Pilkada: Puluhan istri petahana jadi bahan kepala daerah, dinasti politik semakin mengakar?

Setidaknya 29 karakter istri kepala daerah akan bersaing sebagai peserta pilkada tahun 2020. Jika terpilih, menurut pakar politik, suami mereka akan tetap memiliki kekuasaan di daerah itu, baik secara informal.

Anggapan tersebut ditampik sejumlah istri kepala daerah dengan namanya bakal tertera pada surat suara di berbagai daerah, 9 Desember mendatang.

BBC News Indonesia merangkum kontroversi ini dari Kabupaten Buru Selatan di Maluku dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dua wilayah di mana istri petahana saat ini berstatus calon kepala daerah.

Jika Safitri Malik memenangkan pilkada Buru Daksina tahun ini, sejarah akan mencatat bahwa seluruh ajang pemilihan bupati di kabupaten itu dikuasai sepadan suami-istri.

Safitri adalah istri Tagop Sudarsono Soulisa. Sejak dibentuk menjadi kabupaten tahun 2008, baru dua kali pilkada digelar di Buru Selatan, yaitu tahun 2010 dan 2015. Tagop memenangkan dua pilkada tersebut.

Namun persaingan yang dihadapi Safitri diprediksi tidak akan mudah. Sejumlah warga Kejar Selatan mengaku tidak akan menuruti Safitri karena kecewa dengan kepemimpinan suaminya dalam satu dekade belakang.

“Selama 10 tahun ini tidak tersedia perubahan. Infrastruktur jalan belum maju. Mau periksa ke rumah melempem masih dirujuk ke luar, belum ada tindakan yang baik dalam RSUD, ” kata Hawa, warga desa Elfule.

“Saya tidak suka istrinya karena nanti akan sama saja dengan kepemimpinan 10 tahun petahana. Saya ingin ada pemimpin gres, ” ujar Hawa.

Pendapat serupa diutarakan warga Desa Ambalau bernama Gawi Moni. Menganggap petahana tak mendirikan kampungnya, Gawi tidak akan mencoblos Safitri pada hari pemungutan bahana nanti.

“Saya tidak mau lagi, telah 10 tahun kami merasa melempem, ” kata Gawi.

“Kalau dia oleh sebab itu bupati akan begitu-begitu saja. Pada Ambalau tidak ada pembangunan, paling kalau ada hanya 50 sampai 100 meter.

“Jalan di Ambalau tidak betul. Kalau ombak hadir, kami sudah tidak bisa ulama. Kami dari kampung ke kampung jalan kaki saja, naik gunung, bukan jalan rata, ” ujarnya.

Walaupun begitu, Safitri tetap memiliki asas dukungan untuk pilkada ini. Status Safitri sebagai satu-satunya calon tumenggung perempuan menjadi daya tarik dengan tak dimiliki pesaingnya.

Hal ini dianggap Nur Fatimah, warga Kecamatan Namrole.

“Saya memang suka Safitri, agak-agak sesama wanita jadi kita mampu saling mengerti, ” ujarnya.

“Harapan ke depan, tolong lihat serta dengar keluhan pendukung, jangan hanya perhatikan keluarga saja, ” kata Fatimah.

Menjawab keraguan terhadap daya Safitri, tim suksesnya lantas menunjuk pengalaman calon nomor urut 3 itu sebagai anggota DPRD Daerah Maluku.

Kedekatan personal Safitri dengan petahana pun, menurut tim suksesnya, Neo Usman Latuwael, akan melancarkan perkembangan program pemerintahan yang selama ini digagas.

“Beta yakin kalau calon lain yang terpilih, mereka harus bangun pondasi baru, itu menandakan perlu energi yang baru, ” sekapur Neo.

“Tapi kalau melanjutkan program, Bungkus Tagop tahu betul tentang lobi-lobi ke pemerintah pusat, tinggal lainnya dilanjutkan oleh Ibu Safitri Malik.

“Dia layak karena kematangannya selama lima tahun berada di DPRD provinsi. Selaku istri bupati, dia juga bisa tahu mekanisme pemeritahan selama ini, ” ujar Neo.

