Rahasia dana Covid-19 senilai Rp100 triliun yang digalang PM India Narendra Modi: Sumbangan dari berbagai pihak yang dituding ‘penipuan terang-terangan’

Tanggal 27 Maret, beberapa hari setelah karantina wilayah secara nasional diterapkan, PM Narendra Modi membentuk Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund, PM Cares Fund, dana yang hendak digunakan untuk situasi darurat.

Modi kemudian menyerukan “semua warga India” untuk menyumbang ke situ.

“Ini seruan saya kepada sesama warga India untuk menyumbang ke PM-Cares Fund, ” cuitnya, sembari berkata infak ini akan memperkuat perlawanan India terhadap Covid-19 dan “situasi buruk serupa” di masa depan.

“Ini akan berjalan panjang untuk menciptakan India yang lebih sehat, ” tulisnya.

  • Bagaimana ‘karantina wilayah yang sia-sia’ jadikan ibu kota India episentrum besar virus corona
  • Rekor 10 juta peristiwa di seluruh dunia, di mana virus corona meningkat pesat serta menurun?

Infak berdatangan dari warga, pesohor, perusahaan dan sebagainya.

Dalam seminggu, menurut banyak keterangan, sumbangan mencapai 65 miliar rupee (sekitar Rp12 triliun). Dana tersebut kini diperkirakan lebih dari 100 miliar rupee (Rp18 triliun).

Namun PM Cares sudah kontroversial sejak semula karena telah ada PM National Relief Fund or PMNRF yang berdiri sejak 1948.

Pemimpin Golongan Kongres yang beroposisi, Sonia Gandhi, mengusulkan dana itu ditransfer selalu ke PMNRF.

Kongres serupa mengusulkan dana itu digunakan untuk kesejahteraan para migran.

Di hari ketika PM Cares didirikan, krisis kemanusiaan besar berangkat terjadi di India.

Jutaan pekerja migran – salah satu kelompok termiskin di India – mulai meninggalkan kota-kota tinggi sesudah Modi menerapkan karantina nasional.

Selama berminggu-minggu, itu berjalan ratusan kilometer, kelaparan dan kehausan untuk mencapai desa itu.

Lebih dari 100 orang meninggal dunia karenanya.

  • Covid-19: ‘Indonesia berpotensi resesi’ – dampak ekonomi ‘jauh lebih berat’ ketimbang krisis moneter 1998
  • Akad pernikahan di Semarang berujung duka, pokok dan adik mempelai meninggal kelanjutan virus corona: “KUA memberi kelonggaran”

Pemerintah diperkirakan akan menggunakan sebagian dana tersebut untuk menolong migran yang terpaksa berjalan kaki, tapi itu tak terjadi.

Bagian oposisi lalu mengubah nama lembaga amal itu menjadi “PM Does Not Really Care” alias PM Tidak Peduli.

Kira-kira minggu sesudah itu, pertanyaan berangkat bermunculan seputar pendirian dan pengelolaan PM Cares. Juga berapa penuh dana terkumpul, dari mana saja dan seperti apa penggunaannya.

Tak ada jawaban berasaskan keraguan-keraguan sejumlah pihak di situs PM Cares. Kantor Perdana Gajah (PMO) yang mengelola dana itu menolak memberi informasi.

Saat ini politisi oposisi, pegiat independen dan wartawan bertanya: apakah ada dengan disembunyikan oleh pemerintah?

Petisi diajukan di bawah undang-undang hak informasi publik (RTI) serta di pengadilan untuk menuntut kejernihan.

Sejauh ini, PM Cares menghindar pemeriksaan jemaah dengan argumen bahwa lembaga tersebut tak termasuk “otoritas publik”, dengan berarti tak dikendalikan ataupun didanai pemerintah maka tak termasuk dalam UU RTI.

Tersebut juga berarti lembaga itu tidak bisa diperiksa oleh lembaga audit negara.

Tudingan ‘penipuan terang-terangan’

“Aneh jika bilang bahwa PM Cares tidak otoritas publik, ” kata Kandukuri Sri Harsh, mahasiswa hukum, pada BBC.

“Jutaan orang menyumbang karena berpikir lembaga ini bukan lembaga swasta. Uang ini terkumpul karena kuatnya nama Perdana Menteri. ”

Kandukuri termasuk yang mengajukan tuntutan informasi lewat RTI yang didaftarkan tanggal 1 April.

