Prabowo akan bertemu pejabat AS di Pentagon, kelompok hak asasi penolakan dan sebut langsung menteri pertahanan Indonesia dalam pelanggaran HAM

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan para pejabat di Washington, Amerika Serikat, Kamis (15/10), dalam kunjungan yang dikritik tujuh organisasi HAM karena apa yang mereka sebut dugaan kontribusi langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat atas undangan Menteri Pertahanan Mark Esper dan dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat Pentagon, tercatat dengan Menhan Esper sendiri.

Juru kata Prabowo, Irawan Ronodipuro, mengatakan “Pak Prabowo akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper untuk mendiskusikan hubungan dan kerja sama militer antara kedua negara. ”

Pertemuan dijadwalkan berlangsung Jumat (16/10).

Zaenal Muttaqin, Sekretaris Jenderal, Ikatan Keluarga Karakter Hilang Indonesia, IKOHI – pola yang ikut menandatangani surat ke Menteri Luar Negeri Mike Pompeo agar visa tidak diberikan pada Prabowo – mengatakan kecewa karena langkah AS ini disebutnya menguatkan impunitas.

“Bagi kami ini memperkuat impunitas karena Prabowo Subianto yang terkait dengan pelanggaran HAM bukan cuma di Indonesia, tapi juga dalam Timor Leste. Bagi kami tersebut akan jadi preseden bagi pelaku pelanggaran HAM berat di Nusantara untuk semakin bebas, semakin longgar, semakin kokoh impunitas, bebas daripada pengadilan, bebas dari penyelesaian secara hukum untuk memenuhi hak arah kebenaran, keadilan dan pemulihan untuk keluarga korban, ” kata Zaenal kepada BBC News Indonesia.

Sebelumnya Amerika memasukkan Prabowo dalam daftar hitam karena menilai Prabowo punya dasar pelanggaran HAM. Larangan ini diterapkan di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton, George W. Bush, & Barack Obama.

Prabowo, 68 tahun, bekas Komandan Kopassus, dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi di sebesar tempat termasuk dalam kerusuhan 1998 yang diwarnai penculikan, serta di Timor Leste.

Prabowo Subianto pernah ditolak masuk Amerika pada Maret 2014 ketika hendak menghadiri wisuda putranya.

Prabowo yang pernah menjabat komandan jenderal Kopassus pada ujung kekuasaan Soeharto banyak dituding terlibat penculikan pencetus dan mahasiswa prodemokrasi.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript ataupun coba di mesin pencari asing

Prabowo menyanggah keterlibatannya dalam pelanggaran HAM,

Menjawab kritikan kelompok hak asasi manusia itu, juru bicara Prabowo, Irawan Ronodipuro mengatakan “Amnesty International [dan organisasi lain] memiliki sah mengungkapkan pendapat mereka dan tersebut kami hargai. Kami juga menilai Amerika Serikat dalam peranannya membentengi perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. ”

“Kunjungan Menteri Prabowo ke Washington DC, yang bertujuan mengeksplorasi bagaimana militer kedua negara mampu bekerja sama di masa pendahuluan dan menjamin kepentingan bersama dilindungi, ” kata Irawan lagi kepada BBC News Indonesia.

Seorang pejabat agung kementerian pertahanan Amerika membela keputusan menyambut Prabowo di Pentagon.

“Prabowo diangkat sebagai menteri pertahanan oleh kepala terpilih Indonesia, negara ketiga terbesar di dunia, ” kata penguasa yang tidak mau disebutkan namanya kepada kantor berita Reuters.

“Dia adalah mitra kami dari satu kemitraan sangat penting dan penting untuk melakukan kontak dengannya serta memperlakukannya sebagai mitra, ” tambah penguasa tersebut.

Dalam kunjungan ini, Prabowo dijadwalkan akan membicarakan kemungkinan pembelian udara tempur, langkah yang juga ingin dijajagi dengan Rusia.

Amnesty International & enam kelompok HAM lain, tercatat IKOHI, mengecam keputusan kementerian pertahanan yang memberikan visa kepada Prabowo.

“Prabowo Subianto adalah mantan jenderal dengan dilarang [masuk AS] sejak tahun 2000 karena dugaan keterlibatan langsung pelanggaran hak asasi pribadi, ” kata kelompok-kelompok HAM itu dalam surat kepada Menteri Sungguh Negeri Mike Pompeo.

Bencana HAM bagi Indonesia

“Keputusan Kementerian Luar Negeri baru-baru ini untuk mencabut larangan terhadap Prabowo Subianto adalah langkah mendadak dan pergi belakang dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, ” kata gerombolan itu lagi.

Kelompok HAM itu mengecap kunjungan Prabowo ke AS jadi “bencana bagi hak asasi bani adam di Indonesia. ”

Senator Patrick Leahy, salah satu penyusun undang-undang yang melarang tumpuan militer AS kepada militer ganjil yang dianggap melanggar HAM, mengecam keputusan pemerintahan Presiden Trump secara mengatakan Prabowo “tidak memenuhi syarat untuk masuk negara ini. ”

“Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, presiden dan menteri asing negeri kembali menunjukkan bahwa untuk mereka “hukum dan ketertiban” ialah slogan kosong yang tidak mengindahkan pentingnya keadilan, ” kata Leahy kepada Reuters.

Sementara Zaenal dari IKOHI mengatakan tuntutan organisasinya adalah tentu agar “AS terus melanjutkan kecendekiaan Leahy yang melarang siapapun pelanggar HAM masuk AS. Hal tersebut sebagai upaya kami untuk mengingatkam bahwa masih ada masalah kaidah atas kejahatan HAM berat dalam masa lalu yang belum diselesaikan secara hukum. ”

Ia juga mengatakan mengharapkan biar AS menekan Indonesia menyelesaikan masalah HAM yang belum selesai.

“Tuntutan saya ke pemerintah AS juga sesungguhnya untuk menekan Presiden Jokowi terhadap janjinya kepada keluarga korban penculikan 1997-1998 yang akan menyelesaikan dan mengembalikan 13 orang yang sedang hilang, ” kata Zaenal.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, pejabat Amerika Konsorsium diperkirakan akan kembali memperingatkan Indonesia untuk tidak melakukan pembelian senjata besar-besaran dari Rusia,

Pembelian udara tempur dari Rusia akan mendatangkan dikeluarkannya sanksi AS berdasarkan susunan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau badan yang memeriksa musuh Amerika melalui sanksi.

“Kami mengangkat risiko CAATSA dalam semua dialog kami dengan kementerian pertahanan daripada berbagai negara, ” kata penguasa AS kepada Reuters.

Tujuh kelompok PEDOMAN yang menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Pampeo juga mempertanyakan apakah visa yang diberikan pada Prabowo memberikannya kekebalan di GANDAR.

Bila Prabowo tidak mendapatkan kekuatan, AS wajib menyelidiki apakah dia terlibat dalam penyiksaan dan ada kemungkinan dia diadili dan diekstradisi, kata kelompok HAM itu.

“Kami mendesak Anda untuk mengklarifikasi apakah visa yang dikeluarkan untuk Prabowo Subianto tidak mencakup bentuk imunitas apapupun terhadapnya dan untuk menjamin bila ia tiba di AS, tempat diselidiki. Bila ada cukup informasi, ia diadili atas dugaan kesalahan yang dilakukan berdasarkan hukum universal, ” kata kelompok itu dalam suratnya.