Neo pun mencari jalan menyanggah sejumlah isu, dari soal ‘perempuan tidak pantas menjadi pemimpin Buru Selatan’ sampai politik dinasti yang berpotensi muncul di kabupaten itu.

“Dari sisi masyarakat dan kebiasaan, (masalah) perempuan jadi pemimpin itu omong kosong. Yang bisa dibatasi hanya posisi raja dan imam, tapi kalau pemerintahaan, kenapa harus dibatasi? Tidak ada batasan, tak ada masalah, ” kata Neo.

Sementara soal dugaan politik wangsa, dia berkata, “suami memberikan kisi-kisi kepada istrinya tentang arah pembangunan, lobinya seperti apa, bagaimana meraih kesuksesan. Masalah dinasti sampai sekarang tidak dipermasalahkan, ” tuturnya.

Bagaimanapun, taat dosen ilmu politik di Universitas Pattimura, Said Lestaluhu, partisipasi orang kepala daerah di pilkada mempunyai basis hukum yang sah. Namun dia menilai tren itu jadi upaya mempertahankan kekuasaan.

Said menyalahkan rekrutmen calon pemimpin via partai politik yang berbiaya mahal. Walau setiap orang berhak maju menjadi kepala daerah, kata dia, hanya yang memiliki modal besar yang akan muncul di surat suara.

“Memang tersedia kejenuhan di masyarakat melihat corak rekrutmen parpol dieksploitasi para petahana, terutama yang berkuasa dengan modal sosial, ekonomi, dan politik buat mempertahankan kekuasaan, ” ujar Said.

Merujuk penelitian Nagara Institute, sebuah lembaga kajian politik di Jakarta, terdapat 124 calon kepala daerah yang terafiliasi dengan dinasti politik di pilkada 2020.

Dari angka itu, 67 merupakan laki-laki dan 57 hawa.

Setidaknya 29 dari 57 pengikut pilkada perempuan itu merupakan orang kepala daerah yang masih atau pernah menjabat.

Mahkamah Konstitusi lewat putusannya tahun 2015 menyatakan dinasti kebijakan tidak haram. Setelah putusan tersebut dibuat, menurut perhitungan Nagara Institute, kandidat dengan rekam jejak keturunan politik terus meningkat setiap tarikh.

Pada Kabupaten Bandung, kursi bupati selama 20 tahun terakhir diduduki besar orang dari satu keluarga yang serupa.

Tahun 2000 hingga 2010 kabupaten itu dipimpin Obar Sobarna. Satu dekade berikutnya, menantu Obar, Dadang Naser, yang menjadi bupati.

Pada 9 Desember nanti, istri Dadang, Kurnia Agustina, maju menjadi calon tumenggung Bandung. Kurnia adalah putri rahim Obar Sobarna.

Hubungan personal Kurnia dengan dua bupati sebelumnya itu dianggap Edieth Carolina, warga Bandung, nama yang tak dimiliki dua pengikut lainnya.

Dia akan mencoblos Kurnia sebab yakin politikus Golkar itu bakal melanjutkan pemerintahan terdahulu yang dia anggap sukses.

“Dari Pak Obar, langsung turun lagi ke Pak Dadang, terus bisa diteruskan Ibu Nia. Yang sudah saya rasakan, khususnya di Rancaekek Kencana, pembangunan maju, bagus, pesat.

“Mudah-mudahan yang belum terlaksana di pemerintahan sebelumnya bisa terlaksana di periode Ibu Nia, ” kata Edieth.

Namun kekerabatan tersebut juga yang membuat pemilih bernama Leni Sudarlina berharap Kurnia tangan.

“Bapaknya sudah 10 tahun, mantunya 10 tahun, masa harus dilanjutkan lagi sama anaknya. Calon pemimpin terbaik itu masih banyak. Bandung bukan punya satu keluarga.

“Kita tidak negara kerajaan. Ini kan demokrasi, minimal jangan dari keluarga itu-itu terus, ” kata Edieth.

Ayah dan suami Kurnia diklaim tak merestui langkahnya menjadi calon bupati Bandung. Ini dikatakan Cecep Suhendar, ketua awak pemenangan Kurnia dalam pilkada ini.