Ia mengajukan argumen mengapa lembaga ini adalah otoritas publik:

  • Dikendalikan oleh pemerintah. Ketuanya adalah PM, tiga karakter anggota kabinet menjadi wali, & tiga wali lainnya dicalonkan sebab PM
  • Situs PM Cares ada di “gov. in” – domain sah pemerintah
  • Lembaga ini menggunakan lambang formal India, dan hanya lembaga negeri yang diperbolehkan memakainya
  • “Secara substansial” didanai oleh pemerintah – seluruh anggota parlemen dari Partai Berpengaruh BJP diminta menyumbang 10 juta rupee dari dana konstituen itu, yang merupakan dana yang tersedia di konstitusi; perusahaan sektor publik yang dikendalikan pemerintah menyumbangkan ratusan juta rupee; tentara, aparat biasa dan hakim dipotong sehari penghasilan untuk disumbangkan ke PM Cares.

“Mengapa negeri menghalangi? ” kata Kandukuri. “Apa yang disembunyikan? ”

Banyak yang disembunyikan, menurut pegiat dan bekas wartawan Saket Gokhale, yang menggambarkan PM Cares sebagai “penipuan terang-terangan”.

Menyangkal tuduhan

Partai Modi menyangkal adanya kecurangan di PM Cares. Baru-baru ini, sesudah berminggu-minggu dituntut transparan, PMO mengatakan sudah mengeluarkan 20 miliar rupee untuk membeli 50. 000 ventilator, 10 miliar rupee untuk kesejahteraan migran, dan 1 miliar rupee untuk pengembangan vaksin.

Namun dana yang dialokasikan bagi migran dikritik, dianggap “terlalu kecil & terlambat”, serta pemilihan ventilator dianggap bermasalah.

  • GANDAR borong pasokan obat remdesivir buat Covid-19, anggota DPR sebut ‘harganya keterlaluan’
  • Hakim halangi penerbitan buku keponakan Presiden Donald Trump yang ungkap ‘penipuan dan penggelapan pajak’ Trump

“Tak ada proses tender untuk ventilator, tak ada cara lelang kompetitif. Sangat semaunya, ” kata Gokhale.

Minggu lalu, panel yang ditunjuk pemerintah menyatakan khawatir mengenai keandalan & kemampuan 10. 000 ventilator dengan dibeli dengan dana PM Cares.

Gokhale juga mempertanyakan pilihan SARC & Associates, perusahaan swasta untuk mengaudit PM Cares. Firma ini ditunjuk oleh Modi untuk mengaudit PMNRF bulan Maret 2018 tanpa proses tender.

“Lembaga ini punya hubungan erat dengan BJP, ” prawacana Gokhale. “SK Gupta yang mengepalainya merupakan pendukung kuat kebijakan BJP. Ia juga menyumbang 20 juta rupee ke PM Cares. Ini menimbulkan keraguan terhadap audit. ”

Gupta secara karakter mengumumkan sumbangannya 20 juta rupee melalui akun twitternya. BBC memintanya menanggapi tuduhan bahwa SARC & Associates dipilih untuk mengaudit sebab adanya hubungan erat dengan BJP, tapi Gupta menolak berkomentar.

Nalin Kohli, juru bicara BJP, membela PM Cares.

Kata Kohli, PMNRF digunakan untuk bencana alam, dan alasan pembentukan PM Cares adalah untuk berfokus pada pandemi.

Kohli juga menyebutkan PMNRF, yang dibangun oleh Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, memasukkan presiden golongan Kongres menjadi salah satu wali.

“Banyak partai politik di India, dan kenapa satu partai harus disertakan dalam lembaga yang melibatkan dana publik untuk hajat publik? ” katanya.

Ia mengatakan, Modi dan menteri yang lain terlibat dalam PM Cares karena posisi yang mereka pegang, bukan sebagai wakil golongan politik.

Kohli pula menolak tuduhan kurangnya transparansi. Dia berkeras bahwa SARC & Associates “terlibat semata-mata berdasarkan kemampuan” & PM Cares akan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Kekhawatiran mengenai PM Cares cuma diangkat oleh sedikit dari pihak oposisi, katanya lagi.

“Ini lembaga baru. Apa pentingnya akuntabilitas publik di saat seluruh orang sibuk memerangi pandemi? ”

Namun pertanyaan melanda ketidakjelasan lembaga ini tidak cuma diangkat oleh oposisi. Pengacara Majelis hukum Agung Surender Singh Hooda, dengan mendaftarkan petisi di Pengadilan Mulia Delhi, menggambarkan keengganan membuka informasi ini “tak bisa dipahami”.

“Saya ingin mereka memajang informasi di situs mereka. Berapa yang mereka terima, dari mana saja, ke mana dihabiskan, ” katanya.