Pilkada: Strategi para kandidat saat berkampanye di tengah pandemi – ‘Was-was terhadap Covid tapi perlu jamah tangan pemilih’

Pilkada 2020 adalah pemilihan politik pertama di Nusantara yang digelar pada masa pandemi. Di tengah situasi ini, para-para kandidat menghadapi dilema: menciptakan kerumunan massa guna meraih dukungan tetapi berisiko membuat klaster penyebaran Covid-19 atau kehilangan potensi suara.

Dalam Kota Makassar, Sulawesi Selatan, para-para kandidat kepala daerah meyakini usaha tatap muka lebih efektif sekalipun tidak meninggalkan kampanye daring.

Badan Pengawas Pemilu mencatat pelanggaran adat kesehatan dalam pilkada sebanyak 373 kasus pada periode 15-24 November. Namun, sanksinya sebatas administrasi: diberi peringatan hingga pembubaran.

Dari hal itu, harus ada harga yang dibayar. Ahli epidemiologi mengatakan pilkada dengan berlangsung di 270 daerah pada seluruh Indonesia kemungkinan akan menyusahkan daerah dengan peningkatan kasus Covid-19.

Awan hitam menggelayut di langit Lantebung, dalam pesisir utara Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di kediamannya, Raba Ali, 63 tahun, menatap seng-seng pondong rumahnya yang sudah bolong & berkarat. “Ini bocor kalau abu sudah datang, ” katanya zaman ditemui wartawan BBC News Nusantara, Muhammad Irham, pertengahan November berantakan.

Ali tinggal bersama istrinya, Masita, 71 tahun, di area daerah nelayan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sepasang lansia ini menyandarkan pemberian anaknya yang bekerja jadi tukang air keliling.

“Tiap minggu, biasa kasih Rp30. 000, piawai juga kurang. Ndak cukup tersebut. Tapi biasanya keponakanku biasa kasih tambah-tambah. Kasih beras, ” cakap Masita.

Dengan uang sebesar itu, terkadang mereka tak makan sampai dua hari.

“Iya, normal ku tak makan. Ku sembunyi. Saya juga malu kalau kala dikasih. Lemas, gemetar kita memiliki badan. Banyak itu yang dirasa, ” kata Mustiah.

Ali dan Mustiah adalah potret kehidupan masyarakat pinggiran Kota Makassar. Setengah abad menikmati perubahan politik, pergantian kepala daerah, tapi mereka meyakini kehidupan makin sulit.

Setiap musim pemilu kepala wilayah tiba, Ali mengaku biasa dikunjungi tim kampanye beberapa hari menjelang pemungutan suara, dengan pembagian kekayaan dan barang-barang kebutuhan lainnya.

Ali menuturkan pengalamannya saat pilkada gubernur Sulawesi Selatan 2018 lalu. “Biasa didatangi. Itu sarung pemberian pilkada. Lama ini. Kalau tak salah ini (pilkada) gubernur, ” kata Ali serupa mengangkat kain sarungnya.

Lewat kampanye tatap muka, Ali mengaku lebih mampu mengenali wajah calon-calon kepala daerahnya.

Bekas nelayan dan isterinya itu mengucapkan akan menerima semua pemberian sebab calon kepala daerah. Tapi masa sudah masuk ke dalam wadah pemungutan suara, maka Ali mengutarakan “batin yang menentukan”.

Namun, beberapa pekan menjelang pemungutan suara wali praja Makassar 9 Desember mendatang, Ali mengaku belum ada satu pun tim kampanye kandidat yang datang ke rumahnya. “Belum ada. Tidak perlu saya bohong. Tidak ada, ” katanya.

Sekitar ini, Ali dan Mustiah belum menentukan pilihan. Bahkan masih pikir-pikir untuk datang ke TPS dalam tengah pandemi virus corona. “Belum tahu, ” katanya.

Warga Lantembung lainnya, Zaenal, 33 tahun, mengaku tak begitu kenal dengan empat calon wali kota Makassar yang bakal bersaing nanti. “Kalau secara keseluruhan tidak terlalu hapal, ” katanya.

Objek PHK di masa pandemi ini mengenali wajah-wajah calon wali tanah air Makassar lewat media sosial, zaman acara debat. Tapi untuk visi dan misi, dia mengaku “tidak terlalu paham. ”

Zaenal berniat menggunakan hak pilihnya nanti. Tapi masih belum menjatuhkan pilihan dari para-para kandidat yang berlaga.

