Pro-kontra ancaman vonis mati untuk terkira pelaku korupsi anggaran pandemi, bisakah pelaku dijerat hukuman mati?

  • Abraham Utama
  • BBC Indonesia

Ancaman hukuman mati terhadap pejabat yang diduga menyelewengkan dana bantuan sosial pandemi Covid-19 memicu pro-kontra usai Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka.

Jika ditemukan data kuat, kata mantan hakim Mahkamah Tindak Pidana Korupsi, Asep Iwan Irawan, terdapat konstruksi hukum dengan memungkinkan Juliari dan empat simpulan lainnya dijatuhi hukuman mati.

Menurut Asep hukuman itu layak dijatuhkan, karena dilakukan saat pandemi serta resesi, terlebih peringatan telah diutarakan Presiden Joko Widodo dan arahan KPK.

Namun pegiat anti korupsi dan kelompok masyarakat sipil menyebut hukuman mati tak semestinya dijatuhkan.

Pemenjaraan dan perampasan aset dianggap lebih efektif, termasuk memanfaatkan para pelaku untuk mengungkap pihak lain yang turut menikmati uang haram.

Bisakah Juliari dijerat pasal hukuman mati?

KPK menjerat Mensos Juliari Batubara dengan Perkara 11 atau Pasal 12 huruf a dan b UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal tentang suap itu memuat ancaman azab penjara antara satu hingga 20 tahun.

Adapun ancaman hukuman mati terekam di pasal 2 ayat (2). Aturannya, setiap orang yang pada keadaan tertentu memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mudarat keuangan negara dapat dijatuhi kejahatan mati.

Bekas hakim Tipikor, Asep Iwan Iriawan, menganggap wajar KPK menggunakan pasal suap pada awal pemeriksaan kasus dana bansos Covid-19 ini.

Namun dalam proses pengembangan perkara, kata Asep, KPK harus menjerat Juliari dan pelaku lain dengan bab 2 ayat (2).

Alasannya, kasus ini memenuhi klausul adanya kemalangan negara dan dilakukan dalam suasana bahaya, bencana alam nasional ataupun krisis ekonomi.

“Sekarang kan sedang pandemi, jadi yang dirugikan bukan hanya negara dalam konteks sistem tapi masyarakat, ” kata Asep via telepon, Senin (07/12).

“Orang-orang depresi sampai ada yang asal karena pandemi. Negara mengeluarkan kekayaan untuk menanggulangi ini. Ketika diselewengkan, kerugiannya justru lebih parah.

“Negara benar rugi kalau dia ambil Rp10. 000 dari setiap paket bansos. Ini nampak dan sederhana seluruhnya untuk dibuktikan. Bencana ini cakupannya dunia dan Indonesia juga pantas mengalami resesi, ” ujar Asep.

Dengan jalan apa buktikan tersangka koruptor rugikan keuangan negara?

Harus ada hitung-hitungan yang rinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Kurnia Ramadhana, peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW).

Kurnia berceloteh, proses itu biasanya terjadi di tahap penyidikan. Prosesnya sangat panjang, kata dia.

“Pada kasus korupsi e-KTP ada mark-up (penggelembungan harga) dan fee (upah) tertentu yang membuat kualitas bahan dan jasa menurun. Kualitas yang tidak sama dengan itu menimbulkan kerugian negara, ” ujarnya.

“Pada proses tangkap tangan sudah pasti terpaut suap. Kerugian negara biasanya menonjol dalam case building , ” kata Kurnia.

Mengapa belum sudah ada koruptor dana bencana dengan divonis mati?

Dua faktor yang disebut Asep Iriawan adalah penafsiran perkara dan keberanian penegak hukum.

Namun menurutnya, dari penyidik, jaksa maka hakim tak perlu ragu-ragu dalam menghukum para pelaku dalam urusan bansos Covid-19.

Asep khawatir kepercayaan terbuka pada KPK dan pengadilan akan semakin luntur jika hukuman berat tak dijatuhkan kepada pelaku kejadian ini.

“Mungkin karena nilai kerugian kasus-kasus sebelumnya kecil dan cakupan bencananya lokal. Kalau sekarang diputus laksana itu, di mana rasa keadilannya?

“Pandemi ini dari urusan kemerosotan sampai mati. Presiden dan KPK juga sudah ingatkan berkali-kali. Kalau tidak ada hukuman maksimal, rakyat pasti akan masa bodoh pada penegakan hukum, ” ujar Asep.

Sepanjang 2004 hingga 2018, setidaknya telah berlaku 11 kasus dana bantuan bencana. Tak satu pun pelaku dijatuhi hukuman mati.

