara Thohari yang adalah wakil Ketua DPRD Balikpapan datang dari PDIP.

Dua partai tersebut merupakan pemegang kursi terbanyak di DPRD Balikpapan.

‘Calon tunggal tidak melanggar asas demokrasi’

Di Kota Semarang, seluruh partai di DPRD mengusung pasangan petahana Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu. PKB, yang tak mampu menganjurkan kandidat sendiri, termasuk partai dengan belakangan bergabung ke koalisi itu.

Sukirman, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah, berdalih partainya selalu tak punya kandidat untuk bergandengan seimbang dengan petahana yang diklaim memiliki elektabilitas lebih dari 65%.

Walau akhirnya tak ada kandidat lain di Semarang, Sukirman menilai pilkada yang bakal bergulir tetap sempurna dan demokratis.

“Melawan petahana berat karena dia punya modal sosial gede dan punya program di tadbir yang bisa dia klaim beserta dinikmati masyarakat, ” kata Sukirman saat dihubungi.

“Demokrasi dan kebijakan harus bermanfaat. Kami anggap bagian ini masih bermanfaat bagi Semarang. Jadi kami percayakan kembali ke mereka.

“Calon tunggal tidak melanggar dasar demokrasi, kepantasan pun tidak dilanggar. Masyarakat tetap memiliki dua alternatif, petahana atau tidak memilih bagian itu dengan cara mencoblos kotak kosong atau tidak menggunakan sah suara, ” ujarnya.

Apa dampak pilkada bercalon tunggal?

Masyarakat yang tak disuguhi calon alternatif, kata Khoirunnisa dari Perludem. Dia berkata, karena tidak tersedia debat program dan visi-misi antarcalon, pemilih tidak bisa memberikan perkataan kepada calon yang menawarkan rancangan pembangunan terbaik.

Selain itu, Khoirunnisa selalu memprediksi koalisi yang mengusung bahan tunggal berpotensi menjalin kongkalikong antar eksekutif dan legislatif jika pengikut mereka memenangkan pilkada.

“Seringkali gabungan itu besar bersikap pragmatis. Koalisinya bukan berdasarkan kesamaan ideologis, tapi ‘saya dapat apa, mereka mampu apa’, ” ujar Khoirunnisa.

“Dampak buruknya jika sudah ada kesepakatan pada dalam koalisi siapa dapat order apa, pemerintahan itu bekerja bukan untuk kesejahteraan rakyat tapi sekadar bagi-bagi kue, ” tuturnya.

Namun pandangan itu dibantah Sukirman. DPRD yang solid mendukung kepala daerah disebutnya justru akan memudahkan pemerintahan wilayah menggenjot pembangunan.

“Jika calonnya terpilih, liga mesti mendorong peningkatan prestasi petahana ketimbang periode sebelumnya karena tak ada oposisi, ” kata Sukirman.

“Artinya anggaran dan arah pembangunan bisa diatur bersama. Tidak ada restriksi apapun di DPRD. Jadi sepantasnya angka kemiskinan turun, layanan pelajaran dan kesehatan juga bisa menyusun 100%, ” ujarnya.

Pilkada dengan calon tunggal dianggap Perludem juga muncul sebab syarat berat untuk calon perseorangan atau yang dari luar golongan politik.

Secara umum, sebelum mendaftarkan muncul, calon perseorangan harus mendapatkan pertolongan dari 6, 5-10% pemegang hak suara. Persentase setiap daerah bertentangan, tergantung jumlah pemilih tetap.

Semenjak 2015, dari 28 pilkada yang diikuti calon tunggal, hanya satu yang dimenangkan kotak kosong. Perisitwa itu terjadi pada Pilkada Tanah air Makassar tahun 2018, saat bagian Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi gagal meraih lebih sebab 50% suara sah.

Menurut UU Pilkada, pemilihan kepala daerah yang dimenangkan kotak kosong akan diulang tarikh berikutnya. Kandidat yang kalah bisa mendaftar kembali.

Sebelum pilkada berikutnya berlaku, tugas kepala daerah akan dijalankan seorang pelaksana tugas yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri.

Pendaftaran calon pengikut Pilkada 2020 akan ditutup enam September mendatang. Setelah kampanye & tahapan lainnya, pemungutan suara diagendakan dilakukan secara serentak pada 9 Desember depan.