Lesunya partisipasi publik pada pilkada 2020

Di pusat Kota Makassar, sejumlah warga mengaku lebih memahami calon wali kota Makassar menggunakan baliho di jalan-jalan, dan kehadiran mereka langsung ke rumah-rumah masyarakat, meskipun sebagian menyarankan agar aksi dilakukan secara daring untuk menekan penyebaran virus corona.

“Karena masih pandemi, dan memang masih diterapkan social distancing, lebih bagus online sekadar dulu, biar covid-nya juga tidak menyebar, dari pada offline terjadi kerumunan, ” kata Yusma Peduli, seorang mahasiswi.

Di tempat terpisah, awak Kota Makassar lainnya, Badariani, 30 tahun, menggambarkan kekhawatirannya tentang gerombolan yang akan terjadi saat pengumpulan suara berlangsung.

“Khawatir itu kan namanya Pilkada sebelum-sebelumnya kan pasti penuh kerumunan, tapi sekarang lagi ada pandemi, takutnya kerumunan dibatasi, nantinya ada bentrok atau proses pilkada kurang (maksimal), tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, ” kata Badariani.

Kegelisahan, ketidaktahuan, keragu-raguan dan kecemasan warga Makassar terkait pilkada di tengah pandemi Covid-19 menjadi sekelumit gambaran partisipasi masyarakat dalam pilkada.

Sejumlah lembaga inspeksi meneropong akan terjadi penurunan level partisipasi publik untuk menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2020.

Penasihat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustiyati, memperhitungkan sejumlah hasil jajak pendapat ini menunjukkan pilkada bukan lah prioritas masyarakat.

“Karena ada pandemi itu, pilkada akhirnya bukan menjadi prioritasnya masyarakat, yang jadi prioritas itu ya soal kesehatan, soal ekonomi, soal Pendidikan, jadi, ya umum merasa pilkada itu nomor sekian sekarang, ” kata Nisa awut-awutan sapaan Khairunnisa Nur Agustiyati kepada BBC News Indonesia, Selasa (2/12).

Pada pilkada serentak 2015 tercatat tingkat partisipasi masyarakat sebesar 69, 14%, serta pilkada serentak 2017 naik menjadi 73, 25%. Di tengah pandemi, KPU menargetkan partisipasi Pilkada 2020 sebesar 77, 5%.

Namun, target ini dinilai terlalu ambisius karena taat Nisa, ada kekhawatiran masyarakat terkait protokol kesehatan yang diabaikan oleh peserta dan penyelenggara pemilu. “Nanti kalau berpartisipasi, datang ke TPS tertular virus atau nggak. Karena di TPS kan itu tersedia maksimal 500 orang. Bisa tersedia penumpukan massa, nanti aman ataupun tidak. Itu beberapa hal dengan membuat partisipasi masyarakat bisa meluncur, ” katanya.

Seperti apa strategi para pengikut?

Penetapan wali kota (Pilwakot) Makassar merupakan satu dari 270 hajatan demokrasi daerah di tengah pandemi Covid-19.

Empat pasangan calon yang bakal berlaga yaitu Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma), Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Nurdin Halid (IMUN), Syamsu Rizal-Fadli Ananda (DILAN), dan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman).

Berbeda dari pilkada yang lain, Badan Penilik Pemilu (Bawaslu) menempatkan Pilwakot Makassar di urutan ketiga pemilu kawasan terpanas dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 74, 94 setelah Pilkada Kabupaten Manokwari, Papua Barat (80, 89) dan Pilkada Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (78, 01).

Berdasarkan catatan Bawaslu, wilayah-wilayah yang ditempatkan di dalam ‘level 6’ ini memiliki kerawanan pelanggaran pemilu seperti intimidasi, perusakan fasilitas publik, unjuk rasa, bias penyelenggara pemilu, politik uang, konflik kerekasan antar pedukung, hingga status ASN/Polri/TNI yang berpihak pada pasangan calon tertentu.

Dalam tengah proyeksi menurunnya tingkat partisipasi publik dan kerasnya persaingan, empat pasangan calon wali kota Makassar harus berpikir keras dalam mendulang suara. Hal ini karena cara kampanye di saat pandemi berbeda dengan pilkada sebelum-sebelumnya.