Tetapi akhirnya, kata Cecep, Kurnia lulus karena Golkar menilai popularitas rani berusia 47 tahun ini tertinggi ketimbang kader partai beringin yang lain di Bandung.

“Golkar punya mekanisme sendiri, salah satunya adalah fit and proper test dan survei oleh dewan pimpinan pusat, ” ujar Cecep.

“Di jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia, Bu Nia mendapatkan nilai tertinggi sehingga Pak Obar dan Pak Dadang dipanggil arahan Golkar dan akhirnya memberikan kerelaan.

“Jadi saya kira ini tidak dinasti politik, tapi demokrasi dibanding kepercayaan masyarakat, ” kata Cecep.

Cecep juga merujuk pesaing Kurnia di Pilkada Kabupaten Bandung, yaitu Dadang Supriatna, yang keluarganya dia sebut bergantian memimpin Desa Tegalluar.

“Pak Dadang Supriatna pernah jadi kepala desa selama dua periode. Dia bersih, diganti kakaknya, Haji Rasmana.

“Haji Rasmana meninggal digantikan isterinya, Bu Ema. Ibu Ema selesai, diganti adiknya. Panjang juga. Jadi menurut saya sampai kapan pun suku itu akan menguasai Desa Tegalluar karena berprestasi dalam membangun kampung, ” ujar Cecep.

Kepemimpinan daerah yang berkutat pada satu keluarga terjadi karena publik mengutamakan kenyamanan ketimbang hal-hal hangat, menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, Muradi.

Asosiasi Jawa Barat, kata Muradi, cenderung tak mempersoalkan isu dinasti kebijakan. Tak cuma di Bandung, status kepala daerah yang berkutat pada satu keluarga yang sama juga terjadi di Kabupaten Indramayu.

Salah kepala bukti argumennya, kata Muradi, pemilih di Bandung mendaulat Dadang Naser meneruskan kepemimpinan pada pilkada 2015, walau maju dari jalur independen.

“Alasannya nyaman, tidak ada yang lain. Ke-2, karena calon lain tidak memberikan alternatif yang lebih baik. Semasa tidak keluar dari mainstream dengan ada, berat bagi kompetitor buat menang.

“Sudah Ketua PKK, Pemimpin KONI, ketua ini, itu, ketua majelis taklim, itu jadi makna buat Nia ketimbang Dadang & Yena. Walau secara normatif, mereka punya ruang untuk unggul, sedikitnya mencuri kolam pemilih lainnya, ” kata Muradi.

Lebih dari itu, Muradi menyuarakan dinasti politik sebagai kegagalan golongan politik mengedukasi publik. Karena cuma menyambangi pemilih saat musim pemilihan, partai disebut Muradi kalah langkah dari petahana yang setiap keadaan berurusan dengan warga lokal.

Jika tren ini terus terjadi di berbagai daerah, Muradi memprediksi regenerasi bahan pemimpin di partai politik hendak mandek.

“Kalau sudah begitu yang akan diuntungkan pasti yang punya perhubungan dengan petahana: anaknya, isterinya, menantunya, atau cucunya, ” kata Muradi.

Kausa 7 huruf r UU 8/2015 tentang Pilkada awalnya mengharuskan calon kepala daerah tidak berkonflik relevansi dengan petahana. Artinya, mereka tidak boleh berhubungan darah, memiliki ikatan perkawinan atau dari satu coreng keturunan yang sama.

Namun MK mementahkan pasal tersebut dengan alasan mengandung muatan diskriminasi. Sejak putusan MK, hingga tahun 2018, terdapat 86 kepala daerah memiliki ikatan pembawaan dengan petahana.

Jumlah itu bertambah tinggi, menurut kajian Nagara Institute, dari periode 2004-2014 yang terdapat 59 pemimpin daerah berstatus rumpun sangat dekat dengan pemegang kedudukan sebelumnya.

Wartawan di Bandung, Yuli Saputra dan jurnalis di Ambon, Said Sotta, berkontribusi pada liputan ini.