PSBB: Pemerintah terapkan kebijakan pengetatan penyekatan di Jawa-Bali pada 11-25 Januari, apa saja kegiatan yang dibatasi?

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengetatan penyekatan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021, khususnya di pulau Jawa dan Bali, merespons meningkatnya kejadian Covid-19 di wilayah tersebut.

“Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan provinsi di Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan, ” kata Menko Perekonomian & Ketua Komite Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers, Rabu (06/01).

Parameter itu adalah, tingkat kematian yang berada di atas rata-rata level kematian nasional sebesar 3%, serta tingkat kesembuhan berada di lembah nasional sebesar 82%.

Parameter selanjutnya adalah kasus aktif di bawah kejadian aktif nasional sebesar 14%, dan terakhir, tingkat keterisian rumah lara untuk tempat tidur isolasi & ICU di atas 70%.

Airlangga menegaskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini dilakukan semasa dua pekan, mulai 11 mematok 25 Januari dan akan tetap dievaluasi.

“Pemerintah mendorong bahwa pembatasan itu dilakukan pada tanggal 11 Januari-25 Januari, dan pemerintah akan tetap melakukan evaluasi, ” ungkapnya.

Keputusan ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Bagian 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rancangan Percepatan Penanganan Covid-19.

“Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi pembatasan, ” kata Airlangga.

Dalam keputusan itu, kegiatan masyarakat yang akan dibatasi, antara lain, tempat kerja dengan work from house (kerja dari rumah) 75%, belajar dikerjakan secara daring, jam operasional untuk pusat perbelanjaan, sampai jam berdiam moda transportasi.

Menurut Erlangga, pembatasan kesibukan ini selanjutnya akan dituangkan pada peraturan daerah (perda).

“Daerah-daerah yang menyimpan kriteria seperti tersebut di untuk, nanti para gubernurnya akan membuatkan pergub atau kabupaten/kota dengan perkada, ” ujarnya.

“Atau nanti menteri dalam negeri akan membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah dan tadi sudah disampaikan dalam rapat jarang bapak presiden dan seluruh gubernur se-Indonesia, ” kata Airlangga.

Dalam bertemu pers itu, Airlangga mengungkapkan jadwal kegiatan yang terkena pembatasan itu. Berikut petikannya:

  • Membatasi tempat kerja dengan work from home 75% yang disertai pelaksanaan protokol kesehatan tubuh secara ketat

  • Kegiatan belajar-mengajar secara daring

  • Sektor esensial berselirat kebutuhan pokok masyarakat tetap hidup 100% dengan pengaturan tentu jam operasional, kapasitas, serta menjaga protokol kesehatan secara ketat

  • Melakukan pembatasan terhadap jam buka kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19. 00, & makan dan minum di wadah maksimal 25%, serta pemesanan sasaran melalaui take away atau delivery tetap diizinkan

  • Mengizinkan kesibukan konstruksi beroperasi 100% dengan implementasi protokol kesehatan yang lebih saksama

  • Mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan daya sebesar 50% dengan penerapan aturan kesehatan yang lebih ketat

  • Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan tatkala

  • Kapasitas dan jam moda transportasi juga diatur