Pertemuan tatap depan dibatasi maksimal 50 orang secara ketentuan penjaga jarak satu meter. Selain itu, seluruh peserta dengan hadir wajib menggunakan masker, dan penyelenggara acara menyediakan sarana sanitasi.

Calon wali praja Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan kombinasi kampanye daring dengan tatap muka. Caranya, tim kampanye nomor urut 2 ini menyediakan perangkat seruan video di sejumlah titik rangkai warga. Dari situ, warga yang sudah berkumpul bisa mendengarkan persuasi.

“Sarana dan prasarananya memang harus awak siapkan, seperti screen -nya, projector -nya, speaker-nya. Ini dengan kami buat, supaya kami dapat menyerap atau mendekati pemilih ana di masa pandemi ini, ” kata Appi-sapaan Munafri Arifuddin zaman ditemui BBC News Indonesia dalam Menara Bosowa.

Namun, kampanye tatap membuang juga tetap dilakukan. “Bahwa kita turun kampanye offline iya, tetap hidup, sampai 7-8 titik per keadaan. ”

Sementara tersebut, calon wali kota nomor urut 1, Mohammad Ramdhan Pomanto serupa menggunakan kampanye daring sekaligus tatap muka. Namun, kata Danny Pomanto—sapaan Mohammad Ramdhan Pomanto, “Kampanye offline sentuh hati, orang perlu tatap muka… Orang perlu sentuh tangan. ”

Saat ditemui, Danny sedang berkampanye tatap muka dengan warga. Masa berjalan kaki di perkampungan, dia dikelilingi para pendukungnya. Tantangannya merupakan menghindari kerumunan dari para pendukung saat itu.

“Semua orang mau bertemu, padahal waktu sudah sempit, dan kami cuma dua orang. Oleh karena itu nggak bisa berbagi. Karena orang lestari mau bertemu, mau tetap menjepret bersama. Foto secara online itu tidak afdal. Sehingga orang mau berfoto langsung, ” kata Danny.

Bahan petahana ini juga menggunakan jaket berbahan antiair yang ia yakini bisa menekan risiko penyebaran Covid-19 saat berkampanye tatap muka. “Sehingga kami sengaja, membuat jaket kaya ini. Jaket ini kan memang waterproof [antiair], sehingga sentuhan itu tidak menyebabkan.. lebih hygiene [higienis] lah, ” katanya.

Dalam tempat terpisah, calon wali tanah air Makassar nomor 3, Syamsu Rizal secara lugas mengaku kampanye tatap muka lebih efektif dibandingkan daring. “Karena ada human touch di danau, ” katanya saat ditemui BBC News Indonesia di salah utama posko pemenangannya di Makassar.

“Karena saat ini belum IT minded semua karakter. Masyarakat menengah ke bawah itu mengedepankan sentuhan-sentuhan yang sifatnya personal. Mereka bisa bertatap muka tahu langsung, sekaligus membangun komitmen-komitmen secara langsung, ” kata Deng Ical—sapaan Syamsu Rizal.

Strategi yang digunakan buat penerapan protokol kesehatan, Deng Ical mengatakan tim-nya akan datang terlebih dahulu ke lapangan untuk mensosialisasikannya.

“Ada tim advance yang menyelenggarakan duluan, yang memberi edukasi duluan, terutama meminta tolong jangan sampai ada anak-anak yang masuk dalam area kampanye, tolong supaya tak lebih dari 50 orang, ” katanya.

Sementara itu, calon wali kota Makassar nomor urut 4, Irman Yasin Limpo, mengaku dilematis dengan susunan kampanye pilkada di tengah pandemi. “Secara personal was-was juga kepada Covid. Kedua, kita juga was-was kita sebagai carrier bagi masyarakat. Begitu pula sebaliknya, ” katanya.

Irman mengaku sudah melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 saat kampanye terbuka akan tetapi “kadang-kadang fakta di lapangan, peristiwa itu terabaikan. ”

“Kita juga tidak mungkin mengusir banyak masyarakat yang mau ketemu kita. Kita serupa agak segan menolak berjabat tangan. Kultur Bugis-Makassar, berjabat tangan itu silaturahmi erat, tiba-tiba kita dorong, itu merugikan bagi calon, ” kata Irman.

