RUU minuman beralkohol: Disebut ‘demi celik ketertiban’, tapi dikritik ‘akan pati padam pariwisata’

DPR kembali menggulirkan rancangan peraturan tentang larangan minuman beralkohol secara dalih untuk menciptakan ketertiban dan menaati ajaran agama, walaupun tak ada data akademis yang menunjukkan jumlah kasus kriminalitas akibat minuman beralkohol.

Di sisi asing, data Kementerian Keuangan menunjukkan bea minuman keras berkontribusi pada perekonomian negara dengan nilai sekitar Rp7, 3 triliun tahun lalu.

RUU itu juga mengatur sanksi pidana bagi mereka yang mengkonsumsi minuman sungguh-sungguh.

Asosiasi importir minuman beralkohol mengatakan khawatir jika disahkan, aturan tersebut akan membunuh sektor pariwisata.

Sementara, peneliti kebijakan publik mempertanyakan urgensi RUU itu, merujuk pada data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah mulia negara dengan konsumsi minuman beralkohol terendah di dunia.

‘Menjaga ketertiban’

Anggota Partai Persekutuan Pembangunan (PPP) sebagai salah mulia pengusung RUU larangan minuman beralkohol,   Illiza Sa’aduddin Djamal, berpendapat aturan itu penting demi menjaga ketertiban.

“Minuman beralkohol bisa merusak kesehatan dan berakibat fatal kepada hilangnya akal dan sebagainya. Pada kondisi mabuk… k an banyak kasus pemerkosaan dan moralitas akibat kecelakaan lalu lintas serta kasus-kasus lainnya yang berakibat buruk.

“Yang kita inginkan adalah menangani masyarakat dari dampak negatif minuman keras tersebut, jadi biar lebih tertib, dan ada ketentraman, ” ujar Illiza.

Meski dia mengatakan demikian, naskah akademis RUU tersebut tidak mencantumkan data tentang berapa jumlah kasus kekerasan yang terjadi akibat konsumsi alkohol.

Disimpulkan selalu tidak ditemukan korelasi yang berpengaruh antara kejahatan dan konsumsi minuman beralkohol.

Illiza, yang menjabat sebagai pemangku Walikota Banda Aceh itu, menambahkan bahwa agama Islam, yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia, melarang konsumsi minuman beralkohol. Menurutnya, agama-agama lain pun tidak mengizinkan umatnya minum hingga mabuk.

‘Membunuh pariwisata’

Merespons RUU itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI), Stefanus, menyatakan khawatir jika RUU itu sampai lolos.

Menurut draf RUU yang diterima BBC, orang yang mengkonsumsi alkohol tak sesuai hukum terancam dibui paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp50 juta.

“Saya sih tersedia kekhawatiran, jadi jangan sampai kelolosan. Tiba-tiba keluar larangan alkohol. Tersebut nggak benar lah. ”

“Kita nggak pengin disahkan. Kalau disahkan sepadan saja membunuh pariwisata Indonesia, ” kata Stefanus.

Minuman beralkohol adalah salah satu produk yang dikenakan cukai.

Pada awal tahun itu, Kementerian Keuangan mengumumkan minuman beralkohol menyumbangkan sekitar Rp7, 3 triliun pada penerimaan cukai negara tarikh 2019, jumlah yang oleh Stefanus disebut “besar bagi penerimaan negara”.

Sementara, tahun lalu, DKI Jakarta yang memiliki saham perusahaan produsen bir, PT Delta Djakarta, mendapatkan lebih dari Rp100 miliar sebab deviden perusahaan itu.

Stefanus tersua minuman beralkohol memang perlu diatur dan diawasi, misalnya mengenai piawai orang yang diizinkan mengkonsumsi, akan tetapi tidak dilarang.

Namun, pengusung RUU tersebut dari PPP, Illiza Djamal, tak sepakat jika masalah ekonomi dipersoalkan.

“Kita harus berpikir keras kejadian apa yang nanti bisa meningkatkan perekonomian kita. Ternyata kan juga tak begitu signifikan pendapatan yang kita dapatkan [dari minuman beralkohol] dibanding dengan persoalan yang kita dapatkan dari minuman keras ini, ” ujarnya.

Meski begitu, ia juga mengatakan akan ada konsumsi alkohol yang dikecualikan dari UU ini, seperti untuk wisatawan, ritual keagamaan, dan acara adat.

Satu diantara terendah di dunia

Di sisi lain, Felippa Amanta, peneliti lembaga the Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), mempertanyakan urgensi DPR membahas RUU itu.

Merujuk data WHO, Felippa mengatakan Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi alkohol paling sedikit di dunia.

“Menurut kami, RUU ini sama sekali tidak ada urgensinya karena angka konsumsi alkohol di Indonesia sangat rendah, satu diantara terendah di dunia.

“Berdasarkan keterangan WHO, beberapa tahun belakangan tersebut, Indonesia konsumsinya sekitar 0, 8 liter per kapita. Kalau kita bandingkan dengan Asia Tenggara, yang angkanya 3, 4 liter bola lampu kapita, ” kita juga masih jauh lebih rendah.

Dari petunjuk yang sama itu, Felippa membaca sebagian besar konsumsi alkohol dalam Indonesia itu unrecorded (tidak tercatat) ataupun tak legal.

Ia menambahkan bukannya melarang, pemerintah lebih baik menyusun dan mengawasi distribusi minuman sungguh-sungguh.

Pasalnya, pelarangan minuman beralkohol hendak berujung pada meningkatnya jumlah konsumsi minuman oplosan, sebagaimana yang diamatinya terjadi di Bandung pada tahun 2018.

Saat itu 57 karakter meninggal akibat miras oplosan.

RUU larangan minuman beralkohol pertama kali diusung oleh DPR pada tahun 2009, tapi tak disahkan maka dibahas lagi pada periode 2014 dan 2019.

Pembahasan kembali beku karena adanya perbedaan pendapat jarang pengusung RUU, yang ingin melarang minuman berlakohol, dan pemerintah dengan menginginkan konsumsi alkohol tak dilarang, tapi diatur.

Kali ini, RUU itu kembali diusung oleh PPP, PKS, dan Partai Gerindra.