Terkait tsunami Aceh tahun 2004 misalnya, Sekjen Kementerian Luar Daerah kala itu, Sudjadnan Parnohadiningrat, dihukum penjara 2 tahun 6 bulan.

Sudjanan divonis merugikan negara hingga Rp11 miliar karena menyelewengkan dana perhelatan Tsunami Summit, konferensi global yang membahas tanggap darurat, rekonstruksi dan mitigasi bencana.

Sementara pada kematian gempa dan tsunami Nias tarikh 2005, Binahati Banedictus Baeha yang kala itu menjabat bupati, divonis bersalah. Korupsinya merugikan negara Rp3, 7 miliar.

Hukuman mati pada urusan bansos Covid-19, menurut Asep, dapat diterapkan jika KPK segera membawa perkara ini ke meja hijau.

“Supaya hakim merasakan nuansanya. Kaum hakim juga meninggal karena Covid-19. Kalau penanganannya lama, nuansa pandemi sudah tidak ada. Nanti larinya ke pasal suap lagi, ” kata Asep.

Tapi kenapa vonis pasif ini ditentang?

Merujuk pengalaman di negeri lain, peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menyebut hukuman mati terbukti tak menimbulkan efek jera.

Kurnia berkata, negara yang menerapkan hukuman tewas meraih skor rendah dalam ruang persepsi korupsinya. Contoh yang tempat sebut adalah China dan Iran, yang peringkatnya bahkan berada di bawah Indonesia.

Menurut Kurnia, opsi yang lebih baik adalah pidana penjara dan perampasan aset pelaku. Sayangnya, kata dia, dua jenis aniaya ini tidak diterapkan secara suntuk.

“Pidana penjara kami kritik karena sama hukuman yang dijatuhkan pada semester pertama 2020 hanya 3 tahun penjara. Tidak mungkin ada buah jera jika hukumannya segitu.

“Kerugian negara dan uang pengganti yang diputus hakim juga jauh dari maksimal. Selama Januari-Juni lalu, kerugian negeri sekitar Rp35 triliun, tapi kekayaan penggantinya hanya Rp2, 3 triliun, ” ujar Kurnia.

Adakah solusi lain?

Iftita Sari, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, menyarankan upaya pencegahan seperti perubahan sistem dan mekanisme pengawasan.

Menurutnya, pencegahan terbukti gagal karena perut menteri sosial sebelum Juliari pula terbukti melakukan korupsi dan suap.

Idrus Marham pada tahun 2019 divonis bersalah pada kasus korupsi pembanguan PLTU Riau. Sementara Menteri Baik periode 2001-2009, Bachtiar Chamsyah, tersaruk kasus korupsi pengadaan sarung, sapi, dan mesin jahit.

“Korupsi tidak selesai dengan penegakan hukum, kudu ada perbaikan sistem pemerintahan untuk menutup celah korupsi, ” tuturnya.

Selain itu, ketimbang menghukum mati, penegak hukum disebutnya bisa menggandeng pelaku korupsi untuk mengungkap skandal beserta pihak lain yang menikmati uang negara secara ilegal.

“Penegak hukum bisa menggandeng para tersangka untuk mengikuti pihak lain yang terkait kejadian mereka. Banyak kasus korupsi dengan tidak sampai menjerat master mind, itulah yang mesti dikejar, ” ujar Iftita.

“Mereka bisa dimanfaatkan buat membuka seluruh kasus sehingga kesudahannya terang sampai ke akar korupsi dan pelaku lainnya. Itu yang lebih genting ketimbang menjatuhkan hukuman seberat-beratnya, ” ucapnya.

Apa tanggapan KPK?

Ketua KPK, Firli Bahuri, berkata pihaknya mau mencari peluang menjerat Juliari serta para pelaku lain dengan kausa 2 ayat (2) UU Tipikor yang memuat ancaman hukuman tewas.

Tentu kita akan dalami terkait dengan apakah Pasal 2 itu bisa kita buktikan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ” introduksi Firli kepada pers di Jakarta, Minggu (06/12).

Sebelum munculnya kasus bansos, Firli berkata bahwa “korupsi di situasi bencana Covid-19 termasuk kesalahan berat”. Para pelakunya, kata tempat, dapat diancam hukuman mati.

Juni morat-marit, Menko Polhukam, Mahfud MD, juga berkata agar anggaran negara untuk pandemi ini tidak diselewengkan.

“Jika ada pihak yang terbukti mengabulkan penyalahgunaan anggaran bencana, maka bisa dihukum mati, ” kata Mahfud.

Presiden Jokowi juga pernah bertutur mengenai ini. “Penerapan aturan hukuman tewas untuk koruptor dapat diterapkan seandainya ada kehendak yang kuat daripada masyarakat, ” katanya, Desember 2019.