Polisi Hong Kong tembakan gas cairan mata, meriam air dan tangkap puluhan demonstran

Kepolisian Hong Kong menangkap setidaknya 120 orang masa mereka mengikuti demonstrasi menentang rancangan China memberlakukan undang-undang keamanan anyar di Hong Kong.

Polisi juga menembakkan gas air mata dan meriam air ke arah ribuan demonstran yang menggelar aksi di sejumlah tempat di Hong Kong pada Minggu (24/05).

Diantara titik aksi adalah kawasan giat Causeway Bay dan Wan Chai. Pengunjuk rasa meneriakkan slogan mengarah rencana penerapan undang-undang keamanan hangat itu dan mengibar-ibarkan spanduk.

“Warga bisa saja dipidanakan hanya karena kata-kata yang itu ucapkan atau mereka terbitkan, menentang pemerintah, ” kata salah seorang peserta aksi Vincent, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita AFP.

Pria berusia 25 tahun itu merujuk pada rancangan undang-undang kebahagiaan nasional baru yang kini digodok di China. Para pandemo menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona.

Presentasi skala besar ini tetap digelar walaupun aparat keamanan melarang warga berkumpul untuk menjaga jarak baik di tengah pandemi.

Undang-undang kontroversial

Beberapa demonstran melemparkan pelindung dan botol air ke polisi. Mereka juga menggunakan tong kotor dan benda-benda lain untuk menyekat jalan.

Undang-undang keamanan nasional yang sedang digodok Beijing tersebut dianggap kontroversial. Pemerintah China bisa melangkahi para legislator terpilih dari Hong Kong untuk memaksakan perubahan hukum nasional yang kemudian harus diterapkan di Hong Kong, baik melalui undang-undang maupun dekrit.

Para aktivis prodemokrasi khawatir undang-undang itu akan digunakan untuk memberangus penentangan yang berlawanan dengan kebebasan yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar, karena undang-undang sejenis di China juga digunakan buat membungkam oposisi terhadap Partai Komunis.

Sejak Inggris membatalkan kedaulatan Hong Kong ke China pada 1997, wilayah itu sudah menjalankan kebijakan “satu negara, dua sistem” dan pemerintahan “otonomi level tinggi”. Akan tetapi para pencetus dan gerakan prodemokrasi, merasa kalau sistem itu sedang dirusak sebab Beijing.

Sesudah Hong Kong diserahkan ke Beijing, pemerintah Hong Kong harus mengesahkan undang-undang keamanan nasional. Namun upayanya di dalam tahun 2003 gagal setelah mendapat penentangan keras.

Sumber di Kongres Rakyat Nasional (NPC) mengatakan bahwa Beijing tidak mampu lagi menunggu Hong Kong untuk mengeluarkan hukumnya sendiri, juga tak dapat terus menyaksikan hal dengan disebut sebagai gerakan antipemerintah dengan keras.

Tahun lalu Hong Kong diguncang oleh gelombang demonstrasi selama berbulan-bulan untuk menentang rancangan undang-undang ekstradisi ke China.

Kini pemerintah China beranggapan undang-undang baru diperlukan untuk “mencegah, menghentikan dan menghukum” protes di masa depan.

Juru bicara Komite Luar Negeri NPC, Zhang Yesui, mengatakan siasat itu ditempuh untuk “memperbaiki” kebijaksanaan satu negara, dua sistem.

“Keamanan nasional adalah pokok yang menopang stabilitas negara. Melestarikan keamanan nasional berarti memenuhi kepentingan mendasar semua orang China, tercatat rekan-rekan kami di Hong Kong, ” katanya pada Kamis (21/05).