Rencana lumbung pangan di lahan gambut dituding ancam kebakaran lahan, KLHK sebut justru dapat meminimalisir kesusahan

Organsasi lingkungan, Walhi, menyebut rencana food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah seluas 165. 000 hektar mengancam lahan gambut sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran lahan.

Tapi pemerintah mengklaim kerawanan kebakaran justru bisa diminimalisir pasal lahan tersebut tak lagi ditelantarkan dan nantinya akan dikelola dengan teknologi pertanian yang tanpa menghasut.

Sementara itu warga Desa Bentuk Jaya, di Kabupaten Kapuas, meminta pemerintah membenahi saluran air terlebih dahulu untuk membereskan banjir tahunan yang menenggelamkan pemukiman dan tanah mereka.

Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Dimas Hartono, menyebut proyek food estate ataupun lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas berpotensi merusak lahan gambut yang sedang direhabilitasi.

Pasalnya lahan gambut yang kini digunakan untuk lumbung pangan ialah lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang terlantar akibat order serupa di masa pemerintahan Soeharto tahun 1995.

Sejak itu, patuh Dimas Hartono, lahan eks PLG yang terlantar tersebut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini.

“Jika lahan gambut itu dirusak lagi berdampak pada lokasi-lokasi yang gambutnya bagus dan menambah rentetan kebakaran, ” ujar Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Dimas Hartono kepada Quin Pasaribu yang melaporkan buat BBC News Indonesia, Kamis (24/09).

Sekitar pengamatannya, sejak proyek food estate itu pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo pada Juni silam, negeri tidak pernah melakukan sosialisasi atau berdiskusi dengan pegiat lingkungan.

Selain itu pemerintah pusat dan wilayah tidak pernah membuka kajian dunia atas proyek tersebut.

Dimas mengutarakan kalau lahan eks PLG pas digunakan untuk menanam padi serta tanaman holtikultura, harus memperhatikan cocok kondisi gambut.

Ia menambahkan tidak semua lahan gambut bisa ditanami.

“Memang gambut di bawah satu meter bisa dibudidaya tapi lihat dulu apakah di bawah gambut itu mengandung pasir dan pirit (senyawa sulfur). Kalau iya, tidak bisa dikelola, ” imbuhnya.

Direktur Walhi Kalimantan Sedang, Dimas menyarankan pemerintah agar memaksimalkan lahan pertanian warga ketimbang membuka lahan gambut baru.

Ia membuktikan kebanyakan lahan yang dikelola warga terkendala status izin yang beruang di kawasan hutan.

“Kenapa tak dimaksimalkan lahan warga? Diidentifikasi macam pangan apa saja yang ditanam masyarakat? Beruapa jumlah produksi? Luasannya berapa. ”

KLHK: ‘jika dimanfaatkan kebakaran bisa diminimalisir’

Wakil Menteri Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong, mengakui lahan yang digunakan untuk proyek lumbung pangan saat itu merupakan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang dulu juga dicanangkan untuk proyek serupa pada kurun presiden Soeharto.

Luasnya mencapai 1, 4 juta hektar dan berada di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Kota Palangkaraya.

Akan tetapi, berdasarkan analisis KLHK dan Bappenas serta Pemprov Kalimantan Tengah, dari luasan 1, 4 juta itu setidaknya 700. 000 hektar masuk dalam kawasan yang bisa dimanfaatkan untuk penanaman tanaman pangan dan holtikultura.

Alue Dohong mengatakan kontur lahannya sebagian luhur tanah mineral dan gambut sedikit atau ketebalannya kurang dari 100 sentimeter.

“Sisanya memang untuk konservasi, itu daerah-daerah gambut dalam, ” tutur Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong kepada BBC.

Hanya saja karena semenjak 1995 tidak dimanfaatkan, katanya, kerap terjadi kebakaran.

Ia juga mengatakan pemerintah berniat mengelola kembali lahan eks PLG tersebut untuk digunakan jadi lumbung pangan seluas 165 ribu hektar. Harapannya bisa meminimalisir kebakaran lahan dan hutan.

“Dulu terlantar makanya terbakar. Kalau dimanfaatkan bisa meminimalisir kebakaran. Jadi pemerintah tahu serta punya data yang kuat bahwa kegiatan food estate di Kalimantan Pusat kita lakukan juga proses rehabilitasi gambut dalam. ”

Pada tahap pokok proyek food estate yang dimulai pada Oktober mendatang, pemerintah menyiapkan 30. 000 hektar di Kabupaten Kembali Pisau dan Kapuas. Seluruh tempat itu, katanya, akan ditanami pari.

“Tahun ini 30. 000 hektar yang sebagian adalah sudah eksisten ladang ada juga yang irigasinya indah. Tapi ada juga yang menetapkan rehabilitasi irigasi sedikit. ”

Untuk pengerjaan lahan pertanian, pemerintah akan memakai teknologi baru yang tidak membakar. Selain itu memakai pupuk organik. Dengan begitu, petani tak perlu membakar lahan gambut.

Selain di Kalimantan Tengah, pemerintah akan memperluas kedudukan proyek lumbung pangan hingga ke Papua, Nusa Tenggara Timur, & Sumatera Selatan.

Presiden Jokowi berkata, proyek tersebut merupakan bagian dari penyediaan cadangan pangan nasional & antisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Selain juga mengurangi ketergantungan pada impor.

Tak cuma pari, pemerintah juga bakal mengembangkan flora singkong, jagung, dan peternakan. Karena itu, Jokowi meminta Kementerian Agraria agar membereskan persoalan lahan.

“Masalah kepemilikan lahan kemudian ini menimbulkan masalah tapi saya yakin bisa cepat dituntaskan, ” ujar Presiden Jokowi dalam video konferensi di Istana, Rabu (23/09).

Apa kata warga?

Kepala Desa Bentuk Jaya di Kabupaten Kapuas, Barsuni, mengatakan warganya tidak keberatan secara proyek food estate di wilayahnya.

Sebab warga menilai, adanya proyek tersebut bisa membantu membenahi saluran irigasi yang menenggelamkan lahan pertanian itu jika hujan.

Pasalnya bencana banjir kerap terjadi saban tahun dan membuat penghidupan warga setempat berkurang.

“Yang diutamakan irigasi dulu supaya tak ada kebanjiran, ” ujar Barsuni kepada BBC.

“Karena rugi, makin tahun bercocok tanam semakin menurun. ”

Di desa ini, setidaknya 1000 hektar lahan gambut akan ditanami padi dan akan mulai dikerjakan di dalam Oktober mendatang.

Warga yang sebagian mulia petani, kata Barsuni, akan dipekerjakan untuk mengolah lahan sawah.