“Protokol Kesehatan kita sudah tegakkan 50 orang. Tapi yang berkumpul datang. Siapa yang disalahkan? Pasti calon yang disalahkan. Padahal seberapa besar kemampuan calon untuk sadar diri. Dia butuh voters . Dia butuh simpati, ” lanjut Irman.

Dengan jalan apa penegakan hukum protokol k esehatan di masa pilkada?

Badan Pengelola Pemilu (Bawaslu) mencatat pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 373 kasus dalam periode 15-24 November. Pelanggaran adat kesehatan tersebut langsung diberikan peringatan kepada peserta yang melanggar.

“Bawaslu mendatangkan sebanyak 328 surat peringatan dan melakukan pembubaran terhadap 39 kegiatan. Pembubaran dilakukan oleh Bawaslu serta bekerja sama dengan Satpol PP maupun kepolisian, ” kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam bukti kepada media, Kamis (26/11).

Khusus di Kota Makassar, dugaan pelanggaran terpaut protokol kesehatan hanya terdapat satu kasus. Menurut Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Laode Arumahi, pihaknya tak bisa memberikan sanksi ketika terjadi kerumunan di luar area aksi, misalnya saat kandidat berjalan menguasai berkeliling kampung.

“Ketika mereka masih dalam luar, itu Bawaslu tidak bisa masuk ke sana, yang kita awasi adalah kampanyenya, ” kata pendahuluan Arumahi saat ditemui BBC News Indonesia di kantornya.

Menurutnya itu menjadi tanggung jawab Kepolisian dan Satpol PP untuk memproses secara dasar pelanggaran protokol kesehatan. “Bisa petugas bisa Satpol PP, karena Covid ini diatur juga di Perda dan Pergub, ” kata Arumahi.

“Jangan samakan kasusnya. Ini kan ceritanya sekarang masalah apa, pentahapan (pendaftaran pilkada). Itu kan urusannya pilkada, ada siapa pengawasnya, (Bawaslu) bercakap-cakap. Jadi prosesnya kan ada, undang-undangnya kan ada, peraturan kan ada, ” kata Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono.

Berdasarkan UNDANG-UNDANG Karantina Kesehatan dan UU Wabah Penyakit Menular, siapa pun dengan menghalangi upaya penanggulangan suatu epidemi diancam pidana enam bulan had satu tahun penjara.

Akan ada harga dengan harus dibayar

Menurut pengamatan Ketua Tim Konsultan Satgas Penanganan Covid-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin, seluruh kandidat telah melanggar protokol kesehatan semasa tahapan pilkada di wilayahnya tercatat Makassar.

“Dari sisi pelanggaran protokol, sebenarnya semua melanggar. Karena ada batasnya, tidak boleh terjadi kerumunan. Bahkan, tidak boleh lebih dari 5 orang pada saat terjadi diskusi, nah itu tak bisa dihindarkan, kadang mereka lebih 10 awut-awutan 20 orang, ” kata Prof Ridwan saat ditemui di kantornya.

Kasus Covid-19 di Sulawesi Selatan berharta di urutan nomor 5 se-Indonesia. Dengan jumlah kasus per 30 November 2020 sebanyak 20. 657 kasus terkonfirmasi. Sementara yang sedang aktif tercatat 1654 kasus secara total jumlah meninggal 494 peristiwa.

Makassar menjadi penyumbang setengah dari kasus pada seluruh Sulawesi Selatan dengan total terkonfirmasi 10. 438 kasus.

Berdasarkan daftar dari Satgas Penanganan Covid-19 Sulsel, terdapat 25% kasus yang datang dari kluster keluarga dan medium menjalani isolasi mandiri. Keberadaan orang dengan Covid-19 ini tak mampu dipantau selama masa pilkada.

“Itu akan jadi pemicu di daerah, lalu dia ikut kampanye, dia ikut sosialisasi dengan lepasnya mereka dalam masyarakat, kasus ini akan meledak, ” kata Prof Ridwan.

Sejauh ini, pakar epidemiologi dari Universitas Hasanuddin itu mengaku belum melihat peningkatan urusan Covid-19 yang signifikan disumbang dari tahapan pilkada. Namun, melihat situasi di lapangan terkait dengan manuver tatap muka, ia khawatir ini akan menjadi beban daerahnya.

“Kalau transmisi yang tinggi terjadi di 12 kabupaten, itu artinya kasus ana akan meledak. Kalau kasus kami meledak, itu artinya beban untuk Sulawesi Selatan, ” katanya.